Suara.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian resmi melantik Agus Fatoni sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Papua di Kantor Kemendagri, Jakartw pada Senin (7/7/2025).
Agus yang juga menjabat sebagai Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri itu menggantikan posisi Mayjen TNI (Purn) Ramses Limbong.
Dalam sambutannya, Tito berpesan kepada Agus untuk menyelesaikan beberapa persoalan di Papua. Salah satu yang utama perlu diperhatikan adalah persiapan menuju penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Papua pada 6 Agustus mendatang.
"Khusus untuk Provinsi Papua dilakukan PSU seluruhnya kalau saya tidak salah ya. Seluruhnya pada tanggal 6 Agustus nanti. Kita berharap pemilu ini dapat berlangsung secara aman, tertib," ujar Tito.
Tito mengatakan, persiapan menuju PSU sudah dilakukan oleh Pj Gubernur sebelumnya, termasuk urusan alokasi anggaran. Eks Kapolri itu menyebut Agus tinggal melanjutkan dan mengeksekusinya.
"Baik untuk KPUD, Bawaslu daerah. Kemudian untuk keamanan juga sudah, keuangan. Tinggal tolong dijaga situasi politiknya supaya betul-betul bisa aman," ungkapnya.
Selama menjabat, Agus juga diminta Tito untuk aktif berkoordinasi dengan para pimpinan dalam Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Papua. Hal ini dinilainya penting lantaran masyarakat Papua yang tergolong heterogen.
Tito juga meminta Agus yang sudah berpengalaman mengurus keuangan daerah-daerah dan tiga kali menjabat Pj Gubernur untuk membenahi persoalan keuangan di Papua.
"Seandainya ada masalah-masalah yang perlu dikomunikasikan ke pusat ke saya, ke wamen, silakan. Kita carikan solusinya, terutama masalah keuangan," katanya.
Baca Juga: PSN Merusak Tanah Adat: Kisah Penolakan dan Ancaman di Merauke
Usai dilantik, Agus meminta kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN) turut menyukseskan pelaksanaan PSU di Papua.
"Saya juga berpesan kepada seluruh ASN untuk menjaga netralitas, untuk bekerja profesional, tidak ikut politik praktis, dan terus ikut bersama-sama menyukseskan Pilkada," tutur Agus.
Ia juga berjanji akan membenahi APBD Papua yang masih defisit dengan melihat rencana belanja, merestrukturisasi perencanaan, memangkas anggaran yang tidak prioritas, dan fokus menjalankan program yang berdampak ke masyarakat.
"Sehingga nanti tentu akan kita lihat per OPD, per dinas bagaimana anggarannya," pungkasnya.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 HP dengan Baterai 7000 mAh Terbaik 2026, Anti Lowbat Seharian Cocok untuk Ojol
- Siapa Ginka Febriyanti yang Kini jadi Komisaris Pertamina Retail
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
- 4 Sepatu Lari Ardiles Terbaik Paling Laris di Shopee, Lengkap Review dan Harganya
- Sering Mati Listrik? Ini 4 Genset Mini 1000 Watt yang Irit dan Tidak Berisik
Pilihan
-
Lagi! Peserta Latsarmil Kopdes Merah Putih Meninggal, Rifki Renaldi Jadi Korban Ke-4
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Panas Lagi! AS Luncurkan Serangan Balasan ke Iran Usai Insiden di Selat Hormuz
-
Jokowi Mulai Safari Politik, PAN Merasa Tak Terancam: Kami Tunggu PSI Lolos ke Senayan
-
Batas Penghasilan MBR Rp8 Juta Tak Cukup, Pemerintah Harus Tekan Biaya Hidup
-
Ucapan 'Adikku Sayang' Berujung Penganiayaan Caddy Golf, Pelaku Dibekuk di Lampung
-
Open House Sekolah Rakyat Surabaya, Orang Tua Terharu Lihat Perkembangan Siswa
-
1 Tahun Sekolah Rakyat, Wamensos: Alhamdulillah Cukup Berhasil
-
Bukan Sekadar Kunjungan Biasa, Jokowi Ungkap Alasan Hadiri Rakorda PSI di Lampung
-
Penandaan APBD 2027: Langkah Strategis Kemendagri Perkuat Ketahanan Pangan Nasional
-
Mendagri: Parade Tenun Belu Jaga Warisan Budaya dan Gerakkan Ekonomi Daerah
-
Dampak Mengerikan Gempa Venezuela, Korban Tewas Bertambah Jadi 589 Orang