Dicalonkan Jadi Dubes Jepang, Ini 7 Kiprah Intelektual Kartini Sjahrir yang Jarang Diketahui

Suara.com - Nurmala Kartini Sjahrir bukan sekadar adik dari tokoh militer dan politik Luhut Binsar Pandjaitan atau ibu dari Pandu Patria Sjahrir, CEO anak usaha energi raksasa.

Ia adalah sosok intelektual yang membangun kredibilitasnya dari lintasan pendidikan yang panjang, disiplin, dan juga berprestasi.

Kini ia kembali jadi sorotan setelah dicalonkan sebagai sebagai Duta Besar RI untuk Jepang, sebuah posisi strategis yang menjadi puncak dari perjalanan panjang di ranah akademik, diplomasi, dan advokasi sosial.

Berikut adalah tujuh fase penting dalam pendidikan dan kiprah keilmuan dan intelektual yang jarang diketahui publik sekaligus layak dijadikan inspirasi:

1. Sarjana Antropologi Universitas Indonesia: Pijakan Awal Sang Cendekia

Kartini meraih gelar Sarjana Antropologi dari Universitas Indonesia (UI) tahun 1976, sebuah jurusan yang saat itu belum banyak diminati perempuan.

Tak hanya aktif di kelas, ia menjadi Ketua Mahasiswa Pencinta Alam (Mapala UI), menunjukkan semangat kepemimpinan dan keberaniannya menjelajahi medan intelektual maupun alam.

2. Studi S2 di Boston University: Perempuan Indonesia di Negeri Paman Sam

Pada tahun 1974-1975, Kartini hijrah ke Amerika Serikat untuk menempuh pendidikan S2 Antropologi di Boston University.

Baca Juga: Adik Luhut Jadi Calon Dubes Jepang: Ini 5 Fakta Menarik Kartini Sjahrir

Ia lulus dengan gelar Master pada 1981.

Di masa itu, perempuan Indonesia yang kuliah ke luar negeri adalah hal langka. Kartini  bisa membuktikan bahwa batasan hanya ada jika kita berhenti bermimpi.

3. Ujian Kandidat Doktor dan Lulus PhD dari Boston

Tidak berhenti di Master, Kartini melanjutkan ke program doktoral.

Setelah menuntaskan ujian kandidat pada 1982, ia kembali ke Boston pada 1988 dan berhasil meraih gelar PhD tahun 1990.

Disertasinya berjudul “Pasar Tenaga Kerja Indonesia: Kasus Sektor Konstruksi” adalah studi mendalam tentang dinamika sosial ekonomi Indonesia dan menjadi rujukan penting dalam kebijakan ketenagakerjaan.