Polemik Pernyataan Fadli Zon, Istana: Biarkan Sejarawan Menulis, Nanti Pelototi Bareng-bareng

Suara.com - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menyatakan bahwa persoalan penulisan sejarah diserahkan kepada para sejarawan.

Respons tersebut disampaikan Hasan menanggapi polemik terhadap pernyataan Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon mengenai pemerkosaan massal 1998.

Lantaran itu, Hasan meminta kepada publik untuk memberikan waktu terhadap sejarawan untuk menuliskan sejarah.

"Ini kan sekarang semua dalam proses dan dalam proses ini terlalu banyak spekulasi-spekulasi yang menyatakan ini tidak ada, ini ada, coba kita biarkan para sejarawan ini menuliskan ini," kata Hasan di Kantor PCO, Gedung Kwarnas, Jakarta Pusat, Senin 16 Juni 2025.

Menurut Hasan, publik nantinya bisa mengawasi para sejarawan. Bahkan tak hanya itu, publik juga bisa melakukan koreksi terhadap sejarah yang mereka tulis.

"Dan untuk nanti kita pantau, kita pelototi, kita periksa bareng-bareng," kata Hasan.

Hasan mengatakan para sejarawan yang terlibat dalam penulisan sejarah memiliki kredibilitas tinggi.

Menurutnya, tidak mungking sejarawan mengorbankan kredibilitas mereka untuk hal-hal yang tidak perlu.

"Jadi kekhawatiran kekhawatiran semacam ini mungkin bisa jadi diskusi tapi jangan divonis macam-macam dulu. Lihat saja dulu, ya pekerjaan yang sedang dilakukan oleh para ahli sejarah dalam menulis sejarah Indonesia," kata Hasan.

Baca Juga: Mendagri Tito Karnavian Didesak Dicopot Usai Polemik 4 Pulau, Golkar Bicara Kewenangan Presiden

"Ini bukan menulis ulang tapi melanjutkan menulis sejarah Indonesia karena mungkin terakhir sejarah Indonesia ditulis tahun berapa? Tahun '98, tahun '97-'98 dan dari '98 ke sini tidak tidak ditulis lagi. Jadi kita lihat dulu mereka menulis apa sudah kita punya draft resminya nanti baru kita kita koreksi bareng-bareng," sambung Hasan.

Sementara itu ditanya kemungkinan Presiden Prabowo Subianto memberikan atensi terhadap pernyataan Menteri Fadli yang kontrovesial, Hasan tidak menjawab.

Ia mengaku hingga saat ini masih belum punya informasi perihal tersebut.

Namun, Hasan menegaskan pemerintah terbuka terhadap kritik dan masukan atas penulisan sejarah oleh Kementerian Kebudayaan

"Kalau ada kritik dan masukan silakan, tapi kalau hanya pergunjingan-pergunjingan di media sosial ya, citra-citra negatif yang seperti yang Anda sebutkan, apalagi dari orang-orang yang kalau dia megerti sejarah silakan dialog dengan para ahli sejarah," ujar Hasan.

"Kalau bukan ahli sejarah ya kita baca sebagai macam bacaan-bacaan saja ya, bacaan di media sosial ya," kata Hasan.