Suara.com - Rencana pelibatan TNI/Polri dalam pengajaran kedisiplinan di Sekolah Rakyat menuai kritik.
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menegaskan bahwa disiplin ala militer tidak memiliki korelasi langsung terhadap peningkatan kualitas pendidikan secara fundamental, bahkan berpotensi jadi langkah mundur.
Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji menyampaikan bahwa pendekatan disiplin berbasis baris-berbaris atau komando khas militer tidak memiliki relevansi dengan upaya membangun kualitas pendidikan yang utuh.
"Tidak ada korelasi langsung atau positif antara disiplin ala TNI/Polri dengan peningkatan kualitas pendidikan secara fundamental di sekolah asrama atau boarding school," kata Ubaid kepada Suara.com saat dihubungi Kamis 12Juni 2025.
Menurutnya, kualitas pendidikan yang sesungguhnya justru lahir dari kurikulum yang relevan, guru yang berkualitas dan inovatif, lingkungan belajar yang suportif, serta fokus pada pengembangan aspek kognitif, emosional, dan sosial siswa.
"Meskipun beberapa sekolah asrama menerapkan disiplin, disiplin yang bermanfaat adalah yang internal, yang tumbuh dari kesadaran dan tanggung jawab, bukan dari paksaan eksternal ala militer," katanya.
Ubaid menilai, pembangunan karakter dan mutu akademik memerlukan pendekatan pedagogis yang komprehensif, bukan sekadar pelatihan fisik atau penanaman ketaatan melalui komando.
Menurutnya, kebijakan semacam ini justru berpotensi merusak esensi pendidikan yang sejatinya membebaskan pikiran dan menumbuhkan keberanian berpikir kritis.
"Kebijakan ini adalah langkah mundur yang berisiko merusak masa depan generasi muda dengan memaksakan model yang tidak sesuai dengan esensi pendidikan yang mencerdaskan dan memerdekakan," katanya.
Baca Juga: TNI-Polri di Sekolah Rakyat: Upaya Bangun Disiplin atau Intervensi Berlebihan?
Sebelumnya, rencana tersebut diungkapkan oleh Ketua tim formatur Sekolah Rakyat, P{rof M. Nuh.
Ia mengatakan bahwa tujuan pelibatan aparat itu untuk melatih kedisiplinan para siswa.
Walau demikian, Nuh menegaskan bahwa tidak akan ada unsur militerisme dalam pendidikan di Sekolah Rakyat
"Dikasih baris-berbaris. Bukan arah militer, yang kita ambil itu kedisiplinan," kata Nuh ditemui di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu 11 Juni 2025.
Menurutnya, pelibatan TNI dan Polri telah dinilai tepat untuk mengajarkan disiplin dan baris berbaris itu. Selain itu juga bertujuan untuk persiapan melatih fisik.
"Siapa yang bisa mengatur baris-berbaris? Yang paling bagus, yang sudah teruji, teman-teman, bapak-bapak dari TNI-Polisi, yang untuk kedisiplinan ini persiapan fisik. Kalau beliau suruh lari, paling setengah kilo sudah selesai," ujarnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- 7 Sunscreen Anti Aging untuk Ibu Rumah Tangga agar Wajah Awet Muda
- Mobil Bekas BYD Atto 1 Berapa Harganya? Ini 5 Alternatif untuk Milenial dan Gen Z
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Analisis: Taktik Jitu Andoni Iraola Obrak Abrik Jantung Pertahanan Manchester United
-
29 Unit Usaha Syariah Mau Spin Off, Ini Bocorannya
-
Soal Klub Baru usai SEA Games 2025, Megawati Hangestri: Emm ... Rahasia
-
Pabrik VinFast di Subang Resmi Beroperasi, Ekosistem Kendaraan Listrik Semakin Lengkap
-
ASUS Vivobook 14 A1404VAP, Laptop Ringkas dan Kencang untuk Kerja Sehari-hari
Terkini
-
Jaksa Ungkap Nadiem Makarim Dapat Rp809 Miliar dari Pengadaan Chromebook
-
Dukung Pembentukan Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, Begini Kata Komisi V
-
UGM Jawab Sentilan Luhut Soal Penelitian: Kalau Riset Sudah Ribuan
-
Masih Dirawat di RS, Sidang Perdana Nadiem Makarim Ditunda: Hakim Jadwalkan Ulang 23 Desember
-
Majelis Adat Budaya Tionghoa Buka Suara soal Penyerangan 15 WNA China di Kawasan Tambang Emas
-
Aroma Hangus Masih Tercium, Pedagang Tetap Jualan di Puing Kios Pasar Induk Kramat Jati
-
Hadir Tergesa-gesa, Gus Yaqut Penuhi Panggilan KPK untuk Kasus Haji
-
BGN Dorong SPPG Turun Langsung ke Sekolah Beri Edukasi Gizi Program MBG
-
Usai Tahan Heri Gunawan dan Satori, KPK Bakal Dalami Peran Anggota Komisi XI DPR di Kasus CSR BI-OJK
-
Ketua Komisi XI DPR Ungkap Alasan TKD Turun, ADKASI Tantang Daerah Buktikan Kinerja