Haji 2025 Banyak Masalah, DPR Mau Bikin Pansus atau Hanya Evaluasi Saja?

Suara.com - Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir menyatakan bahwa penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 harus banyak dievaluasi.

Penyebabnya, dalam penyelenggaraan haji tahun ini ditemukan berbagai macam kendala dan masalah.

Meski begitu, Adies mengaku belum mengetahui bakal membentuk panitia khusus (pansus) untuk mengusut ruwetnya masalah Haji di tahun 2025 atau tidak.

Sebab, menurutnya, hal itu bergantung pembicaraan Pimpinan DPR RI.

"Yang pasti banyak hal yang harus dievaluasi, kita tunggu saja nanti setelah masuk (usai reses)," kata Adies kepada Suara.com, Rabu 18 Juni 2025.

Ia menyampaikan, Timwas Haji DPR RI pasti akan memberikan laporan secara lengkap terkait yang terjadi dalam pelaksanaan Haji 2025.

Nantinya, pimpinan DPR akan memutuskan bakal dibentuk Pansus Haji 2025 atau tidak.

"Kami akan laporkan secara lengkap dan bicarakan dengan pimpinan DPR lain nya. Mengenai apakah akan ada pansus atau tidak, nanti diutuskan bersama antarpimpinan," katanya.

Terpisah, Anggota Komisi VIII DPR RI Abdul Fikri Faqih, mengatakan, memang dalam pelaksanaan Haji 2025 evaluasi total harus dilakukan.

Baca Juga: Menteri Agama Pastikan Perang Israel Vs Iran Tak Pengaruhi Pemulangan Jemaah Haji

"Bahwa evaluasi total bab haji ini memang harus dilakukan. Karena memang fakta di lapangan banyak masalah dalam pelaksanaannya," kata Fikri kepada Suara.com dikutip Rabu 18 Juni 2025.

Apabila pelaksanaan Haji 2025 sudah selesai maka akan direkap. Setelah itu, Pimpinan DPR akan memutuskan perlu dibuatkan pansus atau tidak.

"Hanya kan masih berlangsung sehingga nanti setelah selesai baru bisa kita rekap semua. Apakah pansus masih efektif atau tidak ini kita serahkan ke pimpinan DPR. Karena timwas haji ini lintas komisi," katanya.

Usul Bentuk Pansus

Sebelumnya, Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI Muslim Ayub mengusulkan pembentukan pansus untuk mengevaluasi penyelenggaraan Haji 2025.

Usulan tersebut muncul seusai banyaknya keluhan dari Jemaah Indonesia, khususnya terkait layanan katering, akomodasi, hingga transportasi selama pelaksanaan puncak ibadah haji.

"Kalau kita runut dari perjalanan Mekah ke Arafah, Arafah ke Muzdalifah, Muzdalifah ke Mina, banyak kekecewaan dari jemaah yang kami dapatkan," kata Muslim dikutip dari keterangannya di Mekkah, Selasa 10 Juni 2025.

Ia mengatakan, banyak jemaah sempat terlantar hingga berjam-jam, bahkan ada yang menghabiskan waktu satu hari penuh di dalam kendaraan tanpa kejelasan.

Hal itu lah, kata dia, telah menimbulkan berbagai macam reaksi ketidakpuasan dan tak boleh terjadi di penyelenggaraan Haji tahun berikutnya.

"Ketidakbecusan penyelenggara ini sangat terlihat. Karena itu, kami di DPR sebagai pengawas, bertanggung jawab melakukan evaluasi menyeluruh. Rencananya, kami akan mengusulkan pembentukan Pansus Haji di DPR RI," katanya.

Adanya Pansus itu, kata dia, akan menelusuri secara komprehensif pelaksanaan teknis ibadah haji mulai dari aspek katering, transportasi, akomodasi, hingga sistem pelayanan terhadap jemaah Indonesia selama di Tanah Suci.

