Suara.com - Sosiolog Universitas Negeri Jakarta Ubedilah Badrun mengkritisi pemberian jatah 1000 dapur program makan bergizi gratis atau MBG kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Sebagaimana diketahui, Badan Gizi Nasional menjalin kerja sama dengan PBNU dalam pengelolaan dapur MBG. PBNU diberi target untuk membangun 1000 dapur.
Ubed mengkritik PBNU dan pemerintah dengan terminologi salah satu ayat Al-Quran yang berbunyi, "Tawwashoubil haq wa tawwashoubish shobr --yang artinya: dan saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran.
"Dengan menggunakan terminologi Tawwashoubil haq wa tawwashoubish shobr dan pendekatan kritis saya kira langkah NU dan pemerintah perlu juga di kritik. Pengurus Tanfidhiyah NU terlihat berubah, cenderung lebih sering dekat dengan kekuasaan dibanding membersamai kaum nahdiyin dan masyarakat miskin yang terpinggirkan," kata Ubed dikutip Suara.com, Senin (30/6/2025).
Dia menilai NU belakangan ini, sangat jarang terdengar membela masyarakat masyarakat kecil yang menderita, terpinggirkan dan tertindas. Hal itu menurutnya karena karena NU dalam 10 tahun terakhir dekat dengan kekuasaan.
"Sehingga NU terlihat lebih menikmati kedekatan dengan kekuasaan, apalagi sudah diberikan hak untuk mengelola tambang dan kini ditambah dengan mengelola 1000 titik makan bergizi gratis," ujar Ubed.
Semakin jauhnya jarak dengan masyarakat, tergambar dari narasi yang dibangun NU soal tambang. Sebagaimana diketahui Ketua PBNU Ulil Abshar Abdalla yang membela pemerintah soal aktivitas pertambangan di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Ulil melabeli aktivis yang menolak pertambangan sebagai wahabi.
"Itu suatu narasi yang tidak berdasar bahkan justru terkesan anti kritik. Suatu sikap yang aneh dari organisasi kemasyarakatan keagamaan terbesar di Indonesia," ujar Ubed.
Baca Juga: Dari Tambang ke Dapur Bergizi: Gerakan NU Bergeser, Kritik Pemerintah Jadi Tabu?
Pun semakin mengkhawatirkan, setelah mendapatkan konsesi tambang dari pemerintah, dan saat ini dilibatkan dalam pembangunan 1000 dapur MBG.
"Karena tambang dan 1000 titik MBG ini bisa menjadi instrumen yang bisa membuat NU kesulitan untuk bersikap kritis," ujar Ubed.
DI satu sisi Ubed membantah klaim soal dampak MBG ke perekonomian nasional. Menurutnya tidak memiliki dampak yang signifikan bagi Produk Domestik Bruto atau PDB.
"Kita sudah sangat memahami itu sifatnya reallocative financing structure [pembiayaannya melalui realokasi anggaran], itu dampak ke PDBnya itu kecil. Program MBG ini kan hanya akan menambah sekitar 0,01% sampai dengan 0,26% saja terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Itu kecil," ujarnya.
Meski dampak kecil, menurutnya Presiden Prabowo Subianto memiliki kepentingan untuk menarik simpati masyarakat.
"Dan sekaligus instrumen untuk mengkerangkeng ormas seperti NU untuk sibuk mengurusi MBG sehingga tidak sibuk lakukan agenda advokasi terhadap rakyat kecil," ujarnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- 30 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 28 September: Raih Hadiah Prime Icon, Skill Boost dan Gems Gratis
Pilihan
-
Here We Go! Jelang Lawan Timnas Indonesia: Arab Saudi Krisis, Irak Limbung
-
Berharap Pada Indra Sjafri: Modal Rekor 59% Kemenangan di Ajang Internasional
-
Penyumbang 30 Juta Ton Emisi Karbon, Bisakah Sepak Bola Jadi Penyelamat Bumi?
-
Muncul Tudingan Ada 'Agen' Dibalik Pertemuan Jokowi dengan Abu Bakar Ba'asyir, Siapa Dia?
-
BBM RI Dituding Mahal Dibandingkan Malaysia, Menkeu Purbaya Bongkar Harga Jual Pertamina
Terkini
-
Merasa Terlindungi, Barang Pemberian Kapolda Herry Heryawan Bikin Penyandang Tunarungu Ini Terharu
-
Kolaborasi Bareng DPRD DKI, Pramono Resmikan Taman Bugar Jakbar
-
Menteri Hukum Ultimatum PPP: Selesaikan Masalah Internal atau AD/ART Jadi Penentu
-
Satu Bulan Tragedi Affan Kurniawan: Lilin Menyala, Tuntutan Menggema di Benhil!
-
Polemik Relokasi Pedagang Pasar Burung Barito, DPRD DKI Surati Gubernur Pramono Anung
-
Siapa Ketum PPP yang Sah? Pemerintah akan Tentukan Pemenangnya
-
KPAI Minta Polri Terapkan Keadilan Restoratif untuk 13 Anak Tersangka Demonstrasi
-
Program Magang Fresh Graduate Berbayar Dibuka 15 Oktober, Bagaimana Cara Mendaftarnya?
-
DPR RI Kajian Mendalam Putusan MK soal Tapera, Kepesertaan Buruh Kini Sukarela
-
Setelah Kasih Nilai Merah, ICW Tagih Aksi Nyata dari Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum