"Secara teori kita bangsa yang besar, secara praktek kita adalah bangsa yang besar kah? Bukankah itu tinggal kenangan saat semua sudah diperdaya asing aseng dan antek?" sahut akun @KepoP***.
"Ya besar cuma sebatas untuk keuntungan dan kenyamanan kelompoknya doang Pak, bukan besar dalam artian untuk ngebikin sejahtera seluruh lapisan masyarakat, jauh banget kalo itu mah," kata akun @baber***.
Sebagai informasi, Anies Baswedan pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada Kabinet Kerja yang dipimpin Presiden Joko Widodo pada 2014.
Sayangnya Anies Baswedan hanya menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan selama dua tahun.
Barulah pada 2024 di era kepemimpinan Presiden Prabowo, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dipecah menjadi tiga kementerian baru.
Di antaranya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, serta Kementerian Kebudayaan.
Fadli Zon dan Anies Baswedan sendiri pernah punya "hubungan" di masa lalu.
Sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gerindra pada 2017, Fadli Zon merupakan pendukung Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dalam memenangkan Pilkada DKI Jakarta.
Polemik Penulisan Ulang Sejarah
Baca Juga: Fadli Zon 'Dikuliahi' Mantan karena Tak Mengakui Pemerkosaan
Menteri Kebudayaan Fadli Zon dalam waktu dekat akan dipanggil Komisi X DPR RI untuk membahas polemik penulisan ulang sejarah.
Panggilan itu buntut reaksi keras publik terhadap Fadli Zon yang seolah ingin menghilangkan tragedi pemerkosaan saat kerusuhan Mei 1998.
Klarifikasi Fadli Zon bahwa ia hanya menyoroti penggunaan kata "massal" dan tidak adanya bukti autentik mengenai tragedi tersebut justru membuat publik makin geram.
Maka dari itu, Lalu Hadrian Irfani selaku Ketua Komisi X DPR RI akan segera mengundang Fadli Zon untuk rapat kerja sekaligus membahas polemik penulisan ulang sejarah.
Proyek penulisan ulang sejarah Indonesia sendiri ditargetkan akan selesai pada Agustus 2025, bertepatan dengan peringatan kemerdekaan tanggal 17 Agustus.
Kontributor : Neressa Prahastiwi
Berita Terkait
-
Fadli Zon 'Dikuliahi' Mantan karena Tak Mengakui Pemerkosaan
-
Tuai Kecaman Keras! Komdigi Diduga Minta Takedown Postingan yang Kritik Fadli Zon
-
Anak Anies Baswedan Dihujat Gegara Dapat Beasiswa, Ini Deretan Artis Penerima LPDP
-
Prasejarah Dihapus? Penyusunan Ulang Sejarah Indonesia Mengancam Reputasi Akademik
-
Fadli Zon Sangkal Pemerkosaan Massal: Mengaburkan Nama Besar di Balik Tragedi Mei 98?
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO