Dibela Komisi II DPR, Benarkah Mendagri Tidak Salah dalam Polemik Pulau yang 'Dibereskan' Prabowo?

Suara.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menjadi sorotan lantaran sejumlah polemik yang muncul ke permukaan justru diambil alih langsung penanganannya oleh Presiden Prabowo Subianto.

Beberapa polemik terakhir yang menjadi sorotan publik, yakni sengketa 4 pulau antara Aceh dan Sumatera Utara, kemudian soal Pulau Enggano.

Merespons hal itu, Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia membela Tito Karnavian. Menurutnya, tidak ada masalah dan salah.

"Menurut saya kebanyakan sih, pertama nggak ada yang salah ya. Nggak ada yang salah soal peraturan, kemudian langkah yang diambil oleh Kementerian Dalam Negeri juga nggak salah," kata Doli di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/6/2025).

Ia mengatakan bahwa yang menjadi sedikit masalah, terletak pada persoalan pola komunikasi saja.

"Karena memang tiap tahun SK itu harus di-update. Nah cuma kemarin komunikasi saja menurut saya. Masalah komunikasi yang harusnya mungkin kalau ada, kalau direka-reka ada dispute harusnya kemudian didudukan bersama dulu," katanya.

Doli kemudian mencontohkan persoalan polemik 4 pulau antara Aceh dan Sumut. Menurutnya polemik tersebut muncul ke permukaan lantaran sudah terbuka di ranah publik.

"Nah cuma kemarin terlanjur dibuka di publik kan. Begitu dibuka di publik, kan awalnya nih kan waktu itu peristiwanya ketika Gubernur Sumatera Utara mendatangi Gubernur Aceh minta kita bagaimana nih kerja samanya gitu. Kemudian Gubernur Acehnya protes kan," sambungnya.

Secara aturan undang-undang, kata dia, contohnya di kasus sengketa pulau, Kemendagri tidak salah karena tak melanggar undang-undang.

Baca Juga: Mendagri Disorot Usai Banyak Masalah Diselesaikan Prabowo, Ahmad Muzani: Jangan Jadi Beban Presiden

"Kebijakannya juga sudah benar. Karena memang setiap tahun Menteri Dalam Negeri harus keluarkan SK itu. Nah karena harus ada pemutakhiran nih," katanya.

Ia kemudian menceritakan ihwal polemik tersebut , kemudian diambil alih Presiden Prabowo yang sedang melakukan lawatan ke luar negeri.

"Nah kenapa kemudian diambil alih oleh presiden, waktu itu saya sudah bilang, pernyataan saya pertama kali adalah meminta pemerintah Kemendagri segera memanggil dua gubernur untuk memediasi sekaligus rekonsiliasi data, mengapa, karena ini masalah sensitif," imbuhnya.

Sebelumnya, Ketua MPR RI Ahmad Muzani menegaskan, bahwa para pembantu presiden dalam hal ini menteri-menteri di Kabinet Merah Putih bisa lebih memberikan kajian yang komprehensif.

Beban Presiden Prabowo

Menurutnya, hal itu penting agar tak menjadi beban Presiden RI Prabowo Subianto.