Suara.com - Staf khusus Menteri ESDM Periode 2014-2016, Muhammad Said Didu buka suara soal kasus Korupsi PT Pertamina Patra Niaga, anak usaha PT Pertamina (Persero).
Menurut Said Didu, permohonan maaf dari Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri adalah hal yang sudah terlambat.
“Saya pikir ini sesuatu yang terlambat,” sebut Said, dikutip dari youtubenya, Rabu (5/3/25).
Said Didu merasa bahwa korupsi yang dilakukan kali ini dikendalikan oleh orang yang sangat berani dan nekat.
“Saya ingin mengatakan bahwa ini adalah korupsi yang dilakukan oleh orang yang sangat berani, sangat besar dan nekat,” ungkapnya.
Said Didu menilai jika keberanian ini tentu didukung faktor dari luar yang mampu mengendalikan.
“Besar, berani dan nekatnya itu saya menduga bahwa ini bukan melibatkan hanya Direktur dan Direktur Utama anak Perusahaan. Ada kemungkinan pesanan dari samping (dari kekuasaan) di luar Perusahaan,” urainya.
Sementara itu menurut Said Didu kedatangan Menteri BUMN ke Kejaksaan Agung (Kejagung) baru-baru ini juga menjadi kejanggalan tersendiri.
“Kedatangan Menteri BUMN ke Kejagung kemarin itu juga sangat aneh. Karena kasusnya sudah terjadi, kalau datang melapor iya masuk akal, tapi kalau datang karena ada kasus itu sangat patut diduga bahwa ada pembicaraan khusus,” ungkapnya.
Baca Juga: Kasus Korupsi Pertamina: Kejagung Periksa 8 Saksi, Salah Satunya Influencer Otomotif Fitra Eri
“Saya 34 tahun di dalam, saya punya keyakinan tidak akan berani setingkat direksi anak perusahaan seperti itu melakukan hal sebesar ini, kalau dia tidak merasa ada perlindungan yang sangat kuat,” sambungnya.
Sebelumnya Simon mengungkapkan bahwa pihak Pertamina akan melakukan pembenahan dalam rangka memperbaiki tata kelola migas nasional agar dapat melayani masyarakat secara optimal.
Simon juga mengatakan bahwa Pertamina menghormati dan mengapresiasi upaya Kejaksaan Agung yang telah mengungkap dugaan Tindakan hukum yang terjadi di anak usaha Pertamina.
Menghadap Prabowo
Seperti diketahui, Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri menghadap Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (5/3/2025) untuk melaporkan kesiapan menjelang mudik, termasuk stok bahan bakar minyak (BBM).
Saat ditanya wartawan soal apa yang dibahas, menurutnya hanya membahas hal umum.
Berita Terkait
Terpopuler
- Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
- Resmi! Chatib Basri Dapat Jabatan Baru Hari Ini
- Jaksa Skakmat Nadiem: Mau Putus Konflik Kepentingan, Kok Saham Gojek Tak Dijual?
- Peluang Baru Terbuka, Kehidupan 4 Shio Ini Diprediksi Semakin Membaik Mulai 10 Juni 2026
- Honda Vario 160 Teranyar Dikabarkan Meluncur Akhir Bulan Ini, Tampang Lebih Agresif
Pilihan
-
Prediksi Meksiko vs Afrika Selatan: Head to Head, Susunan Pemain dan Fakta Menarik
-
Rekor Gila ARMY Indonesia! Belum Genap Sejam, Ratusan Ribu Tiket Konser OT7 BTS Ludes Tanpa Sisa
-
PTBA Kembangkan 500 Itik Petelur di Muara Enim, Hasilkan 200 Telur Omega per Hari
-
Raffi Ahmad Terseret Kasus Suap Impor, Padahal Cuma Basa-basi Titip Barang ke PT Blueray
-
Haji Bolot Dikabarkan Terkena Serangan Jantung, Posisi Masih di Rumah Sakit
Terkini
-
Dorong Kesadaran Lingkungan, DPRD DKI Gencarkan Sosialisasi Pemilahan Sampah dari Sumber
-
Dirjen Imigrasi Minta Jajaran Fokus Kerja & Hilangkan Budaya Kerja Lama yang Tidak Patut
-
Kenaikan Pertamax Wajib Diiringi Perbaikan Layanan dan Mutu!
-
Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh Belum Turun ke Jalan Meski Harga Pertamax Melonjak
-
Harga Pertamax Naik, Buruh Khawatir Kuota Pertalite Tak Mampu Menampung Lonjakan Pengguna
-
Mendagri Tegaskan Komitmen Dukung Program Prioritas Nasional dalam Rencana Kerja 2027
-
Selat Hormuz Memanas: Asuransi Tolak Jamin Kapal RI, Pemerintah Siapkan Skenario Darurat Energi
-
Said Iqbal Ungkap Prabowo Minta Permenaker Outsourcing Direvisi, Mau Dihapus?
-
Sikat 'Tangan Kanan' Sony Sanjaya! Asep Yusuf Ditetapkan Tersangka usai Akali Jatah Dapur MBG
-
Terungkap! Makelar Minta Rp1,6 Miliar ke Pemkab Muara Enim untuk Ubah Hasil Audit BPK