Suara.com - Rencana pelibatan TNI/Polri dalam pengajaran kedisiplinan di Sekolah Rakyat menuai kritik.
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menegaskan bahwa disiplin ala militer tidak memiliki korelasi langsung terhadap peningkatan kualitas pendidikan secara fundamental, bahkan berpotensi jadi langkah mundur.
Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji menyampaikan bahwa pendekatan disiplin berbasis baris-berbaris atau komando khas militer tidak memiliki relevansi dengan upaya membangun kualitas pendidikan yang utuh.
"Tidak ada korelasi langsung atau positif antara disiplin ala TNI/Polri dengan peningkatan kualitas pendidikan secara fundamental di sekolah asrama atau boarding school," kata Ubaid kepada Suara.com saat dihubungi Kamis 12Juni 2025.
Menurutnya, kualitas pendidikan yang sesungguhnya justru lahir dari kurikulum yang relevan, guru yang berkualitas dan inovatif, lingkungan belajar yang suportif, serta fokus pada pengembangan aspek kognitif, emosional, dan sosial siswa.
"Meskipun beberapa sekolah asrama menerapkan disiplin, disiplin yang bermanfaat adalah yang internal, yang tumbuh dari kesadaran dan tanggung jawab, bukan dari paksaan eksternal ala militer," katanya.
Ubaid menilai, pembangunan karakter dan mutu akademik memerlukan pendekatan pedagogis yang komprehensif, bukan sekadar pelatihan fisik atau penanaman ketaatan melalui komando.
Menurutnya, kebijakan semacam ini justru berpotensi merusak esensi pendidikan yang sejatinya membebaskan pikiran dan menumbuhkan keberanian berpikir kritis.
"Kebijakan ini adalah langkah mundur yang berisiko merusak masa depan generasi muda dengan memaksakan model yang tidak sesuai dengan esensi pendidikan yang mencerdaskan dan memerdekakan," katanya.
Baca Juga: TNI-Polri di Sekolah Rakyat: Upaya Bangun Disiplin atau Intervensi Berlebihan?
Sebelumnya, rencana tersebut diungkapkan oleh Ketua tim formatur Sekolah Rakyat, P{rof M. Nuh.
Ia mengatakan bahwa tujuan pelibatan aparat itu untuk melatih kedisiplinan para siswa.
Walau demikian, Nuh menegaskan bahwa tidak akan ada unsur militerisme dalam pendidikan di Sekolah Rakyat
"Dikasih baris-berbaris. Bukan arah militer, yang kita ambil itu kedisiplinan," kata Nuh ditemui di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu 11 Juni 2025.
Menurutnya, pelibatan TNI dan Polri telah dinilai tepat untuk mengajarkan disiplin dan baris berbaris itu. Selain itu juga bertujuan untuk persiapan melatih fisik.
"Siapa yang bisa mengatur baris-berbaris? Yang paling bagus, yang sudah teruji, teman-teman, bapak-bapak dari TNI-Polisi, yang untuk kedisiplinan ini persiapan fisik. Kalau beliau suruh lari, paling setengah kilo sudah selesai," ujarnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas 30 Jutaan untuk Harian, Cocok buat Mahasiswa dan Keluarga Baru
- 7 Mobil Bekas Terbaik untuk Anak Muda 2025: Irit Bensin, Stylish Dibawa Nongkrong
- Gibran Hadiri Acara Mancing Gratis di Bekasi, Netizen Heboh: Akhirnya Ketemu Jobdesk yang Pas!
- Suzuki Ignis Berapa cc? Harga Bekas Makin Cucok, Intip Spesifikasi dan Pajak Tahunannya
- 5 HP RAM 8 GB Paling Murah Cocok untuk Gamer dan Multitasking Berat
Pilihan
-
Saham TOBA Milik Opung Luhut Kebakaran, Aksi Jual Investor Marak
-
Isuzu Kenalkan Mesin yang Bisa Telan Beragam Bahan Bakar Terbarukan di JMS 2025
-
Pabrik Sepatu Merek Nike di Tangerang PHK 2.804 Karyawan
-
4 HP Baterai Jumbo Paling Murah mulai Rp 1 Jutaan, Cocok untuk Ojol!
-
Saham BBRI Dekati Level 4.000 Usai Rilis Laba Bersih Rp41,23 Triliun
Terkini
-
Said Iqbal Tanggapi Pernyataan Luhut Soal Pemerintah Tidak Perlu Tunduk pada Upah Minimum: Ngawur!
-
Tiba-tiba Disorot Media Asing: IKN Terancam Jadi 'Kota Hantu' di Tengah Anggaran Seret
-
Minta Pemerintah Bikin Badan Pendidikan Madrasah, PGMNI: Kemenag Biar Urus Agama Saja
-
Direktur Mecimapro Ditahan, Ini Kronologi Kasus Penipuan Konser TWICE Puluhan Miliar
-
Air di Jakarta Mati Sementara di 53 Kelurahan, Pramono Minta PAM Jaya Gerak Cepat: Jangan Lama-Lama!
-
Plot Twist Senayan, Alasan MKD Putuskan Keponakan Prabowo Tetap Jadi Anggota DPR
-
Pengunduran Diri Ditolak, MKD Putuskan Keponakan Prabowo Rahayu Saraswati Tetap Jadi Anggota DPR
-
Skandal Impor Pakaian Bekas Ilegal: Malaysia dan China 'Hilang' dari Catatan Pemerintah, Kok Bisa?
-
MKD Akhirnya 'Spill' Hasil Rapat Awal, Putuskan Sahroni hingga Nafa Urbach Lanjut Proses Sidang
-
Tuntut Kenaikan Upah, KSPI Ancam Gelar Mogok Nasional Libatkan 5 Juta Buruh