Suara.com - Istana buka suara ihwal isu perombakan kabinet atau reshuffle yang terus mencuat. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menegaskan semua informasi beredar bersifat spekulasi.
Ia menegaskan perihal reshufle hanya Presiden Prabowo Subianto yang memiliki hak untuk menyampaikan sekaligus melakukannya.
"Lagi-lagi saya mau menyampaikan kepada teman-teman, semua informasi yang beredar di luar tentu sifatnya masih spekulasi. Walaupun reshuffle itu bisa saja dilakukan oleh presiden kapanpun presiden mau," kata Hasan di kantor PCO di Gedung Kwarnas, Jakarta, Selasa (3/6/2025).
"Tapi sepanjang tidak diumumkan oleh presiden, tidak disampaikan langsung oleh presiden karena yang berhak menyampaikan ini kan hanya presiden," sambung Hasan.
Hasan memandang spekasi yang berkembang saat ini mengenai reshuffle hanya sebatas tebak-tebakan atau menjadi aspirasi yang disampaikan.
"Orang yang di luar kan nebak-nebak saja, melakukan spekulasi saja atau aspirasi, tolong ganti ini, tolong ganti ini, itu bisa juga berupa aspirasi," kata Hasan.
Adapun presiden sebagai pemegang hak prerogatif memiliki pertimbangan tersendiri untuk mempertahankan atau mengganti, bahkan mencopot para pembantunya di Kabinet Merah Putih.
"Tapi presiden tentu punya penilaian yang menyeluruh, yang objektif. Apa kelebihan, apa kekurangan, masih dibutuhkan atau tidak, ini masih bisa dipertahankan atau tidak, presiden tentu punya penilaian yang lebih menyeluruh, dan hanya presiden yang tahu kaarena ini hak prerogatif Presiden," kata Hasan.
Sementara itu, apakah ke depan akan terjadi reshuffle? Hasan menegaskan bahwa reshuffle memang merupakan suatu hal yang mungkin dilakukan.
Baca Juga: Soroti 'Kemesraan' Prabowo-Mega, Elite PDIP Teringat Buya Hamka jadi Imam Salat Jenazah Soekarno
"Apakah akan ada? Ya reshuffle itu sesuatu hal yang mungkin saja terjadi. Tapi kapan dan siapa orang yang akan terkena reshuffle, itu betul-betul hak prerogatif presiden," kata Hasan.
Ada Desakan
Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto didesak untuk segera melakukan perombakan atau reshuffle kabinet, khususnya mengganti sejumlah menteri di bidang perekonomian. Tuntutan tersebut dilatarbelakangi adanya anggapan bahwa perekonomian nasional saat ini sudah dikuasai segelintir oligarki.
Pernyataan ini disampaikan dalam acara sarasehan para aktivis lintas generasi memperingati 27 tahun Reformasi di Hotel JS Luwansa, Rabu 21 Mei 2025.
Aktivis ITB, Syahganda Nainggolan mengatakan saat ini perpolitikan sudah dikendalikan oleh pihak dengan kekuatan uang besar.
"Reformasi sudah dibajak oligarki, semua politik dikendalikan uang. Kekuasaan oligarki yang jumlahnya hanya 1 persen, menguasai 50 persen ekonomi nasional," ujar Syahganda.
Berita Terkait
-
Prabowo Tuduh LSM Antek Asing, Hasan Nasbi Ungkit Kelompok Perongrong: Adu Domba Kita
-
Pertemuan Prabowo-Megawati Dinilai Perkuat Koalisi Informal Tanpa Akui Gibran
-
Potret Megawati Hadiri Upacara Hari Lahir Pancasila yang Dipimpin Prabowo
-
Soroti 'Kemesraan' Prabowo-Mega, Elite PDIP Teringat Buya Hamka jadi Imam Salat Jenazah Soekarno
-
Saat Emmanuel Macron Ungkap Kekagumannya pada Candi Borobudur
Terpopuler
- 6 Sabun Cuci Muka dengan Kolagen agar Kulit Tetap Kenyal dan Awet Muda
- 9 Sepatu Lokal Senyaman Skechers Ori, Harga Miring Kualitas Juara Berani Diadu
- Shio Paling Hoki pada 8-14 Desember 2025, Berkah Melimpah di Pekan Kedua!
- Sambut HUT BRI, Nikmati Diskon Gadget Baru dan Groceries Hingga Rp1,3 Juta
- 23 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 7 Desember: Raih Pemain 115, Koin, dan 1.000 Rank Up
Pilihan
-
9 Mobil Bekas Paling Lega dan Nyaman untuk Mengantar dan Jemput Anak Sekolah
-
Belum Sebulan Diluncurkan, Penjualan Toyota Veloz Hybrid Tembus 700 Unit
-
Kekayaan dan Gaji Endipat Wijaya, Anggota DPR Nyinyir Donasi Warga untuk Sumatra
-
Emiten Adik Prabowo Bakal Pasang Jaringan Internet Sepanjang Rel KAI di Sumatra
-
7 Sepatu Lari Lokal untuk Mengatasi Cedera dan Pegal Kaki di Bawah 500 Ribu
Terkini
-
Sidang Perkara Tata Kelola Minyak, Kerry Riza Bantah Intervensi Penyewaan Kapal Oleh Pertamina
-
Kurangi Risiko Bencana Hidrometeorologi, KLH Dukung Penanaman Pohon di Hulu Puncak
-
Penasihat DWP Kemendagri Tri Tito Karnavian Tegaskan Kualitas Manusia Indonesia: Mulai dari Keluarga
-
Trotoar 'Maut' di Tugu Yogyakarta, Pedestrian Jogja Belum Ramah Difabel
-
Menunjuk Hidung Menteri di Balik Bencana Sumatra, Siapa Paling Bertanggung Jawab?
-
Tambang Disebut Jadi Biang Kerok Gaduh PBNU, Begini Kata Gus Yahya?
-
Pemprov DKI Tanggung Seluruh Biaya Pemakaman Korban Kebakaran Maut Kemayoran
-
Cerita Hasto Pernah Tolak Tawaran Jadi Menteri: Takut Nggak Tahan Godaan
-
Amnesty International Beberkan 36 Video Kekerasan Polisi di Demo Agustus Lalu
-
Anggap Islah Jalan Satu-satunya Selesaikan Konflik PBNU, Gus Yahya Ngaku Sudah Kontak Rais Aam