Suara.com - Mantan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Dino Patti Djalal menuliskan saran untuk dibaca Presiden Prabowo Subianto mengenai dunia yang sedang dihantui perang.
Serangan Iran ke Israel, ditambah Amerika Serikat ikut campur, membuat Perang Dunia atau World War (WW) 3 kemungkinan berlangsung dalam waktu dekat.
Dino Patti Djalal rupanya menyoroti tidak adanya Duta Besar (Dubes) di Amerika, PBB yang meliputi New York dan Jenewa, serta Jerman.
"Yth Presiden @prabowo, kind reminder: dalam dunia yang semakin dihantui perang+konflik+krisis yang berbahaya, mohon agar kursi Dubes-dubes untuk Amerika, PBB (New York dan Jenewa), Jerman yang sudah lama kosong dapat segera diisi," tulis Dino Patti Djalal melalui akun X @dinopattidjalal pada Minggu, 22 Juni 2025.
"Kursi-kursi Dubes yang kosong membuat Indonesia sulit berdiplomasi secara efektif di garis terdepan," sambung pria yang pernah menjabat sebagai Dubes RI untuk Amerika Serikat pada 2010 hingga 2013 tersebut.
Menanggapi cuitan Dino Patti Djalal, ternyata banyak warganet yang belum mengetahui bahwa beberapa kursi dubes Indonesia di luar negeri dibiarkan kosong.
"Kosong? Dubes untuk Amerika, PBB, dan Jerman dibiarkan tak terisi di tengah dunia yang sedang panas? Indonesia tanpa Dubes di titik-titik kunci seperti AS, PBB, dan Jerman, suara Indonesia jadi sayup di tengah pusaran global," komentar akun @RohtaAnjul***.
"Kenapa posisi strategis untuk diplomasi internasional justru dikosongkan dalam jangka waktu lama? Apa yang sedang dipikirkan Presiden saat ini?" tanya akun @damarwid***.
"Pak Dino saja yang mengajukan diri jadi Dubes di Amrik Pak, bapak kan sudah berpengalaman dan terbukti bagus kinerjanya. Lalu rekomendasikan orang-orang yg seperti Bapak untuk mengisi posisi lainnya," kata akun @DDi***.
Baca Juga: Viral Video Warga Israel Tolak Tetangga Masuk Bunker saat Serangan Rudal, Warganet Geram!
Faktanya, Dino Patti Djalal mengundurkan diri sebagai Dubes RI untuk Amerika Serikat pada September 2013.
Keputusan itu diambil Dino Patti Djalal agar fokus menjalani tahapan Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat.
Sebagai informasi, berdasarkan data di Wikipedia, jabatan Dubes RI untuk Amerika Serikat terakhir kali diisi oleh Rosan Roeslani pada 2021 hingga 2023.
Rosan Roeslani selesai menjabat pada 17 Juli 2023, artinya kursi Dubes RI untuk Amerika Serikat sudah kosong hampir dua tahun.
Rosan Roeslani kala itu berhenti karena ditunjuk Presiden Jokowi sebagai Wakil Menteri BUMN.
Sedangkan kursi Dubes RI untuk Jerman terakhir kali diisi Arief Havas Oegroseno yang selesai menjabat pada 21 Oktober 2024.
Arief Havas Oegroseno saat ini menjabat sebagai Wamenlu atas arahan Presiden Prabowo bersama Arrmanatha Nasir yang sebelumnya Dubes RI untuk PBB di New York.
Sementara Febrian Alphyanto Ruddyard Dubes RI untuk PBB di Jenewa, Swiss kini menjabat sebagai Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Wamen BAPPENAS).
Kosongnya posisi Dubes RI untuk Amerika Serikat sempat disinggung oleh Rolliansyah Soemirat juru bicara Kementerian Luar Negeri.
Menurut pria yang akrab disapa Roy tersebut, penujukan duta besar merupakan hak prerogatif presiden.
Kendati posisi Dubes kosong, bukan berarti KBRI di Washington DC tidak berfungsi.
"Dalam kebiasaan diplomatik sebetulnya tidak ada yang aneh apabila suatu pos duta besar belum sempat terisi," ujar Roy.