Selain itu, disoroti juga peristiwa inisiatif jemaah dari kloter Aceh yang memilih berjalan kaki sejauh 7 kilometer dari Muzdalifah ke Mina karena lamanya antrean bus.

"Itu bentuk ikhtiar luar biasa. Tapi seharusnya tidak perlu terjadi kalau manajemen transportasi haji berjalan dengan baik," katanya.

Lebih lanjut, ia pun berharap persoalan yang terjadi tahun ini dapat menjadi pelajaran berharga agar tidak kembali terjadi pada penyelenggaraan haji tahun 2026.

Ia juga mengapresiasi semangat para jemaah yang tetap sabar dalam menghadapi situasi sulit di tengah ibadah.

Muslim berharap momentum ini menjadi awal dari reformasi sistemik dalam pelayanan haji.

"Haji bukan hanya soal ibadah, tapi juga soal martabat dan keselamatan jemaah. Pemerintah harus hadir dengan sistem yang tangguh dan manusiawi," katanya.

Sebelumnya, Ketua Timwas Haji DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyatakan bahwa usulan pembentukan Pansus Haji untuk mengevaluasi penyelenggaraan haji 2025 masih dalam proses kajian.

Menurutnya, pembentukan Pansus harus melalui pertimbangan mendalam, khususnya terkait dugaan pelanggaran terhadap UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

“Pansus itu dibentuk untuk pendalaman atau penyelidikan atas pelanggaran yang dilakukan pemerintah. Seperti tahun 2024 lalu, Pansus dibentuk karena ada pelanggaran pembagian kuota haji tambahan antara haji reguler dan haji khusus,” ujar Cucun, Selasa, 10 Juni 2025.

Wakil Ketua DPR dari Fraksi PKB ini menjelaskan, pada penyelenggaraan haji tahun 2024 Kementerian Agama di masa kepemimpinan Yaqut Cholil Qoumas diduga melanggar ketentuan UU yang menyebutkan bahwa kuota tambahan dari Pemerintah Arab Saudi hanya boleh diberikan sebanyak 8 persen untuk haji khusus.

Namun kenyataannya, distribusi kuota tambahan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Terkait evaluasi haji tahun 2025, Cucun menyampaikan bahwa opsi pembentukan pansus masih terbuka.

Namun, hal itu akan ditentukan setelah Timwas Haji DPR RI merampungkan pengawasan terhadap aspek pelayanan, manajemen, dan kepatuhan regulasi.

“Kita akan lihat nanti, apakah cukup lewat Panja atau ada pelanggaran yang perlu ditindaklanjuti lewat Pansus. Jika ya, maka bisa diusulkan oleh lintas anggota dan lintas alat kelengkapan dewan,” tegas Politisi Fraksi PKB ini.

PKB Tolak Pembentukan Pansus Haji

Sementara itu, Anggota Komisi VIII DPR fraksi PKB, Maman Imanulhaq menilai Pansus Haji 2025 tidak perlu dibentuk. Maman mengatakan, yang seharusnya dilakukan terhadap pemasalahan haji yang terjadi adalah menguatkan diplomasi.

"Saya rasa enggak usah pansus kalau ini. Yang terbaik itu adalah memperkuat diplomasi haji kita lewat badan haji nanti sehingga betul-betul kita harus tau apa yang dimaui Arab Saudi terutama, di bawah progresifitasnya MBS," kata Maman di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 11 Juni 2025.

Ia mengatakan, terkait pemasalahan haji yang terjadi tahun ini karena negara Indonesia belum siap terhadap sistem digitalisasi yang dilakukan Arab Saudi.

"Sehingga seluruh fasilitasnya pakai standar destinasi pariwisata dunia, seperti itu. Itu yang harus dipahami. Nah jangan-jangan orang kita masih berfikir Arab Saudi masih jaman jahiliah, sementara ternyata mereka lebih maju, kitanya yang belum siap," katanya.