Suara.com - Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (Komdigi RI) ramai dikecam warga X (dulu Twitter).
Sejumlah akun mengaku menerima permintaan penghapusan (takedown) atas unggahan mereka yang mengkritik pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon terkait tragedi pemerkosaan massal dalam kerusuhan Mei 1998.
Langkah Komdigi ini dinilai sebagai upaya pemerintah dalam mencoba menghapus jejak sejarah kelam bangsa.
Salah satu akun yang paling vokal mengkritik adalah @MurtadhaOne1. Dia terang-terangan menyentil Komdigi melalui unggahannya.
"PARAH!!! Bukannya sibuk memblokir situs-situs judol yang semakin merajalela, @kemkomdigi malah sibuk meminta takedown postingan-postingan yang membantah pernyataan menteri @kemenbud tentang pemerkosaan massal," tulisnya.
Dia juga menyebut bahwa video yang dimintakan untuk dihapus merupakan tayangan resmi dari media Kompas, yang hingga kini masih dapat ditemukan di kanal YouTube resminya.
Konten yang dimaksud menyatakan bahwa kasus pemerkosaan massal pada kerusuhan Mei 1998 adalah nyata.
Korban-korban disebut mengalami trauma berat dan ketakutan, bahkan ada yang dibunuh sebelum sempat bersaksi.
Tak hanya @MurtadhaOne1, akun lain seperti @neohistoria_id dan @perupadata juga mengaku menerima email serupa dari platform X.
Baca Juga: Bonnie Triyana: Hentikan Penulisan Ulang Sejarah versi Fadli Zon
Email berisi notifikasi dari pihak X bahwa pemerintah Indonesia, melalui Komdigi, telah mengajukan permintaan hukum agar unggahan mereka dihapus karena dianggap melanggar hukum nasional.
Menanggapi hal ini, netizen ramai-ramai mengecam langkah pemerintah yang dianggap mencoba membungkam suara-suara yang mengkritik Fadli Zon.
Apalagi, akun-akun tersebut tidak menyebarkan disinformasi, melainkan membagikan video berita atau opini berbasis data dan kesaksian sejarah.
"Semakin tampak jelas orkestrasi rezim ini dalam upaya menghapus sejarah kelam yang terkait dengan mereka," tulis @MurtadhaOne1 dalam salah satu unggahannya.
Sumber ketegangan ini bermula dari pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon dalam wawancara yang tayang di kanal YouTube IDN Times pada 11 Juni 2025.
Dalam wawancara itu, Fadli menyebut kasus pemerkosaan massal dalam kerusuhan Mei 1998 hanyalah "rumor" yang tidak pernah terbukti secara nyata.
Berita Terkait
-
Pernyataan Fadli Zon Soal Mei 98: Mengaburkan Tindakan Asusila yang Terjadi?
-
Badai PHK Industri Pers, Komdigi Mau Bikin Regulasi Baru Atur Media Digital dan Konvensional
-
Dubai Investasi Rp 37 Triliun ke Indonesia, Bangun Pusat Data 12 Hektar di Cikarang
-
Prasejarah Dihapus? Penyusunan Ulang Sejarah Indonesia Mengancam Reputasi Akademik
-
Fadli Zon Sangkal Pemerkosaan Massal: Mengaburkan Nama Besar di Balik Tragedi Mei 98?
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
Terkini
-
Targetkan 400 Juta Penumpang Tahun 2025, Dirut Transjakarta: Bismillah Doain
-
Sejarah Terukir di Samarkand: Bahasa Indonesia Disahkan sebagai Bahasa Resmi UNESCO
-
Tolak Gelar Pahlawan Soeharto, Koalisi Sipil Ungkap 9 Dosa Pelanggaran HAM Berat Orde Baru
-
Judi Online Lebih Ganas dari Korupsi? Menteri Yusril Beberkan Fakta Mengejutkan
-
Bangunan Hijau Jadi Masa Depan Real Estate Indonesia: Apa Saja Keuntungannya?
-
KPK Tangkap Gubernur Riau, PKB 'Gantung' Status Abdul Wahid: Dipecat atau Dibela?
-
Sandiaga Uno Ajak Masyarakat Atasi Food Waste dengan Cara Sehat dan Bermakna
-
Mensos Gus Ipul Tegaskan: Bansos Tunai Harus Utuh, Tak Ada Potongan atau Biaya Admin!
-
Tenaga Ahli Gubernur Riau Serahkan Diri, KPK Periksa 10 Orang Terkait OTT
-
Stop Impor Pakaian Bekas, Prabowo Perintahkan Menteri UMKM Cari Solusi bagi Pedagang Thrifting