Suara.com - Wacana mengenai Wakil Presiden Gibran Rakabuming berkantor di Papua menjadi sorotan publik dan memantik diskusi politik.
Kabar tersebut turut direspons oleh pengamat politik Rocky Gerung. Meski kerap mengkritisi kemampuan Gibran sebagai wapres, namun kali ini Rocky mendukung wacana penugasan Gibran ke Papua.
Menurut Rocky, Gibran memang sepatutnya diberi tugas khusus agar publik dapat mengingat kapasitasnya sebagai Wakil Presiden.
“Memang harus ada tugas khusus pada beliau, pada Pak Wapres supaya ada yang akan diingat orang tentang kapasitas Pak Gibran,” kata Rocky Gerung dikutip dari kanal YouTube Rocky Gerung Official pada Kamis, 10 Juli 2025.
Rocky Gerung mencontohkan Jusuf Kalla sebagai wakil presiden yang memiliki keahlian di bidang negosiasi perdamaian.
Ia menyarankan agar Gibran bisa mencontoh wapres sebelumnya yang memiliki spesialisasi atau fungsi tertentu.
“Kan kita tahu misalnya Pak Jusuf Kalla sebagai wapres itu selalu punya keahlian di bidang negosiasi perdamaian, jadi Pak Gibran juga sebagai pemimpin negara memerlukan keahlian khusus atau fungsi-fungsi khusus,” katanya.
Wacana berkantor di Papua dinilai Rocky sebagai salah satu cara untuk membentuk kapabilitas politik Gibran.
Ia mengatakan bahwa Papua menyimpan isu-isu berat seperti pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), perusakan lingkungan, dan konflik identitas. Semua hal tersebut, menurutnya, bisa menjadi pelajaran baru bagi Gibran.
Baca Juga: Mandat Papua di Tangan Gibran: Lanjutkan Proyek atau Buka Dialog? Ini 4 PR Besar yang Menantinya
Setelah mendapatkan pengalaman menangani Papua, Gibran akan mendapat semacam "sertifikat khusus" berupa pengakuan publik atas kemampuannya.
“Kan di situ ada masalah Hak Asasi Manusia (HAM), lingkungan hidup, bahkan soal kedudukan geopolitik dari Papua di Pasifik, dan semua itu harusnya dibaca baik oleh Gibran supaya dia dapat sertifikat khusus, artinya pengakuan publik yang harusnya dilekatkan pada seseorang yang menjabat sebagai wapres,” ujarnya.
Rocky juga menegaskan bahwa penugasan Gibran di Papua jauh lebih bermanfaat ketimbang berkantor di IKN.
“Tapi kalau Gibran mau diingat orang, dia memang harus bukan berkantor di IKN seperti yang dia inginkan. Berkantor di IKN lalu fungsi apa? Ngapain?” ucapnya.
Papua dinilai sebagai wilayah yang strategis untuk membentuk pemahaman geopolitik, terutama dalam konteks hubungan Indonesia dan Australia, serta isu-isu berat lainnya.
“Kalau di Papua kan sangat strategis, dia bisa belajar banyak hal tentang politik internasional. Bagaimana ketegangan Australi dan Indonesia,” kata Rocky.
Berita Terkait
-
Ada Survei Puas di Tengah Pemakzulan Gibran, Mampukah Pimpin Indonesia di Lingkaran Kontroversinya?
-
Suara Live: Gibran Ngantor di Papua? dan Ari Lasso Geram! Rider Musisi Jadi Sorotan
-
Mantan Menteri Agama Beberkan 'Dosa' Gibran, Purnawirawan Siapkan Opsi Paksaan Makzulkan Wapres
-
Misteri di Balik Pertemuan Rahasia Rocky Gerung dan Sufmi Dasco Ahmad: Apa yang Sebenarnya Dibahas?
-
Wacana Pemakzulan Gibran 'Didinginkan' di Parlemen? Jokowi Sebut Syarat Berat, Istana justru Santai
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar