Haji 2025 Banyak Masalah, DPR Mau Bikin Pansus atau Hanya Evaluasi Saja?

Suara.com - Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir menyatakan bahwa penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 harus banyak dievaluasi.

Penyebabnya, dalam penyelenggaraan haji tahun ini ditemukan berbagai macam kendala dan masalah.

Meski begitu, Adies mengaku belum mengetahui bakal membentuk panitia khusus (pansus) untuk mengusut ruwetnya masalah Haji di tahun 2025 atau tidak.

Sebab, menurutnya, hal itu bergantung pembicaraan Pimpinan DPR RI.

"Yang pasti banyak hal yang harus dievaluasi, kita tunggu saja nanti setelah masuk (usai reses)," kata Adies kepada Suara.com, Rabu 18 Juni 2025.

Ia menyampaikan, Timwas Haji DPR RI pasti akan memberikan laporan secara lengkap terkait yang terjadi dalam pelaksanaan Haji 2025.

Nantinya, pimpinan DPR akan memutuskan bakal dibentuk Pansus Haji 2025 atau tidak.

"Kami akan laporkan secara lengkap dan bicarakan dengan pimpinan DPR lain nya. Mengenai apakah akan ada pansus atau tidak, nanti diutuskan bersama antarpimpinan," katanya.

Terpisah, Anggota Komisi VIII DPR RI Abdul Fikri Faqih, mengatakan, memang dalam pelaksanaan Haji 2025 evaluasi total harus dilakukan.

Baca Juga: Menteri Agama Pastikan Perang Israel Vs Iran Tak Pengaruhi Pemulangan Jemaah Haji

"Bahwa evaluasi total bab haji ini memang harus dilakukan. Karena memang fakta di lapangan banyak masalah dalam pelaksanaannya," kata Fikri kepada Suara.com dikutip Rabu 18 Juni 2025.

Apabila pelaksanaan Haji 2025 sudah selesai maka akan direkap. Setelah itu, Pimpinan DPR akan memutuskan perlu dibuatkan pansus atau tidak.

"Hanya kan masih berlangsung sehingga nanti setelah selesai baru bisa kita rekap semua. Apakah pansus masih efektif atau tidak ini kita serahkan ke pimpinan DPR. Karena timwas haji ini lintas komisi," katanya.

Usul Bentuk Pansus

Sebelumnya, Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI Muslim Ayub mengusulkan pembentukan pansus untuk mengevaluasi penyelenggaraan Haji 2025.

Usulan tersebut muncul seusai banyaknya keluhan dari Jemaah Indonesia, khususnya terkait layanan katering, akomodasi, hingga transportasi selama pelaksanaan puncak ibadah haji.