Suara.com - Wacana mengenai Wakil Presiden Gibran Rakabuming berkantor di Papua menjadi sorotan publik dan memantik diskusi politik.
Kabar tersebut turut direspons oleh pengamat politik Rocky Gerung. Meski kerap mengkritisi kemampuan Gibran sebagai wapres, namun kali ini Rocky mendukung wacana penugasan Gibran ke Papua.
Menurut Rocky, Gibran memang sepatutnya diberi tugas khusus agar publik dapat mengingat kapasitasnya sebagai Wakil Presiden.
“Memang harus ada tugas khusus pada beliau, pada Pak Wapres supaya ada yang akan diingat orang tentang kapasitas Pak Gibran,” kata Rocky Gerung dikutip dari kanal YouTube Rocky Gerung Official pada Kamis, 10 Juli 2025.
Rocky Gerung mencontohkan Jusuf Kalla sebagai wakil presiden yang memiliki keahlian di bidang negosiasi perdamaian.
Ia menyarankan agar Gibran bisa mencontoh wapres sebelumnya yang memiliki spesialisasi atau fungsi tertentu.
“Kan kita tahu misalnya Pak Jusuf Kalla sebagai wapres itu selalu punya keahlian di bidang negosiasi perdamaian, jadi Pak Gibran juga sebagai pemimpin negara memerlukan keahlian khusus atau fungsi-fungsi khusus,” katanya.
Wacana berkantor di Papua dinilai Rocky sebagai salah satu cara untuk membentuk kapabilitas politik Gibran.
Ia mengatakan bahwa Papua menyimpan isu-isu berat seperti pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), perusakan lingkungan, dan konflik identitas. Semua hal tersebut, menurutnya, bisa menjadi pelajaran baru bagi Gibran.
Baca Juga: Mandat Papua di Tangan Gibran: Lanjutkan Proyek atau Buka Dialog? Ini 4 PR Besar yang Menantinya
Setelah mendapatkan pengalaman menangani Papua, Gibran akan mendapat semacam "sertifikat khusus" berupa pengakuan publik atas kemampuannya.
“Kan di situ ada masalah Hak Asasi Manusia (HAM), lingkungan hidup, bahkan soal kedudukan geopolitik dari Papua di Pasifik, dan semua itu harusnya dibaca baik oleh Gibran supaya dia dapat sertifikat khusus, artinya pengakuan publik yang harusnya dilekatkan pada seseorang yang menjabat sebagai wapres,” ujarnya.
Rocky juga menegaskan bahwa penugasan Gibran di Papua jauh lebih bermanfaat ketimbang berkantor di IKN.
“Tapi kalau Gibran mau diingat orang, dia memang harus bukan berkantor di IKN seperti yang dia inginkan. Berkantor di IKN lalu fungsi apa? Ngapain?” ucapnya.
Papua dinilai sebagai wilayah yang strategis untuk membentuk pemahaman geopolitik, terutama dalam konteks hubungan Indonesia dan Australia, serta isu-isu berat lainnya.
“Kalau di Papua kan sangat strategis, dia bisa belajar banyak hal tentang politik internasional. Bagaimana ketegangan Australi dan Indonesia,” kata Rocky.
“Semua itu diperlukan untuk memastikan bahwa ada wpres yang punya kemampuan khusus atau unik. Dengan cara itu Gibran bisa pamerkan lagi keahlian dia,” sambungnya.
Rocky juga menyindir bahwa Gibran sebaiknya tidak terus-menerus tampil dengan aktivitas-aktivitas remeh seperti mengikuti tren viral yang seperti baru-baru ini ia lakukan.
“Daripada pamer-pamerin sesuatu yang soal memotong tebu atau aura farming,” ujarnya.
Bagi Rocky, Papua adalah tempat terbaik untuk menguji kualitas seorang pemimpin secara menyeluruh.
Dari kepemimpinan hingga kesabaran, dari diplomasi hingga ketahanan mental, semua bisa diasah di sana.
