Suara.com - Rencana pelibatan TNI/Polri dalam pengajaran kedisiplinan di Sekolah Rakyat menuai kritik.
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menegaskan bahwa disiplin ala militer tidak memiliki korelasi langsung terhadap peningkatan kualitas pendidikan secara fundamental, bahkan berpotensi jadi langkah mundur.
Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji menyampaikan bahwa pendekatan disiplin berbasis baris-berbaris atau komando khas militer tidak memiliki relevansi dengan upaya membangun kualitas pendidikan yang utuh.
"Tidak ada korelasi langsung atau positif antara disiplin ala TNI/Polri dengan peningkatan kualitas pendidikan secara fundamental di sekolah asrama atau boarding school," kata Ubaid kepada Suara.com saat dihubungi Kamis 12Juni 2025.
Menurutnya, kualitas pendidikan yang sesungguhnya justru lahir dari kurikulum yang relevan, guru yang berkualitas dan inovatif, lingkungan belajar yang suportif, serta fokus pada pengembangan aspek kognitif, emosional, dan sosial siswa.
"Meskipun beberapa sekolah asrama menerapkan disiplin, disiplin yang bermanfaat adalah yang internal, yang tumbuh dari kesadaran dan tanggung jawab, bukan dari paksaan eksternal ala militer," katanya.
Ubaid menilai, pembangunan karakter dan mutu akademik memerlukan pendekatan pedagogis yang komprehensif, bukan sekadar pelatihan fisik atau penanaman ketaatan melalui komando.
Menurutnya, kebijakan semacam ini justru berpotensi merusak esensi pendidikan yang sejatinya membebaskan pikiran dan menumbuhkan keberanian berpikir kritis.
"Kebijakan ini adalah langkah mundur yang berisiko merusak masa depan generasi muda dengan memaksakan model yang tidak sesuai dengan esensi pendidikan yang mencerdaskan dan memerdekakan," katanya.
Baca Juga: TNI-Polri di Sekolah Rakyat: Upaya Bangun Disiplin atau Intervensi Berlebihan?
Sebelumnya, rencana tersebut diungkapkan oleh Ketua tim formatur Sekolah Rakyat, P{rof M. Nuh.
Ia mengatakan bahwa tujuan pelibatan aparat itu untuk melatih kedisiplinan para siswa.
Walau demikian, Nuh menegaskan bahwa tidak akan ada unsur militerisme dalam pendidikan di Sekolah Rakyat
"Dikasih baris-berbaris. Bukan arah militer, yang kita ambil itu kedisiplinan," kata Nuh ditemui di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu 11 Juni 2025.
Menurutnya, pelibatan TNI dan Polri telah dinilai tepat untuk mengajarkan disiplin dan baris berbaris itu. Selain itu juga bertujuan untuk persiapan melatih fisik.
"Siapa yang bisa mengatur baris-berbaris? Yang paling bagus, yang sudah teruji, teman-teman, bapak-bapak dari TNI-Polisi, yang untuk kedisiplinan ini persiapan fisik. Kalau beliau suruh lari, paling setengah kilo sudah selesai," ujarnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 HP Terbaru 2026 Baterai Jumbo 10.000 mAh: Tahan 3 Hari, Performa Kencang
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Promo Alfamart Hari Ini 2 Mei 2026, Menang Banyak Diskon hingga 60 Persen Kebutuhan Harian
- Promo Indomaret Hari Ini 1 Mei 2026, Dapatkan Produk Hemat 30 Persen
- 5 Cushion Waterproof dan Tahan Lama, Makeup Awet Seharian di Cuaca Panas
Pilihan
-
Teror di London: Penembakan Brutal dari Dalam Mobil, 4 Orang Jadi Korban
-
RESMI! Klub Milik Prabowo Subianto Promosi ke Super League
-
Dibayar Rp50 Ribu Sebulan, Guru Ngaji di Kampung Tak Terjamah Sistem Pendidikan
-
10 Spot Wisata Paling Hits di Solo 2026: Paduan Sempurna Budaya, Estetika, dan Gaya Hidup Modern!
-
7 Sabun Mandi Cair Wangi Mewah yang Bikin Rileks Setelah Pulang Kerja, Ada yang Mirip Aroma Spa
Terkini
-
Oknum Guru di Bengkayang Ditangkap, Polisi Dalami Kasus Kekerasan Seksual Anak
-
5 Hari Pencarian, Pemancing Tenggelam di Payangan Ditemukan Meninggal
-
Prabowo Bahas Pengawasan Aliran Dana Bersama PPATK di Hambalang
-
Rencana Awal Berubah Jadi Pembunuhan Sekeluarga, Fakta Baru Kasus Rumbai Terungkap
-
Pembunuhan di Rumbai Terungkap, Menantu Korban Diduga Jadi Otak Pelaku
-
PPG Unhas Diusulkan Jadi Pusat Pengembangan Standar MBG Nasional
-
Langit Tangsel Memburuk, Pemkot Siapkan Sanksi Denda hingga Genjot Ekosistem Kendaraan Listrik
-
Netanyahu Terjepit Tekanan Amerika Serikat dan Ancaman Perang Iran
-
Percepat Pemulihan, Kasatgas PRR Minta Daerah Terdampak Bentuk Satgas Provinsi
-
PDIP Dorong Dialog Terbuka Tentukan Ambang Batas Parlemen di RUU Pemilu