Suara.com - Direktur Utama PT Sari Teknologi, Yohanes Kurnia Widjaja menyanggah anggapan pembentukan unit robot polisi merupakan pemborosan anggaran.
Selaku operator yang bekerja sama dengan Polri untuk unit canggih tersebut, Yohanes menyebut kepolisian tak mengeluarkan anggaran sepeserpun. Sebab, kerja sama polisi dengan Sari Teknologi bukanlah urusan bisnis.
Yohanes menyebut pihaknya secara sukarela membentuk unit polisi robot untuk tujuan riset.
"Apa-apa bilang katanya pemborosan anggaran. Polri tidak memboroskan anggaran. Kualitasnya ini barang-barang kami, bukan barang-barangnya Polri," ujar Yohanes di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Selasa (1/7/2025).
Yohanes mengatakan, setelah riset selesai, baru ada kemungkinan adanya kerja sama dengan proyeksi bisnis. Namun, untuk saat ini pihaknya menggandeng Polri untuk keperluan riset pengembangan robot.
"Kami bergandengan tangan dengan pori. Nanti ke depannya mungkin ada riset bersama. Baru di situ anggaran dituangkan. Riset bersama kan panjang," katanya.
Lebih lanjut, Yohanes menyesalkan adanya anggapan miring dari masyarakat mengenai pembentukan unit robot tersebut.
Seharusnya, kata Yohanes, semua pihak melihat hal ini sebagai langkah besar dalam pengembangan teknologi untuk urusan keamanan di Indonesia.
"Kita belajar untuk menghargai orang-orang yang mulai dari langkah awal. Ini langkah awal Polri. Langkah awal menurut saya sudah giant leap (lompatan besar)," tuturnya.
Baca Juga: Momen HUT ke-79 Bhayangkara, Ini Sederet Asa Anggota DPR ke Polri
Kontroversi Robot Polisi
Diberitakan sebelumnya, hadirnya robot polisi yang baru diperkenalkan Polri menuai respons negatif dari masyarakat. Mereka mempertanyakan apa urgensi Polri membeli robot berjumlah 25 unit tersebut.
Robot-robot itu terdiri dari dari 10 humanoid, 10 robot anjing alias K9, 2 unit robot tank, 2 unit robot topi dan 1 unit Robot Drone Agriculture.
Seorang pengguna akun X, @Indopopbase memperlihatkan harga dua dari lima jenis robot polisi. Di mana satu unitnya bisa menyentuh angka Rp 258 juta.
"Polisi akan mengerahkan 10 robot humanoid dan 10 robot anjing K9. Masing-masing menelan biaya USD 16.000 (Rp258 juta) dan USD 2.800 (Rp45,2 juta)," demikian unggahan yang hadir pada Senin, 30 Juni 2025.
Jika diakumulasi, 10 robot humanoid berkisar Rp2,58 miliar dan K9 seharga Rp 452 juta, total pembelian 20 unit robot tersebut adalah Rp 3,03 miliar. Sebuah nilai yang fantastis untuk inovasi Polri.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- 30 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 28 September: Raih Hadiah Prime Icon, Skill Boost dan Gems Gratis
Pilihan
-
Here We Go! Jelang Lawan Timnas Indonesia: Arab Saudi Krisis, Irak Limbung
-
Berharap Pada Indra Sjafri: Modal Rekor 59% Kemenangan di Ajang Internasional
-
Penyumbang 30 Juta Ton Emisi Karbon, Bisakah Sepak Bola Jadi Penyelamat Bumi?
-
Muncul Tudingan Ada 'Agen' Dibalik Pertemuan Jokowi dengan Abu Bakar Ba'asyir, Siapa Dia?
-
BBM RI Dituding Mahal Dibandingkan Malaysia, Menkeu Purbaya Bongkar Harga Jual Pertamina
Terkini
-
Menteri Hukum Ultimatum PPP: Selesaikan Masalah Internal atau AD/ART Jadi Penentu
-
Satu Bulan Tragedi Affan Kurniawan: Lilin Menyala, Tuntutan Menggema di Benhil!
-
Polemik Relokasi Pedagang Pasar Burung Barito, DPRD DKI Surati Gubernur Pramono Anung
-
Siapa Ketum PPP yang Sah? Pemerintah akan Tentukan Pemenangnya
-
KPAI Minta Polri Terapkan Keadilan Restoratif untuk 13 Anak Tersangka Demonstrasi
-
Program Magang Fresh Graduate Berbayar Dibuka 15 Oktober, Bagaimana Cara Mendaftarnya?
-
DPR RI Kajian Mendalam Putusan MK soal Tapera, Kepesertaan Buruh Kini Sukarela
-
Setelah Kasih Nilai Merah, ICW Tagih Aksi Nyata dari Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum
-
DPRD DKI Kaget Dana Transfer Pusat ke Jakarta Dipangkas, APBD 2026 Terancam Turun
-
DPRD DKI Kaget Dana Transfer Pusat ke Jakarta Dipangkas, APBD 2026 Terancam Turun