"Karena tetap mekanismenya berjalan, di mana kantor KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia) atau KJRI (Konsulat Jenderal Republik Indonesia) akan dipimpin oleh KUAI (Kuasa Usaha Ad Interim)," jelas Roy.
Di sisi lain, Dave Laksono selaku Wakil Ketua Komisi I DPR RI membantah apabila Amerika Serikat dianggap tidak penting dengan kosongnya kursi Dubes.
"Untuk mengisi posisi tersebut tentu pemerintah harus mencari figur yang tepat. Jadi harus dicari figur yang tepat dan memang membutuhkan waktu yang khusus agar tepat ditentukan orangnya," tandas Dave Laksono.
Kontributor : Neressa Prahastiwi
Tag
Berita Terkait
-
Benarkah Indonesia Paling Aman Jika Perang Dunia 3 Meletus? Analisa Mengejutkan Posisi RI Sebenarnya
-
BUMN Karya 'Berdarah-darah': Prabowo Ancam Serahkan Proyek ke Swasta, Apa Sebab?
-
Ustaz Felix Siauw: Ada Baiknya Indonesia Tidak Kelewat Heboh dengan Perang Iran-Israel
-
Viral Timeline Kiamat usai Amerika Serang Iran, 'Imam Mahdi' jadi Trending
-
Dari Kunjungan Kenegaraan Hingga Hadiah Lego: Kisah Manis Prabowo dan Zhenya di Rusia
Terpopuler
- Pasca Penonaktifan, 3.000 Warga Kota Yogyakarta Geruduk MPP untuk Reaktivasi PBI JK
- 5 Pemain Top Dunia yang Berpotensi Ikuti Jejak Layvin Kurzawa Main di Super League
- 7 HP Xiaomi RAM 8 GB Termurah di Februari 2026, Fitur Komplet Mulai Rp1 Jutaan
- 7 HP Murah Terbaru 2026 Buat Gaming: Skor AnTuTu Tinggi, Mulai Rp1 Jutaan!
- 10 HP OPPO RAM 8 GB dari yang Termurah hingga Flagship 2026
Pilihan
-
Kembali Diperiksa 2,5 Jam, Jokowi Dicecar 10 Pertanyaan Soal Kuliah dan Skripsi
-
Geger! Pemain Timnas Indonesia Dituding Lakukan Kekerasan, Korban Dibanting hingga Dicekik
-
Polisi Jamin Mahasiswi Penabrak Jambret di Jogja Bebas Pidana, Laporan Pelaku Tak Akan Diterima
-
Komisi III DPR Tolak Hukuman Mati Ayah di Pariaman yang Bunuh Pelaku Kekerasan Seksual Anaknya
-
Bocah-bocah di Sarang Polisi: Asal Tangkap Perkara Aksi Agustus
Terkini
-
Potret Masalah Pangan Jakarta Jelang Ramadan, Apa Saja?
-
Saksi Kasus Suap Ijon Bekasi, Istri H.M Kunang Dicecar KPK Soal Pertemuan dengan Pengusaha Sarjan
-
Jaga Stabilitas Harga Daging Jelang Ramadan di Jakarta, Dharma Jaya Impor Ratusan Sapi
-
Santunan Korban Bencana Sumatra Disalurkan, Mensos Sebut Hampir Seribu Ahli Waris Terbantu
-
PDIP Sebut 100 Persen Warga Indonesia Bisa Mendapatkan BPJS Gratis, Begini Kalkulasinya
-
Adu Mulut Menteri Keuangan dan Menteri KKP Bikin PDIP Geram: Jangan Rusak Kepercayaan Pasar!
-
Wamensos Agus Jabo Cek Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen di Sragen
-
Sudah Jatuh Tertimpa Tangga: Korban Penganiayaan di Cengkareng Kini Dilaporkan Balik Pelaku
-
Pemerintah Kucurkan Dana Tunggu Hunian Rp600 Ribu Per Bulan, Pembangunan Huntap Capai 15.719 Unit
-
Sengketa Lahan Bendungan Jenelata di Gowa, BAM DPR Desak Penyelesaian yang Adil bagi Warga