Suara.com - Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Atip Latipulhayat enggan memberikan respons soal rencana kebijakan terbaru Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi.
Kebijakan Dedi Mulyadi yang dimaksud yakni soal pembatasan jam malam bagi pelajar serta masuk sekolah pukul 6 pagi.
Atip justru berseloroh jika dirinya ingin menjalankan salat sunah Istikharah terlebih dahulu.
"Belum itu, nanti ya, mau (salat) istikharah dulu gitu," kata Atip ditemui di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/6/2025).
Ketika dimintai tanggapannya kembali mengenai hal itu, Atip lagi-lagi menjawab dengan hal yang sama.
"Ya nanti lah mau istikharah dulu," katanya.
Untuk diketahui, kebijakan Dedi pertama yakni mengenai pembatasan jam malam bagi pelajar telah resmi dimulai pada 1 Juni 2025 kemarin.
Aturan ini membatasi aktivitas pelajar di luar rumah pada pukul 21.00 hingga 04.00 WIB.
Selain kebijakan tersebut, pria yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) itu juga berencana mengeluarkan kebijakan terkait siswa masuk sekolah pukul 6 pagi.
Baca Juga: Dedi Mulyadi Mau Anak Sekolah Masuk Jam 6 Pagi, Komisi X DPR: Tolong Dikaji Dulu Secara Mendalam
Menurutnya, hal itu dilakukan demi efektivitas pembelajaran di Sekolah di Jawa Barat nantinya hanya sampai Jumat saja.
Terlebih, kata dia, adanya kebijakan itu juga demi kedisiplinan.
Dedi lantas menceritakan saat menjabat sebagai Bupati Purwakarta, ia menjadi bupati pertama yang menerapkan sekolah sampai Jumat. Jam belajar dimulai pukul 06.00 WIB.
"Enggak apa-apa jam belajarnya jam 6 pagi, tapi hari Sabtu libur. Setuju enggak?" kata Dedi dalam video yang diunggah di akun instagramnya @dedimulyadi71, Kamis (29/5).
Adanya hal itu juga menjadi sorotan Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hardian Irfani. Ia meminta soal rencaja kebijakan anak sekolah di Jawa Barat masuk jam 6 pagi perlu dikaji terlebih dahulu.
"Terkait wacana gubernur Jawa Barat pak Dedi Mulyadi yang akan membuat program siswa kita belajar mulai jam 6 pagi kemudian efektivitas untuk belajar adalah hanya lima hari. Nah kami di komisi X memandang perlu dilakukan analisis kebijakan tersebut, perlu dilakukan pendalaman dari sisi akademik," kata Lalu kepada wartawan, Selasa (3/6/2025).
Berita Terkait
-
Lita Gading Sentil Denny Cagur yang Tak Setuju Program Barak Militer KDM: Tidak Punya Prinsip!
-
Dedi Mulyadi Mau Anak Sekolah Masuk Jam 6 Pagi, Komisi X DPR: Tolong Dikaji Dulu Secara Mendalam
-
Sidak Pasar Trusmi, Dedi Mulyadi Singgung Bupati Cirebon
-
Baru Kritik Kebijakan Militer, Denny Cagur Langsung Kena Semprot Netizen
-
Survei Kepuasan Publik Keok dengan Dedi Mulyadi, Rano Karno: Gak Usahlah Bandingi Wilayah Lain
Terpopuler
- Prabowo Timbang Chatib Basri Gantikan Purbaya, Senin Disebut Bakal Ada Reshuflle Kabinet
- Purbaya Disebut Bakal Jadi Gubernur BI, Prabowo Sedang Timbang Chatib Basri Jadi Menkeu
- HP Rp1,5 Jutaan yang Bagus Merek Apa? Ini 5 Rekomendasi Terbaik David GadgetIn
- 4 HP realme dengan Chipset Snapdragon dan RAM 8 GB Termurah Juni 2026
- Berapa Harga Sepatu Lari Ortuseight Ori? Ini 5 Pilihan Bagus untuk Daily Run
Pilihan
Terkini
-
Wamensos Minta Aceh Utara Penuhi Syarat Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen
-
Di Aceh, Ratusan Calon Siswa Terjangkau Masuk Sekolah Rakyat
-
Ungkit Jasa Misi PBB, 4 Anggota BAIS Penyiram Air Keras Andrie Yunus Minta Hukuman Ringan
-
Pemerintah Pusat dan DPR RI Sepakati Pengelolaan ASN Harus Selaras dengan Kesiapan Fiskal Daerah
-
Pastikan MBG Berbasis Sains, Nanik S Deyang Rekrut Profesor Gizi Masuk Jajaran BGN
-
Otto Hasibuan Digugat! Jabatan Wamenko dan Ketum PERADI Dinilai Tabrak Putusan MK
-
'Kita Kerjakan Bersama', Terkuak Rapat Gelap 4 Anggota BAIS TNI Sebelum Siram Air Keras Andrie Yunus
-
Sita Uang Ratusan Juta Saat OTT, KPK Bawa Bupati Muara Enim ke Jakarta Besok
-
Ismail Menangis, Asrul Bertongkat: Dua Bos Travel Resmi Ditahan KPK Kasus Kuota Haji
-
KPK Dalami Fakta Sidang Raffi Ahmad Titip iPhone 17 dari AS, Siap-siap Diperiksa?