PKB Nilai Tak Perlu Ada Pansus Haji 2025, Utamakan Diplomasi

Suara.com - Anggota Komisi VIII DPR fraksi PKB, Maman Imanulhaq menilai pembentukam Panitia Khusus atau Pansus terkait permasalahan Haji 2025 tak perlu dilakukan.

Maman mengatakan, yang seharusnya dilakukan terhadap pemasalahan haji yang terjadi adalah menguatkan diplomasi.

"Saya rasa enggak usah pansus kalau ini. Yang terbaik itu adalah memperkuat diplomasi haji kita lewat badan haji nanti sehingga betul-betul kita harus tau apa yang dimaui Arab Saudi terutama, di bawah progresifitasnya MBS," kata Maman di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/6/2025), sembari menyebut inisial Putra Mahkota sekaligus pemimpin de facto Arab Saudi, Muhammad bin Salman.

Ia mengatakan, terkait pemasalahan haji yang terjadi tahun ini karena negara Indonesia belum siap terhadap sistem digitalisasi yang dilakukan Arab Saudi.

"Sehingga seluruh fasilitasnya pakai standar destinasi pariwisata dunia, seperti itu. Itu yang harus dipahami. Nah jangan-jangan orang kita masih berfikir Arab Saudi masih jaman jahiliah, sementara ternyata mereka lebih maju, kitanya yang belum siap," katanya.

"Bukan hanya kita, negara-negara lain. Jadi, hanya Indonesia yang bisa memenuhi kuota 221 ribu, yang lain dikasih kuota se-anu, itu ada 20-30 persen justru tidak terpenuhi," sambungnya.

Namun ia mengatakan, ada satu sisi yang harus diapresiasi yakni 17 ribu haji khusus dan sisanya reguler dari Indonesia yang penuhi kuota haji.

"Walaupun Nanti di revisi UU Haji saya ingin pemisahan reguler, lalu haji khusus itu dihilangkan saja. Kita ikuti Malaysia dengan cara mana yang disubsidi 40 persen, mana yang disubsidi 20 persen, mana yang tidak disubsidi sama sekali," katanya.

"Nah dengan itulah sebenarnya ketika kita dapat kuota 10 ribu di masa yang lalu, jangan diberikan ke reguler, gak siap. Berikan aja ke yang non subsidi. Itu yang sedang kami usulkan. Gak tau apakah diterima atau tidak usulannya," sambungnya.

Baca Juga: Bandara Internasional Taif Masuk Peta Bisnis Haji Indonesia, Buka Peluang Investasi Layanan

Sebelumnya, Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR Muslim Ayub mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mengevaluasi penyelenggaraan Haji 2025.

Usulan tersebut muncul usai banyaknya keluhan dari jemaah Indonesia, khususnya terkait layanan katering, akomodasi, hingga transportasi selama pelaksanaan puncak ibadah haji.

"Kalau kita runut dari perjalanan Mekah ke Arafah, Arafah ke Muzdalifah, Muzdalifah ke Mina, banyak kekecewaan dari jemaah yang kami dapatkan," kata Muslim dikutip dari keterangannya di Mekkah, Selasa (10/6/2025).

Ia mengatakan, banyak jemaah sempat terlantar hingga berjam-jam, bahkan ada yang menghabiskan waktu satu hari penuh di dalam kendaraan tanpa kejelasan.

Hal itu, kata dia, telah menimbulkan berbagai macam reaksi ketidakpuasan dan tak boleh terjadi di penyelenggaraan Haji tahun berikutnya.

"Ketidakbecusan penyelenggara ini sangat terlihat. Karena itu, kami di DPR sebagai pengawas, bertanggung jawab melakukan evaluasi menyeluruh. Rencananya, kami akan mengusulkan pembentukan Pansus Haji di DPR," katanya.

Adanya Pansus itu, kata dia, akan menelusuri secara komprehensif pelaksanaan teknis ibadah haji mulai dari aspek katering, transportasi, akomodasi, hingga sistem pelayanan terhadap jemaah Indonesia selama di Tanah Suci.

Selain itu, disoroti juga peristiwa inisiatif jemaah dari kloter Aceh yang memilih berjalan kaki sejauh 7 kilometer dari Muzdalifah ke Mina karena lamanya antrean bus.

"Itu bentuk ikhtiar luar biasa. Tapi seharusnya tidak perlu terjadi kalau manajemen transportasi haji berjalan dengan baik," katanya.

Lebih lanjut, ia pun berharap persoalan yang terjadi tahun ini dapat menjadi pelajaran berharga agar tidak kembali terjadi pada penyelenggaraan haji tahun 2026.

Ia juga mengapresiasi semangat para jemaah yang tetap sabar dalam menghadapi situasi sulit di tengah ibadah.

Muslim berharap momentum ini menjadi awal dari reformasi sistemik dalam pelayanan haji.

“Haji bukan hanya soal ibadah, tapi juga soal martabat dan keselamatan jemaah. Pemerintah harus hadir dengan sistem yang tangguh dan manusiawi,” pungkasnya.