Suara.com - Sosiolog Universitas Negeri Jakarta Ubedilah Badrun mengkritisi pemberian jatah 1000 dapur program makan bergizi gratis atau MBG kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Sebagaimana diketahui, Badan Gizi Nasional menjalin kerja sama dengan PBNU dalam pengelolaan dapur MBG. PBNU diberi target untuk membangun 1000 dapur.
Ubed mengkritik PBNU dan pemerintah dengan terminologi salah satu ayat Al-Quran yang berbunyi, "Tawwashoubil haq wa tawwashoubish shobr --yang artinya: dan saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran.
"Dengan menggunakan terminologi Tawwashoubil haq wa tawwashoubish shobr dan pendekatan kritis saya kira langkah NU dan pemerintah perlu juga di kritik. Pengurus Tanfidhiyah NU terlihat berubah, cenderung lebih sering dekat dengan kekuasaan dibanding membersamai kaum nahdiyin dan masyarakat miskin yang terpinggirkan," kata Ubed dikutip Suara.com, Senin (30/6/2025).
Dia menilai NU belakangan ini, sangat jarang terdengar membela masyarakat masyarakat kecil yang menderita, terpinggirkan dan tertindas. Hal itu menurutnya karena karena NU dalam 10 tahun terakhir dekat dengan kekuasaan.
"Sehingga NU terlihat lebih menikmati kedekatan dengan kekuasaan, apalagi sudah diberikan hak untuk mengelola tambang dan kini ditambah dengan mengelola 1000 titik makan bergizi gratis," ujar Ubed.
Semakin jauhnya jarak dengan masyarakat, tergambar dari narasi yang dibangun NU soal tambang. Sebagaimana diketahui Ketua PBNU Ulil Abshar Abdalla yang membela pemerintah soal aktivitas pertambangan di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Ulil melabeli aktivis yang menolak pertambangan sebagai wahabi.
"Itu suatu narasi yang tidak berdasar bahkan justru terkesan anti kritik. Suatu sikap yang aneh dari organisasi kemasyarakatan keagamaan terbesar di Indonesia," ujar Ubed.
Baca Juga: Dari Tambang ke Dapur Bergizi: Gerakan NU Bergeser, Kritik Pemerintah Jadi Tabu?
Pun semakin mengkhawatirkan, setelah mendapatkan konsesi tambang dari pemerintah, dan saat ini dilibatkan dalam pembangunan 1000 dapur MBG.
"Karena tambang dan 1000 titik MBG ini bisa menjadi instrumen yang bisa membuat NU kesulitan untuk bersikap kritis," ujar Ubed.
DI satu sisi Ubed membantah klaim soal dampak MBG ke perekonomian nasional. Menurutnya tidak memiliki dampak yang signifikan bagi Produk Domestik Bruto atau PDB.
"Kita sudah sangat memahami itu sifatnya reallocative financing structure [pembiayaannya melalui realokasi anggaran], itu dampak ke PDBnya itu kecil. Program MBG ini kan hanya akan menambah sekitar 0,01% sampai dengan 0,26% saja terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Itu kecil," ujarnya.
Meski dampak kecil, menurutnya Presiden Prabowo Subianto memiliki kepentingan untuk menarik simpati masyarakat.
"Dan sekaligus instrumen untuk mengkerangkeng ormas seperti NU untuk sibuk mengurusi MBG sehingga tidak sibuk lakukan agenda advokasi terhadap rakyat kecil," ujarnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas yang Anti-Rugi: Pemakaian Jangka Panjang Tetap Aman Sentosa
- 3 Mobil Bekas 60 Jutaan Kapasitas Penumpang di Atas Innova, Keluarga Pasti Suka!
- 5 Mobil Listrik 8 Seater Pesaing BYD M6, Kabin Lega Cocok untuk Keluarga
- Cek Fakta: Viral Ferdy Sambo Ditemukan Meninggal di Penjara, Benarkah?
- Target Harga Saham CDIA Jelang Pergantian Tahun
Pilihan
-
4 HP Snapdragon Paling Murah Terbaru 2025 Mulai Harga 2 Jutaan, Cocok untuk Daily Driver
-
Catatan Akhir Tahun: Emas Jadi Primadona 2025
-
Dasco Tegaskan Satgas DPR RI Akan Berkantor di Aceh untuk Percepat Pemulihan Pascabencana
-
6 Rekomendasi HP Murah Layar AMOLED Terbaik untuk Pengalaman Menonton yang Seru
-
Kaleidoskop Sumsel 2025: Menjemput Investasi Asing, Melawan Kepungan Asap dan Banjir
Terkini
-
Mendagri Salurkan Bantuan untuk Warga Desa Geudumbak, Langkahan, Aceh Utara
-
Tukar 5 Kapibara Jantan, Ragunan Resmi Boyong Sepasang Watusi Bertanduk Bernama Jihan dan Yogi
-
Ini Daftar Rute Transjakarta yang Beroperasi Hingga Dini Hari Selama Malam Tahun Baru 2026
-
Refleksi Akhir Tahun Menag: Bukan Ajang Euforia, Saatnya Perkuat Empati dan Spirit Kebangsaan
-
Malam Tahun Baru di Jakarta, Dishub Siapkan Rekayasa Lalu Lintas di Ancol, Kota Tua, hingga TMII
-
Gubernur Banten: Tingkat Pengangguran Masih Tinggi, Penataan Ulang Pendidikan Vokasi Jadi Prioritas
-
Perayaaan Tahun Baru di SudirmanThamrin, Pemprov DKI Siapkan 36 Kantong Parkir untuk Warga
-
Kaleidoskop DPR 2025: Dari Revisi UU Hingga Polemik Gaji yang Tuai Protes Publik
-
Sekolah di Tiga Provinsi Sumatra Kembali Normal Mulai 5 Januari, Siswa Boleh Tidak Pakai Seragam
-
Makna Bendera Bulan Bintang Aceh dan Sejarahnya