Prabowo Ogah Reshuffle Kabinet: Pengamat Ungkap 3 Alasan di Baliknya

Suara.com - Presiden Prabowo Subianto telah mengonfirmasi bahwa tidak akan ada perombakan kabinet atau reshuffle dalam waktu dekat.

Kendati Prabowo mengklaim kalau kinerja para menterinya masih cukup bagus, pengamat politik Agung Baskoro menilai bahwa sebenarnya ada beberapa faktor yang jadi pertimbangan presiden belum mau lakukan reshuffle jelang delapan bulan masa jabatannya.

Agung menjelaskan, setidaknya ada tiga alasan utama yang lazim menjadi landasan presiden melakukan reshuffle.

Pertama, soal momentum politik. Ia menyinggung posisi PDI Perjuangan yang hingga kini belum secara tegas menyatakan akan menjadi bagian dari pemerintahan atau tetap berada di luar sebagai mitra kritis.

"Misalkan PDIP jadi masuk dan keputusan itu kan mau gak mau setelah kongres akan diberikan secara definitif, apakah PDIP sebagai mitra strategis full 100 persen atau tetap memisahkan mitra kritis," ungkap Agung kepada suara.com, dihubungi pada Jumat 13 Juni 2025.

Menurutnya, hal ini jadi momentum politis itu dan dikira sangat penting dan krusial menentukan bagaimana porsi dan proporsi setiap anggota koalisi Indonesia Maju Plus ketika nanti PDIP jadi masuk ataupun tidak.

Alasan kedua, adanya aspek teknokratis yang berkaitan dengan evaluasi kinerja para menteri.

Agung menilai, pernyataan Prabowo bahwa tidak ada reshuffle kemungkinan didasari pada penilaian sementara bahwa menterinya masih menunjukkan kinerja yang cukup baik.

Agung juga menyinggung peristiwa saat reshuffle pertama terjadi, di mana ketika itu Menteri Diktisaintek yang semula dipimpin Satryo Soemantri Brodjonegoro kemudian diganti oleh Brian Yuliarto.

Baca Juga: Susi Pudjiastuti Soroti Gaji Hakim Naik 280 Persen: Supaya Layak, Gaji Seluruh ASN Juga Harus Naik

"Dan itu juga bisa dilihat beliau sedang mengevaluasi betul para menteri yang ada di kabinetnya. Apakah benar-benar sudah perform tidak slip of tongue lagi, misalkan membuat kegaduhan dan tidak ada yang memang membuat semacam keriuhan yang tidak perlu di dalam kementerian mereka," tuturnya.

Sementara alasan ketiga adalah faktor juridis. Menurut Agung, reshuffle juga bisa terjadi bila ada menteri yang tersangkut kasus hukum. Sehingga secara otomatis menciptakan kebutuhan untuk penggantian posisi.

Namun, bila ketiga faktor tersebut belum muncul ke permukaan, Agung menyebut tekanan publik bisa menjadi pemicu tambahan agar reshuffle tetap dilakukan.

"Dimensi-dimensi publik yang memang hari ini menguat perlu adanya reshuffle. Karena melihat beberapa menteri 'membuat kegaduhan', kemudian memberikan semacam kinerja yang 'kurang optimal', terus juga ada sa'wah sangka yang mengungkap antara menteri," jelasnya.

"Jika tekanan publik terus menguat, pemerintah berpotensi menjadi lebih sensitif dan responsif dalam merespons tuntutan tersebut," tutupnya.

Sebelumya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa tidak ada niatan dari diirnya untuk melakukan perombakan kabinet atau reshuffle.