Suara.com - Pengamat kebijakan publik dan Eks Sekretaris BUMN, Said Didu kembali menegaskan pandangannya tentang kondisi genting Indonesia.
Hal itu dibahas dalam salah satu podcast Deddy Corbuzier, Said Didu secara lugas menyatakan bahwa bangsa ini sedang berada dalam "kondisi darurat" yang disebabkan oleh tiga masalah utama: kekayaan alam yang tidak dinikmati rakyat, korupsi yang merajalela, dan cengkeraman oligarki.
Dalam menghadapi situasi kritis ini, Said Didu melihat adanya peran vital dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan juga Kejaksaan Agung sebagai ujung tombak penyelamatan kedaulatan ekonomi dan penegakan hukum.
Said Didu mengurai lebih lanjut bahwa kondisi darurat ini bermula dari fenomena kekayaan alam Indonesia yang melimpah ruah namun ironisnya "tidak dinikmati rakyat".
Hal ini mengindikasikan adanya kebocoran atau penguasaan sumber daya oleh segelintir pihak, yang pada akhirnya memiskinkan mayoritas.
Bersamaan dengan itu, Said Didu menyoroti praktik korupsi yang telah menjadi benalu dan oligarki yang semakin menguat, menguasai berbagai lini kehidupan bernegara. Kombinasi ketiganya menciptakan ketidakadilan struktural dan menghambat kemajuan bangsa.
Dalam konteks kondisi darurat ini, Said Didu memaklumi penempatan personel TNI di berbagai sektor sipil yang sangat strategis. Menurutnya, "Penempatan TNI di berbagai sektor seperti Kejaksaan, Timah, dan Bulog dimaklumi sebagai upaya menjaga kedaulatan ekonomi."
Ini menunjukkan bahwa di mata Said Didu, peran TNI tidak lagi terbatas pada pertahanan militer semata, melainkan meluas hingga ke sektor ekonomi dan pengelolaan sumber daya, demi mengamankan aset-aset negara dari praktik-praktik yang merugikan.
Kehadiran TNI di lini-lini vital ini dianggap sebagai bentuk intervensi yang diperlukan untuk menstabilkan situasi dan mencegah kerugian lebih lanjut bagi negara.
Baca Juga: Said Didu Bicara soal Korupsi Pertamina Dan Permintaan Maaf Yang Terlambat
Perang Melawan Dana Ilegal dan Cengkeraman Oligarki
Selain peran TNI, Said Didu juga menekankan pentingnya memberantas praktik-praktik keuangan ilegal yang menjadi sumber penguatan oligarki dan korupsi.
Ia menyoroti urgensi "menutup keran aliran dana ilegal yang diperkirakan mencapai 5.000-7.000 triliun rupiah."
Dana fantastis ini, menurutnya, berasal dari berbagai kejahatan terorganisir seperti korupsi, judi online, narkoba, dan penyelundupan.
Jika aliran dana gelap ini dapat dihentikan, maka potensi kerugian negara yang sangat besar dapat dicegah, dan dana tersebut bisa dialokasikan untuk kepentingan rakyat.
Said Didu tidak ragu untuk secara terbuka menyoroti keberadaan kelompok yang ia sebut sembilan naga yang dianggap tidak pernah berganti dan menguasai berbagai lini kekuasaan.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Cushion Terbaik dan Tahan Lama untuk Kondangan, Makeup Flawless Seharian
- 5 Sepeda Lipat Murah Kuat Angkut Beban hingga 100 Kg: Anti Ringkih dan Praktis
- 5 Body Lotion untuk Memutihkan Kulit, Harga di Bawah Rp30 Ribu
- 5 HP Infinix Kamera Bagus dan RAM Besar, Harga Mulai Rp1 Jutaan
- 5 HP Samsung Kamera Bagus dan RAM Besar, Pas buat Multitasking
Pilihan
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
-
AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
Terkini
-
10.000 Pelari Ramaikan wondr Kemala Run 2026 di Bali, Dorong Sport Tourism dan Aksi Sosial
-
Jangan Cuma Ikut Tren! IDAI Ingatkan Bahaya Sleep Training Jika Ortu Malah Asyik Main Sosmed
-
Awas Wajah Rusak! Bareskrim Bongkar 'Pabrik' Skincare Bermerkuri di Bogor, Dijual Murah Rp35 Ribu
-
Anak Presiden Uganda Ancam Erdogan: Kirim Cewek Cantik untuk Saya atau Diplomat Anda Diusir
-
IDAI Ingatkan Risiko Tinggi Balita Mendaki Gunung Usai Kasus Hipotermia di Ungaran
-
Prabowo Bertemu Putin di Moskow, Kedua Negara Bahas Penguatan Kemitraan Strategis
-
Imigrasi: WNA Tiongkok Paling Banyak Langgar Aturan
-
Dokter Anak Ingatkan Bahaya Jemur Bayi di Bawah Matahari Terik
-
Tepis Isu Prabowo Antikritik, KSP: Kritik Silakan, Tapi Pakai Data dan Teori
-
Pramono Anung Jamin Aturan Penyediaan Air Tak Akan 'Sandera' Kebutuhan Warga Jakarta