Meski Masuk Sekolah Rakyat, Gubernur Pramono Pastikan Kepemilikan KJP Siswa Tidak Dicabut

Bernard juga memastikan bahwa segala kebutuhan siswa Sekolah Rakyat, mulai dari seragam, buku, hingga tempat tinggal hingga makan sehari-hari telah disediakan.

Dengan demikian, orang tua tidak perlu lagi mengeluarkan biaya untuk pendidikan yang ditempuh anaknya di Sekolah Rakyat.

"Sudah tidak ada lagi yang dipikirkan untuk keperluan pendidikan," ujar Bernard.

Sebagai informasi, Sekolah Rakyat ditujukan untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan karakter yang bermutu.

Dalam skemanya, tidak hanya siswa yang menjadi fokus, tetapi juga orang tua mereka.

Program ini akan mencakup pelatihan pemberdayaan dan perbaikan rumah tidak layak huni bagi keluarga penerima.

Proses seleksi siswa Sekolah Rakyat tidak melalui tes akademik, melainkan lewat verifikasi administratif dan pemeriksaan kesehatan.

Meski tanpa ujian masuk, nantinya akan ada penelusuran minat dan bakat siswa selama proses pembelajaran berlangsung.

Rekrutmen siswa dilakukan melibatkan berbagai instansi seperti pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), dinas sosial, dinas pendidikan, hingga Badan Pusat Statistik (BPS).

Baca Juga: Pramono Sindir Pengusaha Hiburan Malam yang Ngaku Ditekan Pemerintah: Kalau Untung Aja Diam

Hanya anak-anak dari keluarga yang masuk dalam Desil 1 dan 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang berhak masuk.

Program Sekolah Rakyat tahap pertama akan dimulai pada tahun ajaran baru mendatang.

Sebanyak 100 sekolah disiapkan untuk menampung 9.755 siswa. Seluruh peserta dijadwalkan mulai menjalani masa orientasi dan tinggal di asrama pada 14 Juli 2025.