Suara.com - Steering Committee Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memutuskan untuk memperpanjang masa pendaftaran calon ketua umum PSI.
Ketua Steering Committee Kongres PSI Andy Budiman menyampaikan keputusan memperpanjang waktu pendaftaran dilakukan karena dua alasan.
"Pertama, memberi ruang dan waktu tambahan kepada para kandidat untuk mendapat dukungan dari daerah, dari DPW dan DPD," kata Andy dalam keterangannya kepada Suara.com, Rabu (4/6/2025).
Wakil Ketua Umum DPP PSI mengingatkan para kandidat harus mendapat dukungan minimal dari 5 DPW dan 20 DPD terlebih dahulu untuk bisa mendaftar di Pemilihan Raya.
Sementara alasan kedua, PSI ingin memberikan ruang kepada tokoh eksternal yang ingin mendaftar untuk mencari dikungan dari pengurus partai di daerah.
"Alasan kedua, memberi ruang kepada tokoh di luar PSI yang ingin maju dalam pencalonan untuk mencari dukungan pengurus daerah," ujar Andy.
Sesuai aturan di Pemilihan Raya, lanjut Andy, tokoh eksternal dimungkinkan untuk mendaftar setelah resmi menjadi anggota PSI.
Ia menegaskan perpanjangan masa pendaftaran tidak mengubah jadwal Kongres PSI.
"Tetap (jadwal Kongres) 19 dan 20 Juli 2025 di Solo, Jawa Tengah," tandasnya.
Baca Juga: Soroti Program Job Fair, PSI Desak Pramono-Rano Transparan: Bukan Cuma Formalitas Semata!
Sebelumnya nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi kekinian jadi buah bibir usai diusulkan menjadi calon ketua umum PSI. Ada juga isu yang mendorong Jokowi jadi Ketum PPP.
Namun bagaimana peluang Jokowi memimpin salah satu partai tersebut?
Merespons hal itu, Analis Politik dari Universitas Parahyangan (Unpar) Bandung, Kristian Widya Wicaksono pun membeberkan sejumlah catatannya.
Pertama, Kristian membeberkan pandangannya soal peluang Jokowi menjadi ketua umum PSI.
"PSI merupakan partai dengan citra “anak muda” dan reformis, yang selama ini mengidentifikasikan diri dengan narasi pro-Jokowi. Dengan masuknya Jokowi, PSI bisa mendapat suntikan elektabilitas dan legitimasi yang signifikan, serta lebih mudah menembus ambang batas parlemen (parliamentary threshold) pada Pemilu 2029 nanti," kata Kristian kepada Suara.com, Senin (2/6/2025).
Ia mengatakan, struktur PSI yang masih relatif longgar memungkinkan Jokowi memiliki ruang manuver besar dalam melakukan konsolidasi internal dan rebranding partai.
Adapun tantangannya yang akan dihadapi Jokowi jika menjadi ketua umum PSI, kata dia, yakni PSI belum memiliki infrastruktur politik yang benar-benar mengakar kuat di tingkat daerah di seluruh wilayah Indonesia.
"Partai ini cenderung diasosiasikan dengan “elit Jakarta” sehingga akan menuntut strategi ekspansi yang masif untuk menjangkau konstituen yang lebih luas, terutama pemilih tradisional di luar Jawa," ujarnya.
Kemudian, kata dia, Jokowi akan dianggap terlalu dominan dan pragmatis jika masuk ke partai yang belum mapan secara ideologis, sehingga bisa mengundang kritik dari berbagai kalangan.
Respons Jokowi
Sebelumnya, Jokowi menanggapi santai isu bakal didorong maju sebagai Ketua Umum PSI. Dirinya masih mengkalkulasi jika ikut akan kalah.
"Ya masih dalam kalkulasi. Jangan sampai kalau nanti misalnya saya ikut, saya kalah," terangnya saat ditemui, Rabu (14/5/2025).
Meski namanya dikaitkan maju sebagai calon Ketua Umum PSI, Jokowi mengaku hingga saat ini belum mendaftar. Karena waktu pendaftaran masih panjang sampai Juni 2025 nanti.
