Suara.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya kembali menunjukkan komitmennya sebagai pelopor dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat pemerintah daerah. Bahkan, Kota Surabaya dinilai layak menjadi contoh nasional dalam implementasi Reformasi Birokrasi Tematik (RBT), khususnya dalam hal pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Rini Widyantini, saat melakukan kunjungan kerja ke Kota Pahlawan pada Kamis (3/7/2025).
Dalam kunjungan tersebut, Menteri Rini memberikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya yang dinilai berhasil mengimplementasikan Reformasi Birokrasi Tematik (RBT) secara konkret dan berdampak langsung pada masyarakat.
"KemenPAN-RB punya tugas untuk bagaimana meng-empowering (menguatkan) kementerian, lembaga, dan pemerintahan daerah untuk bisa melaksanakan reformasi birokrasi. Wali Kota atau Kota Surabaya ini menjadi salah satu pionir keberhasilan dari pada reformasi birokrasi," ujar Menteri Rini.
Menteri Rini menyampaikan bahwa reformasi birokrasi di era saat ini tidak hanya berfokus pada tataran administratif, tetapi diarahkan pada tema-tema strategis nasional, seperti pengentasan kemiskinan dan hilirisasi industri. Surabaya dinilai berhasil mengintegrasikan dua tema ini dalam kebijakan dan implementasi di lapangan.
"Reformasi birokrasi kita bagi dalam beberapa reformasi tematik. Termasuk di dalamnya ada reformasi birokrasi pengentasan kemiskinan, hilirisasi, dan lain sebagainya," jelasnya.
Tak hanya itu, berdasarkan hasil penilaian indeks reformasi birokrasi yang dilakukan KemenPAN-RB, Pemkot Surabaya berhasil meraih skor tertinggi di antara seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia.
"Indeks reformasi birokrasi untuk Pemkot Surabaya ini terbaik di antara semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Dan beliau (Wali Kota Eri Cahyadi) sudah berhasil juga untuk meng-orkestrasi program-program sehingga RB Tematik itu bisa dijalankan," ungkap Menteri Rini.
Namun demikian, Menteri Rini menegaskan bahwa reformasi birokrasi tidak boleh berhenti sebagai kebijakan formalitas belaka. Ia menekankan pentingnya implementasi yang cepat dan berdampak terhadap kehidupan masyarakat, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
Baca Juga: Jawa Timur Juara Ketahanan Pangan Nasional, Bagaimana Kinerja Tanah Pasundan di Era Dedi Mulyadi?
"Saya datang ke Surabaya tentunya selain memberikan arahan terhadap kebijakan-kebijakan kaitannya dengan reformasi birokrasi, saya ingin melihat bagaimana implementasi reformasi birokrasi tematik yang dijalankan oleh Pemda Surabaya ini," imbuhnya.
Dalam kunjungannya, Menteri Rini juga menyambangi sejumlah lokasi pelayanan publik di Surabaya. Termasuk di antaranya Puskesmas Tambakrejo dan Mal Pelayanan Publik (MPP) Siola. Kunjungan ini dilakukan untuk meninjau langsung dampak program padat karya dan efektivitas pelayanan kepada warga.
"Beliau (Wali Kota Eri Cahyadi) meng-orkestrasi seluruh dinas-dinas untuk punya program bersama dengan program padat karya. Sehingga semuanya bergerak bersama untuk memberantas kemiskinan," ujar Menteri Rini.
Selain itu, Menteri Rini juga memuji MPP Siola sebagai salah satu mal pelayanan publik terbaik di Indonesia. MPP Siola dinilai berhasil memberikan layanan terintegrasi dengan kunjungan masyarakat yang tinggi.
"MPP Kota Surabaya ini termasuk mal pelayanan publik yang paling tinggi atau mal pelayanan publik kategori Prima. Karena paling banyak mendapatkan kunjungan dari masyarakat untuk mendapatkan layanan," imbuhnya.
Di waktu yang sama, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyambut baik apresiasi dari MenPAN-RB. Ia menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan bentuk nyata pengakuan atas kerja keras seluruh jajaran Pemkot Surabaya dalam menghadirkan layanan publik yang semakin dekat dengan warga.
Berita Terkait
-
Komitmen Telkom Terhadap Pelanggan, Direksi Tinjau Langsung Infrastruktur Digital di Surabaya
-
Jadwal Pemutihan Pajak Kendaraan 2025 Jawa Timur, Ada Diskon hingga Bebas Denda!
-
Pertama di Indonesia, Wali Kota Eri Cahyadi Terapkan Lelang Jabatan dengan Proposal dan Adu Gagasan Visi-Misi
-
Berkomitmen pada Veteran, Wali Kota Eri Cahyadi Terima Penghargaan Tertinggi Bintang LVRI dari Legiun Veteran RI
-
Pimpin Rakernas XVII APEKSI, Wali Kota Eri Cahyadi Satukan Sistem Aplikasi Kota Seluruh Indonesia
Terpopuler
- Lipstik Warna Apa yang Cocok di Usia 50-an? Ini 5 Pilihan agar Terlihat Fresh dan Lebih Muda
- 5 Rekomendasi Sampo Kemiri Penghitam Rambut dan Penghilang Uban, Mulai Rp10 Ribuan
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 5 Cat Rambut yang Tahan Lama untuk Tutupi Uban, Harga Mulai Rp17 Ribuan
Pilihan
-
Duduk Perkara Ribut Diego Simeone dengan Vinicius Jr di Laga Derby Madrid
-
5 HP Xiaomi RAM 8GB Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
Terkini
-
PSI Incar Jawa Tengah Jadi Kandang Gajah, Hasto PDIP Kasih Respons Santai, Begini Katanya
-
Rakernas I 2026: PDIP Bakal Umumkan Sikap Resmi Terkait Wacana Pilkada di Akhir Acara
-
Megawati di HUT ke-53 PDIP: Politik Adalah Alat Pengabdian, Bukan Sekadar Kejar Jabatan
-
Megawati Dorong Politik Berbasis Kearifan Lokal: Peradaban Diukur dari Cara Menghormati Bumi
-
Instruksi Tegas Megawati di HUT ke-53 PDIP: Kader Wajib Jaga Alam, Hingga Lawan Keserakahan
-
Kritik Keras Regulasi Karpet Merah Konsesi, Megawati: Itu Pemicu Bencana Ekologis di Sumatra
-
Megawati di HUT ke-53 PDIP: Krisis Iklim Adalah Ancaman Nyata, Generasi Muda Paling Dirugikan
-
Megawati Kecam Intervensi AS di Venezuela: Ini Imperialisme Modern!
-
Rocky Gerung Ngaku Girang Hadir di HUT ke-53 PDIP, Puji Pidato Megawati: Jernih, Tulus, dan Berani
-
BGN Ancam Suspend Dapur MBG Tanpa Sertifikat Higiene, Target Nol Keracunan 2026