Suara.com - Kemiskinan menjadi salah satu masalah yang ingin diselesaikan oleh Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi. Sebagaimana yang diketahui, Dedi Mulyadi berusaha untuk memberikan rumah rakyat miskin hingga pendidikan yang layak bagi anak-anak yang terlahir dari keluarga miskin.
Namun, baru-baru ini jagat maya dihebohkan dengan beredarnya pernyataan mantan Gubernur Jawa Barat sebelumnya, Ridwan Kamil.
Dalam video yang dibagikan oleh akun TikTok @zack.channel5, terdapat kolase video yang membandingkan pernyataan Ridwan Kamil dan Dedi Mulyadi.
Rekaman tersebut merekam ucapan Ridwan Kamil yang mengklaim telah berhasil menghilangkan desa miskin.
Ridwan Kamil mengatakan bahwa ia telah menghilangkan setidaknya 1.000 desa dalam kurun waktu 2018 hingga 2023.
"Kalau ditanya, 'Pak Ridwan, apa yang dibanggakan sebagai Gubernur Jawa Barat?'. Saya menghilangkan desa miskin. Dari seribu saat 2018 menjadi nol di 2023. Seribu desa miskin ada di mana? Bukan di Kota Bandung, itu ada di seluruh wilayah Jawa Barat," ucap Ridwan Kamil.
Saat ditelusuri, klaim Ridwan Kamil disampaikan saat ia ditanya oleh calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun terkait Jawa Barat sebagai salah satu provinsi yang dianggap miskin dalam topik debat kedua Pilkada Jakarta.
Ridwan Kamil mengatakan bahwa pihaknya kala itu melakukan pemerataan ekonomi degan ekonomi digital desa, sehingga sebanyak 1.000 desa tertinggal jumlahnya menjadi nol (0) di akhir masa jabatannya.
Tetapi, hal tersebut berbanding terbalik ketika kini Provinsi Jawa Barat di bawah kekuasaan Dedi Mulyadi. Dalam kolase video yang sama, terekam momen Dedi Mulyadi bertemu dengan Kabid Kawasan Permukiman pada Disperkim Jawa Barat.
Baca Juga: Cucu Bupati Bekasi Nyesal Pilih Dedi Mulyadi, Doakan Cuma 1 Periode
Video asli yang pertama kali tayang di kanal YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel pada 11 Februari 2025 tersebut merekam keresahan Dedi Mulyadi perihal kemiskinan di Jawa Barat.
Dedi Mulyadi menyebut bahwa salah satu indikator kemiskinan adalah tak adanya listrik. Data yang disebutkan setidaknya ada 140.000 rumah di Jawa Barat yang tidak memiliki aliran listrik.
Oleh karena itu, Dedi Mulyadi menilai bahwa salah satu cara yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengatasi kemiskinan adalah dengan memperbaiki tempat tinggalnya.
Setelahnya, Dedi Mulyadi menanyakan data rumah rakyat miskin di Jawa Barat.
"Di Jawa Barat ini ada berapa jumah rumah rakyat miskin?" tanya Dedi Mulyadi.
Tetapi, Kabid Kawasangan Pemukiman pada Disperkim Jawa Barat mengaku bahwa pihaknya tak memiliki data yang diminta Dedi Mulyadi secara pasti.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Perbedaan Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia yang Sering Dianggap Sama
- Sulit Dibantah, Beredar Foto Diduga Ridwan Kamil dan Aura Kasih Liburan ke Eropa
- 5 Mobil SUV Bekas Terbaik di Bawah Rp 100 Juta, Keluarga Nyaman Pergi Jauh
- 13 Promo Makanan Spesial Hari Natal 2025, Banyak Diskon dan Paket Hemat
- 5 Mobil Bekas di Bawah 50 Juta Muat Banyak Keluarga, Murah tapi Mewah
Pilihan
-
Libur Nataru di Kota Solo: Volume Kendaraan Menurun, Rumah Jokowi Ramai Dikunjungi Wisatawan
-
Genjot Daya Beli Akhir Tahun, Pemerintah Percepat Penyaluran BLT Kesra untuk 29,9 Juta Keluarga
-
Genjot Konsumsi Akhir Tahun, Pemerintah Incar Perputaran Uang Rp110 Triliun
-
Penuhi Syarat Jadi Raja, PB XIV Hangabehi Genap Salat Jumat 7 Kali di Masjid Agung
-
Satu Indonesia ke Jogja, Euforia Wisata Akhir Tahun dengan Embel-embel Murah Meriah
Terkini
-
Tito Karnavian Tekankan Kreativitas dan Kemandirian Fiskal dalam RKAT Unsri 2026
-
Mendagri Minta Pemda Segera Siapkan Data Masyarakat Terdampak & Lokasi Pembangunan Huntap
-
Teror Bom 10 Sekolah Depok, Pelaku Pilih Target Acak Pakai AI ala ChatGPT
-
Kejari Bogor Bidik Tambang Emas Ilegal, Isu Dugaan 'Beking' Aparat di Gunung Guruh Kian Santer
-
Efek Domino OTT KPK, Kajari HSU dan Bekasi Masuk 'Kotak' Mutasi Raksasa Kejagung
-
Diduga Sarat Potensi Korupsi, KPK-Kejagung Didesak Periksa Bupati Nias Utara, Kasus Apa?
-
Resmi! KY Rekomendasikan 3 Hakim Perkara Tom Lembong Disanksi Nonpalu
-
Ancaman Bencana Susulan Mengintai, Legislator DPR: Jangan Tunggu Korban Jatuh Baru Bergerak
-
Amnesty International Kutuk Keras Represi Aparat ke Relawan Bantuan Aceh: Arogansi Kekuasaan
-
Ketua Banggar DPR Said Abdullah: Merchant Tolak Pembayaran Tunai Bisa Dipidana