Suara.com - Kemenangan telak pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam Pemilihan Presiden 2024 menyisakan berbagai spekulasi politik.
Salah satu yang paling santer dibicarakan adalah potensi manuver politik Prabowo untuk mengkonsolidasikan kekuasaannya di Istana, termasuk dugaan adanya skenario "mengasingkan" Gibran dari hiruk pikuk politik Jakarta.
Analisis mendalam dari pakar hukum tata negara, Refly Harun, dalam kanal YouTube-nya, Refly Harun Channel, membongkar berbagai indikasi menarik di balik dinamika politik pasca-pemilu ini. Salah satunya Gibran ditugaskan ke papua
Penugasan Gibran ke Papua: Strategi Baru atau Upaya "Pengasingan"?
Salah satu poin utama yang menjadi sorotan adalah rencana penugasan Gibran Rakabuming Raka untuk menyelesaikan masalah di Papua.
Menurut informasi yang beredar, Gibran akan mendapatkan mandat khusus dari Presiden Prabowo Subianto dan akan berkantor langsung di Bumi Cenderawasih. Refly Harun menyoroti langkah ini sebagai manuver yang patut dicermati.
"Gibran akan mendapatkan penugasan baru dari Prabowo Subianto untuk menyelesaikan masalah di Papua dan akan berkantor di sana," ujar Refly Harun dalam kanal YouTube-nya.
"Penugasan ini disebut sebagai langkah strategis yang belum pernah ada sebelumnya, di mana Gibran akan lebih banyak beraktivitas langsung di Papua."
Secara kasat mata, penugasan ini bisa dilihat sebagai langkah positif pemerintah untuk lebih fokus pada pembangunan dan penyelesaian isu di Papua.
Baca Juga: Pejabat Tinggi Otsus Papua Harus Berkantor di Papua
Pemerintah mengklaim bahwa fokus tidak hanya pada infrastruktur fisik, tetapi juga pemenuhan hak asasi manusia, serta merupakan wujud komitmen mendengar aspirasi rakyat Papua.
Namun, di balik narasi resmi, muncul interpretasi lain yang jauh lebih politis.
"Permainan Catur" Prabowo vs. Jokowi: Siapa yang Unggul?
Refly Harun dengan tajam menganalogikan dinamika politik antara Prabowo dan Jokowi sebagai "permainan catur". Dalam analisisnya, Prabowo kini memegang "bidak putih" dan memiliki kendali penuh atas langkah-langkah politik.
"Seorang pengamat politik menyebutkan bahwa Jokowi dan Prabowo sedang melakukan 'permainan catur' dengan skor 2-0 untuk Prabowo karena Prabowo memegang kuasa," ungkap Refly Harun.
Ia menambahkan, "Awalnya, Jokowi mempersiapkan IKN sebagai ibu kota dan menyuruh Prabowo berkantor di sana, sementara Gibran memimpin aglomerasi Jabodetabek. Namun, Prabowo enggan pindah ke IKN."
Penolakan Prabowo untuk pindah ke IKN dan rencana penugasan Gibran ke Papua, menurut Refly, adalah indikasi kuat bahwa Prabowo sedang menjalankan strateginya sendiri.
"Penugasan Gibran ke Papua dilihat sebagai cara Prabowo untuk menjauhkan Gibran dari hiruk pikuk Jakarta dan pencitraan," tegas Refly.
Analisis ini menguatkan dugaan bahwa penugasan Gibran ini bukan sekadar tugas biasa, melainkan bagian dari skenario besar untuk mengkonsolidasikan kekuasaan dan mengurangi pengaruh pihak lain dalam lingkaran Istana.
"Skor 2-0 untuk Prabowo karena Prabowo mengendalikan 'bidak putih' dan memiliki kekuasaan untuk bergerak lebih dulu," tambahnya.
Gibran "Dimagangkan" atau "Disingkirkan"?
Penugasan Gibran ke Papua memunculkan dua perspektif yang kontras. Ada yang melihatnya sebagai peluang, ada pula yang melihatnya sebagai upaya "penyingkiran" halus.
Dari sudut pandang positif, penugasan ini bisa dianggap sebagai ajang "pemagangan" bagi Gibran untuk mengasah kepemimpinan di lapangan.
"Gibran akan 'dimagangkan' sebagai calon pemimpin dengan diberikan tantangan luar biasa di Papua, yang akan menjadi pembelajaran baginya," ujar Refly.
Namun, Refly juga tidak menampik pandangan negatif. "Gibran 'mau ditenggelamkan' agar ayahnya (Jokowi) tidak lagi ikut campur dalam pemerintahan," katanya.
Pandangan ini didukung oleh fakta bahwa kapabilitas seorang wakil presiden tidak bisa "dimagangkan", melainkan harus sudah matang.
Dinamika politik ini tentu menimbulkan harapan dan tantangan besar bagi masa depan kepemimpinan nasional. Harapan agar Gibran mampu tumbuh menjadi pemimpin yang kapabel di tengah tantangan Papua sangat besar.
Namun, jika harapan itu tak terwujud, opsi pemakzulan pun bisa menjadi perbincangan.
Refly Harun juga menyinggung harapan publik untuk Pemilu 2029 yang lebih adil dan transparan.
"Harapan agar Pemilu 2029 berlangsung secara adil dan Gibran tidak lagi 'bersembunyi di ketiak bapaknya'," pungkas Refly.
Sebelumnya diberitakan, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengaku siap menjalankan penugasan khusus di Papua, sebagaimana instruksi Presiden Prabowo Subianto.
Lebih dari itu Gibran juga menegaskan dirinya siap bahkan untuk berkantor di Papua demi percepatan pembangunan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat ujung timur Indonesia itu.
“Ya, kami sebagai pembantu presiden siap ditugaskan di mana pun, kapan pun, dan saat ini kita menunggu perintah. Kita siap,” kata Gibran saat memberi keterangan pers usai meninjau sentra pengrajin lurik di Dusun II, Mlese, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Rabu (9/7/2025).
Putra sulung Presiden Joko Widodo itu juga menegaskan bahwa apa yang dilakukannya merupakan kelanjutan dari fondasi yang telah dibangun Wakil Presiden periode sebelumnya, K.H. Ma’ruf Amin.
“Ini kan melanjutkan kerja keras dari Pak Wapres Ma’ruf Amin untuk masalah Papua,” ujarnya.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar