Harga Minyak Meroket Usai AS Serang Iran, DPR Ingatkan Pemerintah Soal Beban APBN

Suara.com - Harga minyak melonjak hingga mendekati US$80 per barel usai Amerika Serikat (AS) membantu Israel menyerang Iran.

Merespon hal itu, Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PKB, Bertu Merlas menilai bahwa pemerintah harus mengantisipasi dampak konflik Timur Tengah yang melibatkan Israel, Iran dan Amerika Serikat tersebut.

"Kenaikan harga minyak dunia sudah pasti akan menambah beban berat APBN kita, terutama untuk pos subsidi BBM. Kami berharap pemerintah segera melakukan langkah antisipasi agar dampak perang Timur Tengah tidak kian melambatkan pertumbuhan ekonomi yang memang sudah melambat akhir-akhir ini,” kata Bertu Merlas kepada wartawan, Senin 23 Juni 2025.

Ia menyampaikan bahwa tahun ini pemerintah menganggarkan subsidi BBM sebesar Rp26,7 triliun.

Apabila terjadi lonjakan harga minyak dunia, maka sudah bisa dipastikan jika anggaran subsidi BBM juga akan membengkak.

“Peperangan yang terjadi ini akan berdampak pada negara-negara lain termasuk di Indonesia. Kami berharap pemerintah Indonesia harus segera mengantisipasi dampak ekonomi yang akan menambah beban APBN,” katanya.

Bertu mengingatkan bahwa kenaikan harga minyak dunia juga akan berimbas pada industri dalam negeri. Harga bahan baku, biaya produksi, hingga distribusi bakal meningkat. Hal ini akan kian menekan tingkat daya beli masyarakat.

“Kita semua berada di situasi global yang tidak menentu. Pemerintah harus bergerak untuk mengantisipasi dampak lanjutan dari peperangan ini,” katanya.

Situasi pasar global yang mengalami ketidakpastian, hingga masih melemahnya nilai mata uang rupiah terhadap Amerika Serikat dikuatirkan akan berdampak pada rantai pasokan ke Indonesia.

Baca Juga: Harga Minyak Naik, Rupiah Melemah: Awas Harga BBM Bisa Melambung Tinggi!

Apalagi, jika Selat Hormuz ditutup oleh Iran. Selama ini, Selat Hormuz merupakan jalur perdagangan maritim yang menjadi pintu gerbang Teluk Persia.

“Teluk ini merupakan jalur utama raja-raja mintak dan gas dunia seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, Qatar, Irak dan Kuwait dalam perdagangan minyak. Jika ini ditutup pasti akan memicu gejolak ekonomi luar biasa,” katanya.

Lebih lanjut, Legislator dari Sumatera Selatan ini meminta Kementerian Keuangan untuk melakukan koordinasi lintas sektor untuk melakukan upaya serta langkah mitigasi yang diharapkan untuk mencegah semakin meluasnya dampak perang kepada perekonomian Indonesia.

“Pemerintah harus segera bergerak untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat yang dikuatirkan akan menerima dampak dari adanya perang tersebut. Kami minta masyarakat khususnya pelaku usaha kecil dan menengah diberikan pelatihan untuk berdaya dikala berada disituasi seperti ini,” pungkasnya.

Sebelumnya, ketegangan geopolitik yang memanas di kawasan Timur Tengah, khususnya antara Iran dan Israel, berpotensi memicu guncangan signifikan pada pasar energi global. Hal ini diungkapkan oleh Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet pada Senin, 23 Juni 2025.

Menurut Yusuf, ancaman terbesar dari konflik ini terhadap ekonomi Indonesia adalah potensi lonjakan harga minyak dunia. Mengingat Indonesia saat ini bukan lagi eksportir minyak bersih, setiap kenaikan harga minyak mentah secara langsung akan berdampak pada biaya impor negara dan memberikan tekanan pada neraca perdagangan.