Perketat Pengawasan Lurah hingga Kepala Dinas, DPRD DKI Mau Bikin KPI

Ia menyebutkan bahwa dalam waktu singkat ini, Pemprov DKI telah menyelesaikan masalah dasar yang selama ini terabaikan, salah satunya soal ijazah anak-anak Jakarta yang tertahan di sekolah karena kendala ekonomi.

"Hampir 6 ribu ijazah anak-anak kita tidak terambil karena faktor ekonomi. Itu hal yang simpel, tapi sangat berarti. Dan kita lakukan itu," ujarnya.

Tak hanya itu, program Kartu Jakarta Pintar (KJP) juga diperluas. Dari yang semula hanya mencakup 500 ribu siswa, kini kembali meningkat hingga lebih dari 700 ribu penerima manfaat.

"Memang ini bukan gerakan kolosal. Kita tidak memerlukan langkah-langkah besar yang mencolok. Tapi inilah bentuk penguatan pondasi yang kami maksud," kata pria yang akrab disapa Bang Doel itu.

Rano juga menyoroti pengembangan aplikasi Jakarta Kini (JAKI), yang kini telah diperbarui untuk menjawab kebutuhan warga yang semakin beragam, termasuk layanan ambulans dan fitur tanggap darurat lainnya.

"Kemarin kita upgrade JAKI karena kepentingan masyarakat makin banyak. Ambulans, pelaporan, semua terintegrasi. Artinya kita tidak membuat bangunan mewah, tapi dari sinilah kita mulai membangun Jakarta lima tahun ke depan," jelasnya.

Selama 100 hari, Pemprov DKI Jakarta telah meluncurkan 40 program kerja.

Meskipun tidak berskala besar, Rano menyebut seluruh program tersebut bersifat mendasar dan akan menjadi pijakan penting bagi pembangunan ke depan.

"Untuk 100 hari ini, hanya 40 program. Bukan yang besar-besar, tapi yang paling pondasi," pungkasnya.

Baca Juga: Duel Berdarah Picu Kerusuhan di Lampung Tengah, Rumah Lurah Dibakar Massa