Suara.com - Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk memperkuat kerja sama dengan Kanada dalam menghadapi tantangan perubahan iklim global. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, saat menghadiri peringatan Hari Nasional Kanada ke-158, di Jakarta.
Dalam sambutannya, Pratikno menekankan bahwa kerja sama bilateral Indonesia dan Kanada harus difokuskan pada isu-isu strategis seperti ketahanan lingkungan, keadilan sosial, dan pembangunan berkelanjutan. Menurutnya, ketiga hal tersebut merupakan fondasi penting dalam menjawab tantangan global saat ini.
“Masa depan memanggil kita. Aksi iklim butuh keberanian dan keadilan sosial perlu keteguhan. Pertumbuhan ekonomi menuntut kemitraan. Oleh karena itu, Kanada dan Indonesia menjawab panggilan itu bersama-sama,” ujar Pratikno, melansir ANTARA.
Ia juga menyampaikan apresiasi terhadap peran diaspora Indonesia di Kanada yang menjadi penghubung budaya antarbangsa, serta mengapresiasi komitmen Kanada dalam menjaga nilai-nilai demokrasi dan multikulturalisme.
Kanada sebagai Mitra Strategis dalam Perubahan Iklim
Sebagai negara anggota G7, Kanada telah menunjukkan komitmen tinggi dalam penanganan krisis iklim. Salah satu tonggak penting adalah disahkannya Net-Zero Emissions Accountability Act pada 2021. Undang-undang ini menetapkan target emisi nol bersih pada 2050, dengan target jangka menengah berupa penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 40–45% dari level tahun 2005 pada 2030.
Kanada juga menerapkan sistem harga karbon nasional melalui skema federal carbon pollution pricing. Pajak karbon dikenakan pada bahan bakar fosil, dengan sebagian besar pendapatan dikembalikan ke rumah tangga sebagai insentif untuk transisi energi bersih.
Di sektor energi, Kanada terus mendorong penggunaan energi terbarukan, terutama tenaga air, dan berinvestasi dalam inovasi hijau seperti penangkapan dan penyimpanan karbon (CCS) serta teknologi hidrogen. Program seperti Canada Growth Fund menjadi motor penggerak untuk menarik investasi sektor swasta dalam proyek ramah lingkungan.
Dalam hal konservasi, Kanada menargetkan perlindungan 30% wilayah daratan dan perairan pada tahun 2030. Upaya ini menjadikan Kanada sebagai salah satu pemimpin global dalam pelestarian keanekaragaman hayati.
Baca Juga: Perubahan Iklim Bikin Kutu Semakin Ganas dan Berbahaya, Bagaimana Cara Terbaik Melindungi Diri?
Peluang Kolaborasi dan Pertukaran Praktik Terbaik
Menko PMK menilai bahwa keberhasilan Kanada dalam merancang kerangka hukum dan kebijakan iklim yang ambisius dapat menjadi referensi penting bagi Indonesia dalam memperkuat agenda transisi energi dan pembangunan berkelanjutan.
“Indonesia menyampaikan salam hormat bagi Kanada. Kita berbagi mimpi yang sama, yakni persatuan dalam keberagaman. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika bertemu dengan semboyan From Sea to Sea, jadi dua bangsa, satu visi,” tuturnya.
Ia juga menyoroti pentingnya membangun kemitraan berbasis kesetaraan dan solidaritas antarbangsa untuk memperkuat daya tahan komunitas rentan, memperjuangkan hak asasi manusia, serta melestarikan budaya dan lingkungan hidup secara bersamaan.
Kemitraan Jangka Panjang
Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Kanada telah terjalin sejak 1952. Tahun ini, kedua negara tengah mengupayakan finalisasi Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) yang diharapkan dapat menjadi landasan baru dalam memperluas kerja sama ekonomi hijau dan pembangunan inklusif.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Perbedaan Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia yang Sering Dianggap Sama
- 5 Mobil Bekas yang Perawatannya Mahal, Ada SUV dan MPV
- 5 Mobil SUV Bekas Terbaik di Bawah Rp 100 Juta, Keluarga Nyaman Pergi Jauh
- Sulit Dibantah, Beredar Foto Diduga Ridwan Kamil dan Aura Kasih Liburan ke Eropa
- 13 Promo Makanan Spesial Hari Natal 2025, Banyak Diskon dan Paket Hemat
Pilihan
-
Libur Nataru di Kota Solo: Volume Kendaraan Menurun, Rumah Jokowi Ramai Dikunjungi Wisatawan
-
Genjot Daya Beli Akhir Tahun, Pemerintah Percepat Penyaluran BLT Kesra untuk 29,9 Juta Keluarga
-
Genjot Konsumsi Akhir Tahun, Pemerintah Incar Perputaran Uang Rp110 Triliun
-
Penuhi Syarat Jadi Raja, PB XIV Hangabehi Genap Salat Jumat 7 Kali di Masjid Agung
-
Satu Indonesia ke Jogja, Euforia Wisata Akhir Tahun dengan Embel-embel Murah Meriah
Terkini
-
Tito Karnavian Tekankan Kreativitas dan Kemandirian Fiskal dalam RKAT Unsri 2026
-
Mendagri Minta Pemda Segera Siapkan Data Masyarakat Terdampak & Lokasi Pembangunan Huntap
-
Teror Bom 10 Sekolah Depok, Pelaku Pilih Target Acak Pakai AI ala ChatGPT
-
Kejari Bogor Bidik Tambang Emas Ilegal, Isu Dugaan 'Beking' Aparat di Gunung Guruh Kian Santer
-
Efek Domino OTT KPK, Kajari HSU dan Bekasi Masuk 'Kotak' Mutasi Raksasa Kejagung
-
Diduga Sarat Potensi Korupsi, KPK-Kejagung Didesak Periksa Bupati Nias Utara, Kasus Apa?
-
Resmi! KY Rekomendasikan 3 Hakim Perkara Tom Lembong Disanksi Nonpalu
-
Ancaman Bencana Susulan Mengintai, Legislator DPR: Jangan Tunggu Korban Jatuh Baru Bergerak
-
Amnesty International Kutuk Keras Represi Aparat ke Relawan Bantuan Aceh: Arogansi Kekuasaan
-
Ketua Banggar DPR Said Abdullah: Merchant Tolak Pembayaran Tunai Bisa Dipidana