"Belum (mendaftar), kan masih panjang sampai Juni. Seingat saya masih sampai Juni," ungkap dia.
Ketika disinggung kalau mendaftar maka akan bersaing dengan Kaesang Pangarep, Jokowi menyebut tidak tahu.
"Ya nggak tahu. Kalau saya mendaftar mungkin yang lain nggak mendaftar mungkin," katanya.
Berita Terkait
-
Jokowi Alergi Kulit Hingga Absen di Hari Lahir Pancasila: Dokter Tifa Ungkit Kisah Azab Al-Qur'an!
-
PSI Sudah Siap, Tapi Jokowi Masih Kalkulasi: Ada Apa di Balik Keraguannya?
-
Bandingkan 3 Ijazah Lainnya dengan Milik Jokowi, Roy Suryo Bantah Bareskrim: Identik dari Mana?
-
Ungkit Nama Jokowi, Analis Ungkap 2 Hal yang Bikin PDIP Urung Gelar Kongres
-
Soroti Program Job Fair, PSI Desak Pramono-Rano Transparan: Bukan Cuma Formalitas Semata!
Terpopuler
- KPK: Perusahaan Biro Travel Jual 20.000 Kuota Haji Tambahan, Duit Mengalir Sampai...
- Selamat Datang Elkan Baggott Gantikan Mees Hilgers Bela Timnas Indonesia, Peluangnya Sangat Besar
- Jangan Ketinggalan Tren! Begini Cara Cepat Ubah Foto Jadi Miniatur AI yang Lagi Viral
- Hari Pelanggan Nasional 2025: Nikmati Promo Spesial BRI, Diskon Sampai 25%
- Maki-Maki Prabowo dan Ingin Anies Baswedan Jadi Presiden, Ibu Jilbab Pink Viral Disebut Korban AI
Pilihan
-
Media Lokal: AS Trencin Dapat Berlian, Marselino Ferdinan Bikin Eksposur Liga Slovakia Meledak
-
Rieke Diah Pitaloka Bela Uya Kuya dan Eko Patrio: 'Konyol Sih, tapi Mereka Tulus!'
-
Dari Anak Ajaib Jadi Pesakitan: Ironi Perjalanan Karier Nadiem Makarim Sebelum Terjerat Korupsi
-
Nonaktif Hanya Akal-akalan, Tokoh Pergerakan Solo Desak Ahmad Sahroni hingga Eko Patrio Dipecat
-
Paspor Sehari Jadi: Jurus Sat-set untuk yang Kepepet, tapi Siap-siap Dompet Kaget!
Terkini
-
Pengamat Intelijen: Kinerja Listyo Sigit Bagus tapi Tetap Harus Diganti, Ini Alasannya
-
Terungkap! Rontgen Gigi Hingga Tato Bantu Identifikasi WNA Korban Helikopter Kalsel
-
Misteri Dosen UPI Hilang Terpecahkan: Ditemukan di Lembang dengan Kondisi Memprihatinkan
-
Dugaan Badai PHK Gudang Garam, Benarkah Tanda-tanda Keruntuhan Industri Kretek?
-
Israel Bunuh 15 Jurnalis Palestina Sepanjang Agustus 2025, PJS Ungkap Deretan Pelanggaran Berat
-
Mengenal Tuntutan 17+8 yang Sukses Bikin DPR Pangkas Fasilitas Mewah
-
IPI: Desakan Pencopotan Kapolri Tak Relevan, Prabowo Butuh Listyo Sigit Jaga Stabilitas
-
Arie Total Politik Jengkel Lihat Ulah Jerome Polin saat Demo: Jangan Nyari Heroiknya Doang!
-
Sekarang 'Cuma' Dapat Rp65,5 Juta Per Bulan, Berapa Perbandingan Gaji DPR yang Dulu?
-
SBY: Seni Bukan Hanya Indah, Tapi 'Senjata' Perdamaian dan Masa Depan Lebih Baik