Suara.com - Upaya Indonesia menuju transisi energi bersih masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah keterbatasan akses publik terhadap mekanisme pendukung energi terbarukan yang sah dan terverifikasi. Selama ini, kontribusi terhadap pengurangan emisi karbon cenderung terbatas pada kalangan tertentu yang memiliki kapasitas teknis dan finansial untuk membangun atau mengakses pembangkit energi terbarukan.
Di sisi lain, masyarakat umum dan pelaku usaha kecil yang ingin ikut terlibat kerap terkendala pada kurangnya instrumen partisipatif yang transparan dan mudah diakses. Padahal, keterlibatan publik dalam skala luas sangat penting untuk mempercepat dekarbonisasi dan memperluas jangkauan energi terbarukan di Indonesia.
Menjawab tantangan tersebut, ZONAEBT secara resmi meluncurkan Sertifikat Energi Terbarukan (Renewable Energy Certificate/REC). Produk ini hadir sebagai inovasi inklusif yang memungkinkan siapa pun, baik individu maupun korporasi,untuk berkontribusi langsung dalam mendukung pemanfaatan energi bersih, tanpa harus membangun pembangkit listrik sendiri.
“Peluncuran REC ini adalah langkah strategis dalam membangun ekosistem energi terbarukan yang inklusif. Kami ingin memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berpartisipasi dalam transformasi energi Indonesia,” ujar I Kadek Alamsta Suarjuniarta, CEO ZONAEBT.
Setiap satu REC mewakili produksi 1 Megawatt-jam (MWh) dari sumber energi terbarukan seperti matahari, angin, atau air. Sertifikat ini memungkinkan pengguna untuk melacak asal energi dan memastikan keabsahan transaksinya melalui sistem digital.
Untuk menjamin keandalan dan legalitas produk, ZONAEBT menggandeng Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX) dan telah memperoleh izin dari BAPPEBTI, Kementerian Perdagangan RI. Seluruh proses dilakukan secara daring, mulai dari pembelian hingga pelaporan, yang memudahkan akses sekaligus menjaga transparansi.
Bagi perusahaan, kepemilikan REC juga dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan tanggung jawab lingkungan dalam pelaporan ESG (Environmental, Social, and Governance), serta mendukung standar keberlanjutan yang kini semakin dibutuhkan secara global. Sementara itu, bagi masyarakat umum, REC membuka ruang untuk berkontribusi pada aksi iklim secara terukur dan terjangkau.
ZONAEBT juga tengah mengembangkan fitur lanjutan, seperti analisis dampak lingkungan dan integrasi dengan sistem pelaporan karbon nasional, guna memperkuat dampak kolektif dari setiap langkah kecil yang diambil.
Masyarakat kini dapat mengakses dan membeli REC melalui situs resmi: zonaebt.com. Setiap pembelian adalah bagian dari langkah bersama menuju masa depan energi Indonesia yang lebih bersih dan berkelanjutan.
Baca Juga: Riset: Merek Fesyen Dunia Ketergantungan Bahan Bakar Fosil, Saatnya Berbenah
Tantangan Transisi Energi di Indonesia
Sebagai informasi, Indonesia menargetkan penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) hingga 43,2% pada 2030. Untuk mencapainya, transisi menuju energi baru terbarukan (EBT) menjadi keharusan. Namun, perjalanannya penuh tantangan.
Meskipun pemerintah telah menargetkan 23% bauran energi berasal dari EBT, implementasinya belum optimal. Hambatan utama berada di sektor industri dan daya beli masyarakat yang masih terbatas dalam mengakses energi terbarukan. Biaya infrastruktur, teknologi, dan keterbatasan insentif membuat EBT belum menjadi pilihan utama secara ekonomi.
Potensi energi terbarukan Indonesia sebenarnya sangat besar—matahari, angin, dan geotermal melimpah. Namun, belum adanya ekosistem industri yang kuat serta minimnya dukungan kebijakan lintas sektor menghambat pengembangannya. Tanpa dukungan infrastruktur dan model pembiayaan yang inklusif, penguatan EBT hanya akan berjalan lambat.
Transisi energi bukan sekadar mengganti sumber energi, tapi juga tentang menciptakan ketahanan energi nasional dan kemandirian industri. Untuk itu, diperlukan pendekatan menyeluruh yang melibatkan pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat sipil.
Dengan pasar domestik yang besar, transisi energi bisa menjadi peluang membangun industri nasional yang berdaya saing dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Tanpa langkah konkret dan kolaboratif, peluang ini bisa terlewat dan target emisi sulit tercapai.
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
- 4 AC Hemat Listrik untuk Rumah Daya Listrik 450 VA, Pilihan Terbaik agar Tidak Jeglek
Pilihan
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
Terkini
-
Misteri Formasi Tak Lazim Drone Iran, Kesaksian Pilot F-15 Bikin Geger
-
Wacana Ekspor Satu Pintu Dinilai Berpotensi Perkuat Posisi Indonesia di Tengah Persaingan Global
-
Warga Sipiongot Senang Karena Jalan Diaspal Setelah Puluhan Tahun
-
Skandal Korupsi Kuota Haji: KPK Cecar Eks Dirjen PHU Hilman Latief Soal Modus Bagi-bagi 50 Persen
-
Masuk RS Polri Gegara Sakit Saluran Pencernaan! Penahanan Gus Yaqut Dibantarkan
-
Eks Plt Direktur PU Ditahan! Terima Suap BUMN dan Rekayasa Proyek Fiktif Rp16 Miliar
-
3 Tahun dalam Penyiksaan: Bagaimana Penyekapan YTR Bisa Luput dari Pantauan Sekitar?
-
Sasaran Turis Bali! 18 Kg Ganja Asal Amerika-Rusia Diselundupkan Lewat Trik Kompartemen Koper
-
Ditanya Nyesal Ikut Pilpres 2024, Anies Balik Tanya Publik: NyeseI Tak Memilih Saya?
-
Usut Dalang Pembagian Kuota Haji 50:50, Eks Dirjen PHU Kemenag Dicecar KPK