“Papua adalah tempat terbaik untuk menguji kepemimpinan, kesabararan, ketekunan, terutama pengetahuan,” ujarnya.
Sebagai penutup, Rocky menyarankan agar Gibran benar-benar menetap dan berkantor di Papua hingga akhir masa jabatannya pada 2029.
“Jadi sekali lagi kita usulkan Pak Gibran itu bisa berkantor di Papua sampai 2029,” pungkas Rocky.
Kontributor : Rizka Utami
Berita Terkait
-
Ada Survei Puas di Tengah Pemakzulan Gibran, Mampukah Pimpin Indonesia di Lingkaran Kontroversinya?
-
Suara Live: Gibran Ngantor di Papua? dan Ari Lasso Geram! Rider Musisi Jadi Sorotan
-
Mantan Menteri Agama Beberkan 'Dosa' Gibran, Purnawirawan Siapkan Opsi Paksaan Makzulkan Wapres
-
Misteri di Balik Pertemuan Rahasia Rocky Gerung dan Sufmi Dasco Ahmad: Apa yang Sebenarnya Dibahas?
-
Wacana Pemakzulan Gibran 'Didinginkan' di Parlemen? Jokowi Sebut Syarat Berat, Istana justru Santai
Terpopuler
- Gerbang Polda DIY Dirobohkan Massa Protes Kekerasan Aparat, Demonstran Corat-coret Tembok Markas
- Setahun Andi Sudirman-Fatmawati Pimpin Sulsel, Pengamat: Kinerja Positif dan Tata Kelola Membaik
- Mahasiswi Tergeletak Bersimbah Darah Dibacok Mahasiswa di UIN Suska Riau
- Viral Bocah Beragama Kristen Ikut Salat Tarawih 3 Hari Berurut-turut, Celetukannya Bikin Ngakak
- 5 Rekomendasi Sepeda Lipat di Bawah 5 Juta yang Ringan dan Stylish, Mobilitas Semakin Nyaman
Pilihan
-
Jenazah Alex Noerdin Disalatkan di Masjid Agung Palembang, Ini Suasana Lengkapnya
-
John Tobing Sang Maestro 'Darah Juang' Berpulang, Ini Kisah di Balik Himne Reformasi
-
Pencipta Lagu 'Darah Juang' John Tobing Meninggal Dunia di RSA UGM
-
Hidup Tak Segampang Itu Ferguso! Ilusi Slow Living di Magelang yang Bikin Perantau Gulung Tikar
-
Hujan Gol, Timnas Indonesia Futsal Putri Ditahan Malaysia 4-4 di Piala AFF Futsal 2026
Terkini
-
Lingkaran Setan Kekerasan di Balik Seragam: Mengapa Polisi Junior Terus Jadi Korban Senior?
-
Bareskrim Ambil Alih Pengejaran Ko Erwin, Bandar Narkoba Terkait Kasus AKBP Didik
-
WNA Australia Terinfeksi Campak Usai Kunjungi RI, Kemenkes Percepat Imunisasi MR untuk Anak PAUDTK
-
Pramono Anung Instruksikan Perluasan Akses Jalan Guna Urai Kemacetan Flyover Latumenten
-
KPK Telusuri Pemilik Lima Koper Berisi Uang Rp5 Miliar dalam Kasus Bea Cukai
-
DPRD DKI Kritik Impor 3.100 Sapi oleh Pramono Anung, Dinilai Tak Sejalan UU Pangan
-
Habib Jafar: Ramadan Momentum Jadi Muslim Kaya Hati, Bukan Sekadar Kaya Materi
-
Hakim Tetapkan Kerugian Negara Kasus Korupsi Minyak Pertamina Sebesar Rp9,4 Triliun
-
Divonis 9 Tahun Penjara, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Sebut Fakta Sidang Diabaikan
-
Ancaman Nyata dari AS hingga AI: Bagaimana RI Menjaga 'Benteng' Pembangunan Nasional di 2026?