Polemik iPad DPR: Berapa Anggaran yang Perlu Dikeluarkan Negara untuk Permintaan Anggota Dewan?

Bahkan Lucius mengusulkan agar anggota dewan membeli gawai tersebut dengan uang mereka sendiri, tanpa harus mengajukan anggaran ke Kemenkeu.

"Kalau anggota DPR merasa perlu menggunakan iPad ya beli sendirilah. Sudah banyak juga kan yang punya. Kalau sudah punya tetapi minta yang baru karena gratis, ya itu namanya pemborosan," kata dia.

Apakah fungsi utama seperti membaca dokumen, membuat catatan, dan rapat virtual tidak bisa difasilitasi oleh perangkat tablet lain yang harganya jauh lebih terjangkau?

Pasar teknologi saat ini menawarkan banyak alternatif dengan spesifikasi mumpuni yang dapat menjalankan fungsi serupa dengan biaya yang mungkin hanya sepertiga atau setengah dari harga iPad.

Spesifikasi pada merek tertentu seringkali mengesankan adanya preferensi yang melampaui sekadar kebutuhan fungsional.

Analisis Kebutuhan dan Anggaran yang Tepat

Jika kita berandai-andai menyetujui urgensinya, berapa anggaran yang tepat? Jumlah anggota DPR RI adalah 580 orang.

Jika setiap anggota diberikan satu unit iPad Air (sebagai contoh model kelas menengah), yang harganya berkisar Rp10 juta hingga Rp12 juta per unit, maka total anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp5,8 miliar hingga Rp6,96 miliar.

Angka ini belum termasuk biaya untuk aksesori pendukung seperti keyboard atau pena digital, serta anggaran untuk lisensi perangkat lunak khusus, pelatihan, dan pemeliharaan.

Baca Juga: Soal DPR Minta iPad ke Sri Mulyani, Formappi: Beli Sendirilah!

Angka miliaran rupiah ini sontak terasa kontras jika dibandingkan dengan alokasi anggaran untuk sektor lain yang lebih mendesak, seperti perbaikan sekolah rusak, pengadaan alat kesehatan di puskesmas daerah terpencil, atau bahkan program bantuan sosial.

Oleh karena itu, keputusan untuk segera menyiapkan iPad bagi seluruh anggota dewan saat ini terlihat kurang bijaksana.

Alih-alih pengadaan massal, mungkin bisa dipertimbangkan skema bertahap atau sistem inventaris yang dipinjamkan, bukan menjadi milik pribadi.

Digitalisasi memang sebuah keharusan, tetapi memprioritaskan perangkat premium di tengah keterbatasan fiskal adalah sebuah pilihan kebijakan yang patut dipertanyakan secara serius.

Jalan menuju parlemen modern tidak harus selalu dilapisi dengan produk termahal, melainkan dengan komitmen pada efisiensi dan kepekaan terhadap denyut nadi perekonomian bangsa.