Presiden Prabowo dan Wong Bersatu Serukan Gencatan Senjata di Gaza dan Perang Iran-Israel

Suara.com - Indonesia dan Singapura menyatakan keprihatinan mendalam terkait eskalasi konflik yang terjadi di Timur Tengah, terutama di wilayah Gaza dan juga perang antara Iran dengan Israel.

Pernyataan tersebut disampaikan dua pemimpin negara tersebut, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong dalam konferensi pers usai pertemuan Leaders’ Retreat yang digelar di Parliament House, Singapura.

Dalam konferensi pers Bersama tersebut, kedua pemimpin sepakat mendorong penyelesaian damai atas sejumlah isu regional dan global yang tengah memanas.

"Kami membahas masalah regional dan global. Kami menyatakan keprihatinan mendalam atas situasi di Gaza dan eskalasi konflik Israel-Iran. Kami menekankan pentingnya solusi damai, negosiasi, dan kami menyerukan gencatan senjata segera,” kata Prabowo diikuti dari keterangan resmi, Senin 16 Juni 2025.

Prabowo dan Wong turut menyoroti situasi di Myanmar. Mereka menekankan pentingnya keterlibatan konstruktif untuk mencapai penyelesaian damai.

"Mengenai Myanmar, kami sepakat bahwa kami juga harus berkonsentrasi untuk mencapai keterlibatan dan hasil yang damai di Myanmar,” kata Prabowo.

Sementara itu, Wong menyampaikan komitmen Singapura untuk terus memperkuat kerja sama di kawasan bersama negara-negara anggota ASEAN.

"Sebagai anggota pendiri ASEAN, kami akan terus bekerja sama dengan sesama negara anggota ASEAN untuk memperkuat kawasan kami dan menegakkan sistem multilateral yang berdasarkan aturan,” kata Wong.

Prabowo dan Wong menegaskan bahwa Indonesia dan Singapura memiliki peran strategis dalam menjaga perdamaian dan memperkuat tatanan internasional berbasis hukum.

Baca Juga: Sikap Tegas RI Soal Perang Iran-Israel: Presiden Prabowo Serukan 3 Hal Mendesak

Sikap Indonesia soal Iran-Israel

Istana menyampaikan sikap pemerintah atas perang antara Iran dan Israel. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menegaskan pemerintah menyerukan tiga hal.

Hasan menekankan bahwa sikap pemerintah atas konflik dan perang selalu sama, tidak bergeser terhadap tiga hal, yakni Pemerintah Indonesia mengecam segala bentuk agresi penyerangan terhadap negara lain.

"Yang kedua, Presiden Prabowo selalu mendorong terciptanya deeskalasi konflik atau sesegera mungkin melaksanakan gencatan senjata," kata Hasan di Kantor PCO, Gedung Kwarnas, Jakarta Pusat, Senin 16 Juni 2025.

Sedangkan ketiga, pemerintah melalui presiden menyerukan penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi dan hukum internasional.

Hasan mengatakan bahwa di manapun konflik maupun agresi militer, atau invasi terjadi, sikap pemerintah Indonesia konsisten untuk menyerukan tiga hal.

"Saya ulangi. Pertama, mengecam terjadinya penyerangan. Yang kedua, mendorong deeskalasi dan gencatan senjata sesegera mungkin. Ketiga, penyelesaiannya melalui jalur diplomatik dan hukum internasional, termasuk dalam soal Israel dan Iran," kata Hasan.

"Jadi nggak akan kemana-mana jadi kita akan selalu dalam posisi yang seperti itu," sambung Hasan.

Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Said Abdullah merespons serangan udara besar-besaran Israel ke sejumlah target strategis di wilayah Iran.

Ia mendesak Pemerintah Indonesia bisa berperan aktif dalam merespons aksi Israel tersebut.

Said mengatakan apabila diakumulasi, telah ribuan kali Israel melakukan serangan di enam negara dan tidak mendapat sanksi apapun dari Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Terbaru, Israel melakukan serangan terhadap fasilitas nuklir Iran.

"Tindakan Israel yang melakukan serangan sepihak ini jelas bertentangan dengan pasal 4 paragraf 2 Piagam PBB, dan Iran merupakan negara berdaulat dan memiliki hak hukum internasional," kata Said kepada wartawan, Jumat 13 Juni 2025.

Ketua Badan Anggaran DPR RI ini mengatakan bahwa tindakan Israel tersebut berpotensi memicu perang nuklir di kawasan Timur Tengah dan berdampak massif terhadap kemanusiaan.

Untuk menghindari eskalasi konflik yang lebih luas dan mematikan, mengganggu perdamaian dunia, dan menghindarkan kejahatan terhadap kedaulatan negara serta kemanusiaan, Pemerintah Indonesia diminta untuk tegas mengambil sikap.