Studi: Energi Surya dan Angin Bisa Penuhi 30 Persen Kebutuhan Pusat Data ASEAN 2030

Suara.com - Asia Tenggara sedang menghadapi lonjakan permintaan digital yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di tengah pesatnya pembangunan pusat data di berbagai negara, kebutuhan listrik pun ikut melonjak dengan tajam.

Namun, di balik tantangan besar ini, terdapat peluang yang menjanjikan.

Laporan terbaru dari lembaga pemikir energi Ember menunjukkan bahwa energi terbarukan bisa mengambil peran penting dalam memenuhi kebutuhan tersebut.

Menurut laporan itu, energi surya dan angin berpotensi menyediakan hingga 30 persen listrik yang dibutuhkan pusat data di kawasan ini pada tahun 2030.

Menariknya, pencapaian ini bisa diraih tanpa bergantung pada penyimpanan baterai.

Ini adalah kabar baik di tengah kekhawatiran yang terus muncul mengenai jejak emisi industri digital yang makin besar.

Kawasan seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam disebut sebagai pusat pertumbuhan pusat data tercepat di Asia Tenggara.

Saat ini, kapasitas baru yang sedang dibangun di enam negara ini mencapai 2,9 gigawatt, sebuah angka yang besar dan berpotensi menimbulkan dampak lingkungan jika tak dikelola dengan baik.

Industri Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) memang menjadi penggerak utama ekonomi digital di ASEAN. Namun, Ember mengingatkan, pertumbuhan ini diiringi dengan konsumsi listrik yang sangat tinggi.

Baca Juga: Percepatan Infratruktur Hingga Regulasi Jadi Kunci Pengembangan Energi Hidrogen

Sayangnya, sebagian besar jaringan listrik di kawasan masih bergantung pada batu bara dan gas. Ini berarti konsumsi listrik yang meningkat bisa memperparah krisis iklim yang sudah mengancam.

Contohnya, Malaysia. Jika tidak ada perubahan signifikan, konsumsi listrik pusat data di negara ini diperkirakan melonjak dari 9 TWh pada 2023 menjadi 68 TWh pada 2030. Angka ini setara dengan 30% konsumsi listrik nasional Malaysia dan bahkan melebihi total listrik yang dipakai Singapura sepanjang tahun lalu.

Lonjakan ini tentu membawa konsekuensi serius pada emisi karbon. Ember memperkirakan emisi pusat data di Malaysia bisa naik tujuh kali lipat hingga mencapai 40 juta ton COe pada 2030. Di Filipina, emisi dapat meningkat hingga 14 kali lipat, sementara di Indonesia diperkirakan naik empat kali lipat.

Namun, laporan Ember tidak sekadar memberi peringatan. Ia juga menawarkan solusi yang realistis dan dapat diterapkan.

Dengan dukungan kebijakan yang tepat, akses ke pasar energi bersih, serta perencanaan infrastruktur yang matang, pertumbuhan pusat data bisa berlangsung tanpa menambah beban emisi. Banyak perusahaan teknologi besar sudah mengamankan pasokan listrik bersih melalui perjanjian pembelian daya (Power Purchase Agreement atau PPA).

Tantangannya adalah bahwa operator yang lebih kecil tidak selalu punya kapasitas untuk melakukan hal yang sama. Oleh karena itu, Ember mendorong pemerintah agar menyediakan alternatif seperti virtual PPA dan tarif hijau. Cara ini tak hanya lebih mudah diakses, tapi juga mendorong solusi penyimpanan energi untuk mengatasi sifat variabel energi surya dan angin.

Selain energi bersih, efisiensi energi juga krusial. Pusat data yang dirancang sejak awal dengan fokus pada efisiensi dapat memangkas penggunaan listrik secara signifikan. Pemerintah perlu menetapkan pedoman nasional agar efisiensi menjadi standar yang diikuti secara luas di seluruh kawasan.

“Pemerintah dan industri harus bekerja sama untuk menyelaraskan perluasan pusat data dengan transisi energi. Kerangka kerja nasional, kolaborasi yang lebih kuat, dan transparansi yang lebih baik sangat penting untuk memastikan bahwa pertumbuhan digital ASEAN juga mendorong kemajuan," Shabrina Nadhila, analis energi Ember Asia,

Harapan akan kolaborasi ini bukan sekadar harapan kosong. Baru-baru ini, Malaysia dan Jepang mengajukan proposal pembentukan pusat kolaborasi di Malaysia yang akan fokus pada teknologi, keberlanjutan, dan integrasi energi di Asia Tenggara.

Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Dengan visi dan kebijakan yang tepat, pusat data di Asia Tenggara bisa menjadi simbol kemajuan digital yang ramah lingkungan—bukan sekadar lambang konsumsi energi berlebihan.