Suara.com - Sebuah lembaga riset bernama Global Research on Economics, Advance Technology and Politics (GREAT) Institute resmi diperkenalkan ke publik pada Selasa (3/6/2025) di Jakarta Selatan.
Lembaga ini menyebut dirinya membawa misi besar yakni mendukung pemikiran Presiden Prabowo Subianto yang digambarkan sebagai progresif revolusioner.
Lembaga ini dipimpin oleh Syahganda Nainggolan sebagai Ketua Dewan Direktur, didampingi Moh Jumhur Hidayat sebagai Ketua Dewan Pembina. Keduanya dikenal aktif di berbagai forum kebangsaan, namun juga cukup sering tampil dengan sikap yang keras terhadap kebijakan pemerintah di masa lalu.
Syahganda mengatakan, kehadiran GREAT bukan untuk memperbanyak wacana, melainkan menjadi “mitra berpikir strategis” bagi Presiden Prabowo.
“Lembaga ini didirikan untuk menjadi mitra berpikir strategis pemikiran Presiden Prabowo Subianto yang sangat progresif revolusioner dan berpihak kepada kepentingan rakyat Indonesia,” beber Syahganda Nainggolan kepada wartawan, Selasa (3/5/2025).
Pernyataan tersebut menyiratkan bahwa lembaga ini sejak awal secara ideologis berada dalam orbit kekuasaan.
Meskipun, di satu sisi Syahganda menyebut GREAT bakal tetap menjaga independensi dan terbuka untuk dialog dari berbagai kalangan.
“Kami tidak hadir untuk ditunggangi siapa pun, melainkan untuk memperkaya opsi kebijakan melalui pendekatan yang ideologis, rasional dan progresif,” kata Syahganda Nainggolan.
Lebih lanjut, Syahganda mengaku ingin menghidupkan kembali ruang nalar yang jernih dan produktif dalam perumusan kebijakan publik.
Baca Juga: Dipuji-puji karena Dietnya Berhasil, Prabowo Pangling Lihat Megawati: Ibu Luar Biasa!
Sebagai bagian dari kegiatan awalnya, GREAT mengadakan kuliah umum bertajuk GREAT Lecture dengan menghadirkan sejarawan asal Australia yang dikenal karena kritiknya terhadap struktur ketimpangan global, Greg Poulgrain.
Kemudian, akan didatangkan juga pakar AI dan hukum pidana dari Oxford University, Utkarsh Saxena.
GREAT juga telah menggelar diskusi bertema “Prabowonomics” dengan menghadirkan sejumlah ekonom seperti Hatta Rajasa, Anthony Budiawan, Tito Sulistiyo, Dian Masyita, dan Perdana Wahyu Santosa.
Diskusi tersebut lebih banyak membahas narasi ekonomi kerakyatan yang diklaim menjadi pijakan kebijakan Prabowo.
Lembaga ini membentuk beberapa desk tematik, mulai dari ekonomi, energi dan pangan, hingga transformasi digital dan geopolitik. Setiap desk disebut diisi oleh peneliti lintas generasi, meskipun tidak dijelaskan secara rinci siapa saja yang tergabung dan apa kontribusinya sejauh ini.
Rencananya, Syahganda juga menyatakan akan menggandeng sejumlah kampus dan lembaga riset, baik dalam negeri maupun luar negeri. Langkah ini diklaim sebagai bagian dari upaya memperluas jaringan intelektual dan memperkuat basis data untuk kebijakan publik.
Berita Terkait
-
Dipuji-puji karena Dietnya Berhasil, Prabowo Pangling Lihat Megawati: Ibu Luar Biasa!
-
Di Tengah Momen Prabowo-Megawati Bisik-bisik hingga Bercanda, Gibran Bilang Begini
-
Ngaku Tak Sudi Rakyat Ditipu, Prabowo: Pejabat dan Pemimpin yang Melanggar, Laporkan!
-
Klaim Tak Pandang Parpolnya, Prabowo Siap Pecat Pejabat Bobrok: Lebih Baik Mundur Ketimbang Dicopot!
Terpopuler
- 7 Mobil Bekas Murah untuk Aktivitas Harian Pemula, Biaya Operasional Rendah
- Shio Paling Hoki pada 8-14 Desember 2025, Berkah Melimpah di Pekan Kedua!
- 7 Rekomendasi Bedak Padat Anti Dempul, Makeup Auto Flawless dan Anti Cakey
- 51 Kode Redeem FF Terbaru 8 Desember 2025, Klaim Skin Langka Winterlands dan Snowboard
- Sambut HUT BRI, Nikmati Diskon Gadget Baru dan Groceries Hingga Rp1,3 Juta
Pilihan
-
Rekomendasi 7 Laptop Desain Grafis Biar Nugas Lancar Jaya, Anak DKV Wajib Tahu!
-
Harga Pangan Nasional Hari Ini: Cabai Sentuh Rp70 Ribu
-
Shell hingga Vivo sudah Ajukan Kuota Impor 2026 ke ESDM: Berapa Angkanya?
-
Kekhawatiran Pasokan Rusia dan Surplus Global, Picu Kenaikan Harga Minyak
-
Survei: Kebijakan Menkeu Purbaya Dongkrak Optimisme Konsumen, tapi Frugal Spending Masih Menguat
Terkini
-
Respons Ide 'Patungan Beli Hutan', DPR Sebut Itu 'Alarm' Bagi Pemerintah Supaya Evaluasi Kebijakan
-
Tinjau Lokasi Banjir Aceh, Menteri Ekraf Terima Keluhan Sanitasi Buruk yang 'Hantui' Pengungsi
-
Mensos Sebut Penggalang Donasi Tanpa Izin Terancam Sanksi Rp10 Ribu: Warisan UU Tahun 60-an
-
Komisi Reformasi Pertimbangkan Usulan Kapolri Dipilih Presiden Tanpa Persetujuan DPR
-
Ironi Hakordia, Silfester Matutina Si Manusia Kebal Hukum?
-
Mensos Sebut Donasi Bencana Boleh Disalurkan Dulu, Izin dan Laporan Menyusul
-
Usai dari Pakistan, Prabowo Lanjut Lawatan ke Moscow, Bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin
-
Tragedi Terra Drone: Kenapa 22 Karyawan Tewas? Mendagri Siapkan Solusi Aturan Baru
-
Solidaritas Nasional Menyala, Bantuan Kemanusiaan untuk Sumatra Tembus 500 Ton
-
Nestapa Korban Tewas di Kebakaran Kantor Drone, KemenPPPA Soroti Perlindungan Pekerja Hamil