Suara.com - Presiden Prabowo Subianto dikritik telah lakukan bagi-bagi jabatan dan rezeki kepada jajaran kabinetnya yang rangkap jabatan. Hal itu terlihat dari adanya 25 wakil menteri (wamen) yang tercatat merangkap sebagai komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan anak usaha.
Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, menilai fenomena itu bukanlah bagian dari upaya perbaikan tata kelola atau penguatan fungsi pengawasan di perusahaan-perusahaan pelat merah tersebut. Tapi juga menambah jabatan serta kerja para wamen yang pada dasarnya memang tidak diperlukan.
"Saya melihat ini bagi-bagi jabatan dan bagi-bagi rezeki. Karena kita tahu wamen itu kan sebetulnya di Indonesia pada umumnya tidak berfungsi. Dia sebagai jabatan politis dan dia akan hanya mengikuti apa kata menterinya. Dan penghasilan mereka kan juga relatif kecil," kata Jamiluddin kepada Suara.com, dihubungi Jumat (20/6/2025).
Situasi itu, kata Jamiluddin, membuat banyak posisi wamen menjadi semacam "ban serep" di kementerian. Ketika tidak diberi peran strategis, para wamen dinilai tak produktif dan tidak punya kontribusi signifikan terhadap kebijakan.
Dalam konteks inilah, menurutnya, penempatan para wamen sebagai komisaris BUMN justru lebih mencerminkan upaya memberi mereka pekerjaan tambahan, bukan demi kepentingan korporasi BUMN, tetapi lebih kepada kepentingan individu dan politik.
"Kalau menterinya berfungsi, Alhamdulillah. Kalau tidak, ya dia duduk-duduk saja, tidak jelas apa yang dia kerjakan. Karena itu maka wajar kalau misalnya Pak Prabowo memberikan job lain, untuk membuat mereka bisa bekerja dan menambah rezekinya," tutur Jamiluddin.
Lebih jauh, Jamiluddin menilai penunjukan rangkap jabatan ini bukan diarahkan untuk memperkuat tata kelola atau pengawasan di tubuh BUMN.
"Jadi saya melihat ini bukan karena untuk memperkuat pengawasan di BUMN. Tapi lebih kepada tadi ingin menambah job dari Wamen-Wamen yang memang di posisi awalnya tidak difungsikan secara maksimal," pungkasnya.
Berikut daftar lengkap 25 wakil menteri yang rangkap jabatan sebagai komisaris BUMN:
Baca Juga: Pimpinan DPR Rasa 'Jubir' Prabowo, Peran Dasco Dinilai Disfungsional dan Picu Konflik Kepentingan
- Wakil Menteri Pertanian Sudaryono - Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia (Persero)
- Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan - Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero)
- Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha - Komisaris PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk
- Wakil Menteri Komdigi Angga Raka Prabowo - Komisaris Utama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
- Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan - Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
- Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim - Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
- Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah - Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
- Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara - Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN)
- Wakil Menteri BUMN Aminuddin Ma'ruf - Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN)
- Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo - Komisaris Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
- Wakil Menteri UMKM Helvy Yuni Moraza - Komisaris PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
- Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti - Komisaris Utama PT Brantas Abipraya (Persero)
- Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung - Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
- Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf - Komisaris Utama PT Perikanan Indonesia (Persero)
- Wakil Menteri Perhubungan Suntana - Komisaris Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (Pelindo)
- Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono - Komisaris PT Pertamina Bina Medika
- Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto - Komisaris Utama PT Dahana
- Wakil Menteri P2MI/Wakil Kepala BP2MI Christina Aryani - Komisaris PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
- Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono - Komisaris Utama PT Telekomunikasi Seluler
- Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria - Komisaris PT Telekomunikasi Seluler
- Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri - Komisaris Utama PT Sarinah
- Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinator Penanaman Modal Todotua Pasaribu - Wakil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero)
- Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Ratu Isyana Bagoes Oka - Komisaris PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk
- Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro - Komisaris Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk
- Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria - Komisaris Utama PT Indosat Tbk.
Berita Terkait
-
Prabowo ke Putin: Rusia Mitra Strategis Indonesia di Segala Bidang
-
DPR Dukung Indonesia Kerja Sama Nuklir dengan Rusia: Selama untuk Tujuan Damai
-
Yovie Widianto Disindir Mau Nyanyiin Pupuk, Prabowo Kena Sentil Anulir Kebijakan
-
Pimpinan DPR Rasa 'Jubir' Prabowo, Peran Dasco Dinilai Disfungsional dan Picu Konflik Kepentingan
-
Prabowo Bubarkan Satgas Saber Pungli Warisan Jokowi: Tak Efektif atau Ada Maksud Politik?
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- Urutan Skincare Wardah Pagi dan Malam untuk Wajah Bercahaya
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Wamendagri Bima: Tantangan Perubahan Iklim Bukan Lagi Regulasi, Tetapi Eksekusi di Daerah
-
BGN Bantah Siswa SD di Pemalang Dikeluarkan Gara-gara Kritik MBG: Itu Tidak Benar
-
LHKPN Prabowo dan 38 Pejabat Lainnya Dipertanyakan ICW, KPK: Tunggu Verifikasi
-
Dikritik Bakal Ancam Demokrasi, DPN Disebut Perlu Reformasi Struktural
-
JPU KPK Tegaskan Tak Boleh Ada Intervensi di Sidang Kasus Suap Bea Cukai
-
Kasus Kekerasan Seksual Ponpes Pati, DPR Desak LPSK Fasilitasi Rehabilitasi 50 Korban
-
Laga Persija vs Persib Dipindah ke Samarinda, Pramono Anung: Kecewa, Tapi Alasannya Masuk Akal
-
Modus 'Crispy Fruit', WNA China Pengedar Happy Water Diciduk di Apartemen Pademangan
-
Rangkul Homeless Media, Bakom Perkenalkan Mitra Baru New Media Forum
-
Kasus PRT Loncat dari Lantai 4, Polisi Tetapkan Pengacara Adriel Viari Purba Tersangka