Pemerintah Gaet Investasi Hijau Rp300 Triliun Lewat Skema ESG

Suara.com - Pemerintah Indonesia kembali menunjukkan langkah progresif dalam membiayai pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.

Melalui pendekatan lingkungan, sosial, dan tata kelola (Environmental, Social, and Governance/ESG), Indonesia berhasil menarik investasi sebesar 18,8 miliar dolar AS atau sekitar Rp300 Triliun. 

Capaian ini menjadi salah satu sorotan dalam gelaran International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 yang berlangsung di Jakarta, Kamis (5/6).

Dalam acara tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa kerangka kerja ESG untuk pembiayaan infrastruktur telah mulai dikembangkan sejak 2022.

Langkah ini bukan semata soal pembiayaan, tetapi juga tentang memastikan pembangunan yang lebih bertanggung jawab. “Hingga saat ini, dukungan fiskal tersebut telah berhasil menarik estimasi total investasi sebesar 18,8 miliar dolar AS. Angka ini menjangkau berbagai sektor strategis, mulai dari pembangunan jalan, jalan tol, energi, air, hingga infrastruktur lainnya,” ujar Sri Mulyani.

Pemerintah menyadari bahwa proyek infrastruktur kerap melibatkan risiko besar, dari sisi pembiayaan hingga dampak lingkungan dan sosial. Oleh karena itu, kehadiran berbagai instrumen pendukung menjadi penting.

Di Kementerian Keuangan, misalnya, terdapat Project Development Facility (PDF), Viability Gap Fund (VGF), hingga skema Availability Payment (AP) yang memungkinkan pembayaran dilakukan berdasarkan ketersediaan layanan.

Selain itu, jaminan melalui Indonesia Infrastructure Guarantee Fund (IIGF) juga memainkan peran penting dalam menciptakan iklim investasi yang lebih aman dan menarik. Seluruh instrumen ini memberikan kepercayaan lebih kepada para mitra usaha dan investor untuk terlibat dalam pembangunan jangka panjang di Indonesia.

Menurut Sri Mulyani, pemerintah tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, melainkan juga berupaya merespons tantangan global, termasuk krisis iklim.

Baca Juga: Prabowo Tekankan Investasi Pertahanan Penting: yang Tidak Mau Kedaulatan Dirampas, Jadi Bangsa Budak

“Seluruh instrumen tersebut mampu memfasilitasi persoalan mitigasi krisis iklim dan juga memastikan proyek infrastruktur tetap dikembangkan secara berkelanjutan meski besar dan penuh risiko,” tambahnya.

Komitmen ini tak berhenti di level kebijakan. Lewat SDG Indonesia One, platform pembiayaan campuran (blended finance) yang dijalankan oleh PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI), pemerintah berhasil menghimpun komitmen investasi sebesar 3,29 miliar dolar AS.

Dana tersebut berasal dari 38 mitra, dengan realisasi sebesar 396 juta dolar AS untuk mendukung 111 proyek pembangunan serta tujuh proyek pembiayaan.

Meningkatnya partisipasi mitra lokal dan global ini mencerminkan keyakinan yang tumbuh terhadap arah pembangunan Indonesia. Dengan pendekatan ESG, Indonesia tak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga menanam fondasi untuk masa depan yang lebih hijau, inklusif, dan tangguh.

Melalui inisiatif ini, peluang terbuka bagi para investor yang ingin berkontribusi dalam pembangunan nasional yang tidak hanya ambisius, tetapi juga bertanggung jawab.

Sebagai informasi,Konferensi Internasional Infrastruktur Indonesia (ICI) 2025 dirancang sebagai ruang kolaborasi antara pembuat kebijakan, pelaku bisnis, mitra pembangunan, dan lembaga keuangan. Tujuannya jelas: mempercepat investasi, inovasi, dan implementasi proyek infrastruktur nyata.

Mengacu pada prioritas nasional dan dinamika global, ICI 2025 menghadirkan lebih dari 20 sesi yang tersebar dalam lima pilar strategis—dari perlindungan lingkungan, layanan dasar perkotaan, logistik, perumahan dan pembangunan daerah, hingga skema pembiayaan dan regulasi.

Melalui forum ini, Indonesia menegaskan posisinya sebagai penggerak utama dalam aksi dan dialog infrastruktur global.

Konferensi ini dihadiri oleh jajaran Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih, Duta Besar negara-negara sahabat, anggota DPR/MPR dan DPD RI, para Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Bupati dan Wakil Bupati serta delegasi, para pemimpin dunia usaha, dan mitra pembangunan.

Selain itu hampir 7.000 peserta dari 26 negara partisipan termasuk Indonesia, Amerika Serikat, Australia, Belanda, Jepang, Kanada, Korea Selatan, Norwegia, Uni Emirat Arab, Tiongkok, Uni Eropa, Spanyol, Vietnam, Iran, Singapura, Turki, Hungaria, Myanmar, Denmark, Prancis, Inggris, Rusia, Jerman, Uruguay, Finlandia, Swiss, dan Azerbaijan hadir.