Suara.com - Istana buka suara ihwal isu perombakan kabinet atau reshuffle yang terus mencuat. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menegaskan semua informasi beredar bersifat spekulasi.
Ia menegaskan perihal reshufle hanya Presiden Prabowo Subianto yang memiliki hak untuk menyampaikan sekaligus melakukannya.
"Lagi-lagi saya mau menyampaikan kepada teman-teman, semua informasi yang beredar di luar tentu sifatnya masih spekulasi. Walaupun reshuffle itu bisa saja dilakukan oleh presiden kapanpun presiden mau," kata Hasan di kantor PCO di Gedung Kwarnas, Jakarta, Selasa (3/6/2025).
"Tapi sepanjang tidak diumumkan oleh presiden, tidak disampaikan langsung oleh presiden karena yang berhak menyampaikan ini kan hanya presiden," sambung Hasan.
Hasan memandang spekasi yang berkembang saat ini mengenai reshuffle hanya sebatas tebak-tebakan atau menjadi aspirasi yang disampaikan.
"Orang yang di luar kan nebak-nebak saja, melakukan spekulasi saja atau aspirasi, tolong ganti ini, tolong ganti ini, itu bisa juga berupa aspirasi," kata Hasan.
Adapun presiden sebagai pemegang hak prerogatif memiliki pertimbangan tersendiri untuk mempertahankan atau mengganti, bahkan mencopot para pembantunya di Kabinet Merah Putih.
"Tapi presiden tentu punya penilaian yang menyeluruh, yang objektif. Apa kelebihan, apa kekurangan, masih dibutuhkan atau tidak, ini masih bisa dipertahankan atau tidak, presiden tentu punya penilaian yang lebih menyeluruh, dan hanya presiden yang tahu kaarena ini hak prerogatif Presiden," kata Hasan.
Sementara itu, apakah ke depan akan terjadi reshuffle? Hasan menegaskan bahwa reshuffle memang merupakan suatu hal yang mungkin dilakukan.
Baca Juga: Soroti 'Kemesraan' Prabowo-Mega, Elite PDIP Teringat Buya Hamka jadi Imam Salat Jenazah Soekarno
"Apakah akan ada? Ya reshuffle itu sesuatu hal yang mungkin saja terjadi. Tapi kapan dan siapa orang yang akan terkena reshuffle, itu betul-betul hak prerogatif presiden," kata Hasan.
Ada Desakan
Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto didesak untuk segera melakukan perombakan atau reshuffle kabinet, khususnya mengganti sejumlah menteri di bidang perekonomian. Tuntutan tersebut dilatarbelakangi adanya anggapan bahwa perekonomian nasional saat ini sudah dikuasai segelintir oligarki.
Pernyataan ini disampaikan dalam acara sarasehan para aktivis lintas generasi memperingati 27 tahun Reformasi di Hotel JS Luwansa, Rabu 21 Mei 2025.
Aktivis ITB, Syahganda Nainggolan mengatakan saat ini perpolitikan sudah dikendalikan oleh pihak dengan kekuatan uang besar.
"Reformasi sudah dibajak oligarki, semua politik dikendalikan uang. Kekuasaan oligarki yang jumlahnya hanya 1 persen, menguasai 50 persen ekonomi nasional," ujar Syahganda.
Berita Terkait
-
Prabowo Tuduh LSM Antek Asing, Hasan Nasbi Ungkit Kelompok Perongrong: Adu Domba Kita
-
Pertemuan Prabowo-Megawati Dinilai Perkuat Koalisi Informal Tanpa Akui Gibran
-
Potret Megawati Hadiri Upacara Hari Lahir Pancasila yang Dipimpin Prabowo
-
Soroti 'Kemesraan' Prabowo-Mega, Elite PDIP Teringat Buya Hamka jadi Imam Salat Jenazah Soekarno
-
Saat Emmanuel Macron Ungkap Kekagumannya pada Candi Borobudur
Terpopuler
- 36 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 22 Januari: Klaim TOTY 115-117, Voucher, dan Gems
- Alur Lengkap Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Pariwisata Sleman yang Libatkan Eks Bupati Sri Purnomo
- Kenapa Angin Kencang Hari Ini Melanda Sejumlah Wilayah Indonesia? Simak Penjelasan BMKG
- Lula Lahfah Pacar Reza Arap Meninggal Dunia
- 5 Lipstik Ringan dan Tahan Lama untuk Usia 55 Tahun, Warna Natural Anti Menor
Pilihan
-
ESDM: Harga Timah Dunia Melejit ke US$ 51.000 Gara-Gara Keran Selundupan Ditutup
-
300 Perusahaan Batu Bara Belum Kantongi Izin RKAB 2026
-
Harga Emas Bisa Tembus Rp168 Juta
-
Fit and Proper Test BI: Solikin M Juhro Ungkap Alasan Kredit Loyo Meski Purbaya Banjiri Likuiditas
-
Dompet Kelas Menengah Makin Memprihatinkan, Mengapa Kondisi Ekonomi Tak Seindah yang Diucapkan?
Terkini
-
WNI Terlibat Jaringan Scam di Kamboja, Anggota Komisi XIII DPR: Penanganan Negara Harus Berbasis HAM
-
Ahmad Ali PSI Luruskan Tafsir Podcast: Gibran Adalah Wapres Potensial, Bukan Lawan Politik Prabowo
-
Dittipideksus Bareskrim Sita Dokumen hingga Data Transaksi dari Penggeledahan PT DSI
-
Pakar Hukum Desak RUU Perampasan Aset Disahkan pada 2026
-
PDIP Gelar Natal Nasional Bersama Warga Terdampak Bencana: Berbagi Pengharapan dan Sukacita
-
DVI Tuntaskan Identifikasi Korban Pesawat ATR 42-500, Seluruh Nama Sesuai Manifest
-
Angin Kencang Terjang Kupang, 25 Rumah Warga Rusak dan Timbulkan Korban Luka
-
Akademisi UI Ingatkan Risiko Politik Luar Negeri RI Usai Gabung Dewan Perdamaian Gaza
-
PSI Percayakan Bali kepada I Wayan Suyasa Eks Golkar, Kaesang Titipkan Harapan Besar
-
Cegah Stres di Pengungsian, KDM Siapkan Rp10 Juta per KK untuk Korban Longsor Cisarua