Suara.com - Istana memastikan Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian terhadap posisi Duta Besar Republik Indonesia di Amerika Serikat (AS) yang hingga kini masih kosong.
Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensetneg) Juri Ardiantoro menegaskan bahwa untuk mengisi posisi Dubes Indonesia untuk AS hanya masalah waktu.
Pernyataan itu disampaikan Juri menanggapi desakan dari elemen masyarakat, termasuk dari mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal agar kepala negara segera menunjuk dubes AS.
"Ya semua masukan dan informasi dari masyarakat, dari tokoh-tokoh mengenai isu-isu penting, termasuk pengisian dubes ya tentu tidak luput dari perhatian presiden," kata Juri di Kementerian Sekretariat Negara pada Selasa 24 Juni 2025.
"Ini hanya soal timming, soal waktu, dan soal siapa yang akan ditempatkan. Jadi tidak ada masalah, itu dalam perhatian yang serius dari pemerintah," sambung Juri.
Sementara itu, ditanya mengenai ada berapa kandidat calon dubes, Juri tidak menegaskan hal itu masih dalam proses dan keputusan ada di tangan Presiden Prabowo Subianto.
"Ya itu on process dan menjadi prerogatif presiden untuk menentukan pemimpin dan perwakilan kita di luar negeri," kata Juri.
Sebelumnya, melalui akun x milik pribadi @dinopattidjalal, Dino mengingatkan pentingnya keberadaan dubes RI untuk sejumlah negara yang kini masih kosong.
Keberadaan para dubes tersebut sangat penting di tengah gejolak konflik dan perang.
Baca Juga: Dasco Sebut Calon Dubes Indonesia untuk AS Sudah Ada, Belum Disampaikan ke DPR
"Yang terhormat Presiden @prabowo, kind reminder: dalam dunia yang semakin dihantui perang+konflik+krisis yang berbahaya, mohon agar kursi Dubes-dubes untuk Amerika, PBB (New York & Jenewa), Jerman yang sudah lama KOSONG dapat segera diisi. Kursi-kursi Dubes yang kosong membuat Indonesia sulit berdiplomasi secara efektif di garis terdepan," tulis Dino.
Sebelumnya, persoalan mengenai kosongnya kursi Dubes Indonesia untuk Amerika Serikat sempat menjadi perhatian publik. Hal tersebut bermula saat Presiden Donald J Trump berencana untuk memberlakukan tarif resiprokal atau Tarif Trump.
Persoalan itu kemudian menjadi sorotan, lantaran apabila ada perwakilan Pemerintah Indonesia di Amerika Serikat (AS) yang diwakili duta besar akan menjadi jalur diplomasi awal.
Kekosongan kursi Dubes AS tersebut sempat direspons Ketua DPR RI Puan Maharani.
Ia mengaku meminta pemerintah untuk mempercepat mengusulkan nama untuk dijadikan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat.
Namun, ia mengaku enggan mendesak dan menghormati hak prerogratif presiden.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pandji Pragiwaksono Dihukum Adat Toraja: 48 Kerbau, 48 Babi, dan Denda 2 Miliar
- 6 HP Snapdragon dengan RAM 8 GB Paling Murah, Lancar untuk Gaming dan Multitasking Intens
- 8 Mobil Kecil Bekas Terkenal Irit BBM dan Nyaman, Terbaik buat Harian
- 7 Rekomendasi Parfum Lokal Aroma Citrus yang Segar, Tahan Lama dan Anti Bau Keringat
- 5 Rekomendasi Moisturizer Korea untuk Mencerahkan Wajah, Bisa Bantu Atasi Flek Hitam
Pilihan
-
Keuangan WIKA 'Berlumur Darah' Imbas Whoosh, Bosnya Pasrah Merugi
-
Respons Berkelas Dean James usai Bikin Gol Spektakuler ke Gawang Feyenoord
-
Pahitnya Niat Baik: Guru Dipecat Karena Kumpulkan Rp20 Ribu untuk Gaji Honorer
-
Pemerintah Mau 'Bebaskan' Reynhard Sinaga, Predator Seksual Terkejam di Sejarah Inggris
-
Bahlil soal Izin Tambang di Raja Ampat : Barang Ini Ada, Sebelum Saya Ada di Muka Bumi!
Terkini
-
Viral Cium Anak Perempuan, KemenPPPA Sebut Perilaku Gus Elham Berbahaya: Jangan Normalisasi
-
Gus Elham Suka Cium Anak Kecil, Komisi VIII Sepakat Dengan PBNU: Bertentangan Dengan Ajaran Islam!
-
Greenpeace Ingatkan Pemerintah: COP30 Jangan Jadi Panggung Retorika Iklim
-
KemenPPPA: Perilaku Gus Elham Bisa Masuk Kategori Pidana Kekerasan Terhadap Anak
-
Kepala BGN: Program MBG Penyumbang Terbesar Keracunan Pangan Nasional
-
Rasa dan Kualitas Makanan Jadi Keluhan Utama Anak soal Program Makan Bergizi Gratis
-
Jejak Kudeta Gagal Yoon Suk Yeol Terungkap, Kepala Inteljen Korea Selatan Ditangkap!
-
Adik JK Minta Pemeriksaan Kasus Korupsi Rp1,35 Triliun PLTU Kalbar Ditunda, Kenapa?
-
Anak-anak Nilai Program Makan Bergizi Gratis Bikin Hemat Uang Jajan
-
PSI Kritik Pemprov DKI Hanya Ringankan Pajak BPHTB: Harusnya Sekalian Gratis...