- Sekjen Demokrat, Herman Khaeron, tegaskan dukungannya pada kebijakan Presiden Prabowo bersihkan hambatan ekonomi.
- Presiden Prabowo tidak toleransi penghambat kemajuan ekonomi di birokrasi dan sektor swasta.
- Hashim Djojohadikusumo mengonfirmasi pembersihan birokrasi telah dimulai untuk mencopot pejabat merugikan.
Suara.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat, Herman Khaeron, menegaskan komitmen partainya untuk mengawal penuh kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto dalam membersihkan hambatan bagi kemajuan ekonomi Indonesia.
Hal ini merespons sinyal kuat dari Presiden yang tidak akan menoleransi pihak-pihak, baik di birokrasi maupun sektor swasta, yang menjadi "telur busuk" dan merugikan negara.
Herman menyatakan, bahwa Partai Demokrat berada di barisan yang sama dengan Presiden Prabowo, terutama dalam upaya penegakan hukum dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
"Demokrat akan selalu mendukung kebijakan Presiden Prabowo, apalagi dalam hal penegakan hukum dan kesejahteraan rakyat," ujar Herman saat dihubungi Suara.com, Kamis (12/2/2026).
Menurutnya, langkah tegas Presiden untuk melakukan "bersih-bersih" di jajaran birokrasi merupakan syarat mutlak jika Indonesia ingin menjadi bangsa yang besar dan mampu bersaing di kancah global.
Ia menilai, integritas para pejabat publik menjadi kunci utama terciptanya tata kelola pemerintahan yang sehat.
"Syarat negara ini bisa maju dan bersaing dengan negara lain adalah birokrasi atau pejabatnya bersih. Hal ini sangat krusial karena dapat menciptakan pembangunan yang efisien dan efektif," lanjutnya.
Lebih lanjut, Herman menekankan bahwa keberadaan elemen-elemen yang menghambat kemajuan ekonomi hanya akan membebani rakyat.
Dengan birokrasi yang bersih dari praktik koruptif dan inefisiensi, diharapkan target-target pembangunan ekonomi yang dicanangkan pemerintahan Prabowo dapat tercapai tepat sasaran.
Baca Juga: Pekan Depan Prabowo Lawatan ke AS, Teken Tarif Dagang dengan Trump
Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto telah mengirimkan sinyal kuat tidak akan menoleransi siapa pun yang menghambat kemajuan ekonomi Indonesia. Langkah tegas kini tengah disiapkan untuk membersihkan birokrasi dan sektor swasta dari para "telur busuk" yang selama ini merugikan negara.
Kabar mengenai rencana "bersih-bersih" besar-besaran ini diungkapkan oleh Utusan Khusus Presiden untuk Energi dan Lingkungan, Hashim Djojohadikusumo, dalam forum China Conference Southeast Asia di St Regis Jakarta, Selasa (10/2) malam.
Hashim menegaskan bahwa momentum pembersihan di lingkup birokrasi sudah dimulai. Hal ini sekaligus menjawab tanda tanya publik mengenai pengunduran diri sejumlah pejabat kunci di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) baru-baru ini.
"Sekarang, tinggal masalah membersihkan 'telur-telur busuk' ini. Terus terang, akan ada pejabat yang dicopot, saya rasa denda sangat besar akan dijatuhkan," tegas Hashim dalam diskusi panel yang diikuti secara daring tersebut.
Adik kandung Presiden Prabowo ini memastikan bahwa pemerintah tidak akan pandang bulu. Elit yang terlibat praktik kriminal hingga perusakan lingkungan akan menjadi sasaran utama.
Berita Terkait
Terpopuler
- Iran Sakit Hati Kapal dan Minyak Miliknya Rp 1,17 triliun Dilelang Indonesia
- 5 Mobil Listrik Paling Murah di 2026 untuk Harian, Harga Mulai Rp60 Jutaan
- 5 Shio yang Diprediksi Beruntung dan Sukses pada 27 Maret 2026
- 7 Sepatu Lari yang Awet untuk Pemakaian Lama, Nyaman dan Tahan Banting
- 63 Kode Redeem FF Max Terbaru 27 Maret 2026: Klaim Bundel Panther, AK47, dan Diamond
Pilihan
-
Mengamuk! Timnas Indonesia Hantam Saint Kitts dan Nevis Empat Gol
-
Skandal Rudapaksa Turis China di Bali: Pelaku Ditangkap Saat Hendak Kembalikan iPhone Korban!
-
Arus Balik Susulan, 14 Ribu Kendaraan Diprediksi Lewat GT Purwomartani Sabtu Ini
-
Fokus Timnas Indonesia, John Herdman Ogah Ikut Campur Polemik Paspor Dean James
-
Video Jusuf Kalla di Pesawat Menuju Iran adalah Hoaks
Terkini
-
Aparat Israel Halangi Pemimpin Gereja Masuk Makam Kudus di Misa Minggu Palma
-
Pesawat AWACS E-3 Milik AS Hancur Kena Serangan Iran di Arab Saudi
-
Realisasi Bantuan Jaminan Hidup Terus Meningkat, Jadi Penunjang Hidup Penyintas
-
Prabowo dan Takaichi Bakal Teken Kesepakatan Baru? Bocoran Topik Krusial dari Tokyo
-
PP TUNAS Mulai Berlaku, Kemenag Perkuat Literasi Digital di Pesantren dan Madrasah
-
Kejar Target April 2026, Pemerintah Tambah Lokasi Sekolah Rakyat di Bogor
-
Kritik Pedas Idrus Marham: Komunikasi Menteri Prabowo Jeblok, Kebijakan Bagus Malah Salah Paham!
-
Gelar Lebaran Bersama Rakyat di Monas, Pemerintah Bagikan 100 Ribu Kupon Belanja
-
Satgas Damai Cartenz Ringkus Dua Anggota Jaringan Senjata dan Amunisi Ilegal di Jayapura
-
Komisi III DPR RI Gelar RDPU Terkait Dugaan Korupsi Videografer Amsal Sitepu