Dua Sisi Mata Pisau di Balik Wacana Skema LPG 3 Kg Satu Harga

Suara.com - Pemerintah tengah merancang skema penerapan harga satuan untuk LPG 3 kilogram atau gas melon di seluruh wilayah Indonesia. Kebijakan ini ditargetkan mulai terealisasi pada tahun 2026.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (2/6/2025), menyebut bahwa kebijakan LPG 3 kg satu harga diharapkan dapat menutup celah permainan harga di daerah dan memperkecil kebocoran subsidi.

Praktisi migas, Hadi Ismoyo, menilai kebijakan tersebut sangat membantu masyarakat kecil, terutama di tengah menurunnya daya beli akibat perlambatan pertumbuhan ekonomi.

Namun, di balik sentimen populis itu, kata Hadi, terdapat ongkos besar yang sulit dihindari dan berpotensi membebani PT Pertamina (Persero).

“Siapa yang akan menanggung biaya logistiknya? Distribusi gas dari satu titik ke titik lain tidak murah. Pertamina hampir pasti harus menalangi biaya itu terlebih dahulu, lalu diganti belakangan—mirip mekanisme subsidi. Ruang fiskal kita juga terbatas, apakah mau ditambah lagi?” kata Hadi kepada Suara.com, Jumat (4/7/2025).

Sementara di wilayah 3T atau tertinggal, terdepan, dan terluar, harga gas melon bisa melonjak hingga Rp50 ribu per tabung karena tingginya ongkos transportasi laut dan darat yang berlapis.

Pemerintah ingin menghapus disparitas harga tersebut, namun Hadi menilai skema satu harga justru 'tidak mendidik publik' terkait biaya logistik yang sesungguhnya.

Tak hanya itu, kebijakan tersebut malah berisiko memindahkan beban keuangan itu sepenuhnya kepada Pertamina atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sementara di sisi lain, meski harga gas melon diseragamkan, Hadi menilai hal itu tidak menjamin tidak akan terjadi kecurangan di lapangan. Alih-alih menerapkan kebijakan gas 3 Kg satu harga, ia justru mendorong pemerintah untuk mengalihkan subsidi tersebut ke dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT).

Baca Juga: Subsidi LPG Bocor Rp80 Triliun, Pemerintah Terapkan LPG 3 Kg Satu Harga se-Indonesia

“Misalnya BLT yang diawasi ketat, dengan data penerima yang teridentifikasi dengan baik dan benar,” ujarnya.

Sebagai alternatif solusi, mantan Sekjen Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI) itu menyarankan agar pemerintah mempercepat konversi penggunaan LPG ke jaringan gas rumah tangga (jargas).

“Dari sisi konsumen, itu lebih sederhana karena ada kepastian harga di mana pun lokasinya. Bagi pemerintah juga lebih mudah dari sisi pengelolaan. Hanya saja, dari sisi komersial, belum mencerminkan biaya produksi yang sebenarnya,” kata Hadi.

Sebelumnya, Kementerian ESDM mengklaim masih mengkaji rencana penetapan LPG 3 kilogram satu harga di seluruh wilayah Indonesia.

Kebijakan tersebut rencananya akan terealisasi pada tahun 2026.

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana menyebut bahwa pemerintah akan menunjuk Pertamina sebagai pelaksana kebijakan tersebut.

"Kami kaji supaya harganya sama, itu bisa dilakukan oleh Pertamina,” kata Dadan kepada wartawan di Jakarta, Kamis (3/7/2025).

Rencana pemerintah menetapkan kebijakan LPG 3 kilogram satu harga, sebelumnya diungkap Bahlil Lahadalia dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (2/7/2025).

Menurut Bahlil, aturan itu nantinya akan dimasukkan dalam revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram.

Langkah itu diambil sebagai upaya untuk mengurangi potensi kebocoran subsidi yang selama ini masih menjadi masalah serius di lapangan.

"Kita akan ubah beberapa metode agar kebocoran tidak terjadi, termasuk soal harga. Ada kemungkinan kita akan tetapkan satu harga untuk LPG 3 kilogram supaya tidak ada gerakan tambahan di bawah," ungkap Bahlil.

Masih maraknya ketimpangan harga gas 3 kilogram di berbagai daerah menjadi salah satu alasan pemerintah berencana menerapkan kebijakan ini.

Hal tersebut berdasarkan hasil temuan Kementerian ESDM di lapangan, harga eceran tertinggi (HET) yang sudah ditentukan berkisar antara Rp16.000-Rp19.000/tabung seringkali bisa mencapai Rp50.000.

Kondisi ini dinilai Bahlil mencederai semangat subsidi yang seharusnya meringankan beban masyarakat kecil. Terlebih, nilai subsidi yang dikeluarkan pemerintah untuk gas 3 kg tidak sedikit, yakni mencapai Rp80 hingga Rp87 triliun setiap tahunnya.