Megawati Serukan Gagasan Bung Karno soal Rujukan Moral Bangun Tatanan Dunia Baru, Ini Katanya

Suara.com - Presiden Kelima Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mengangkat pidato Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB tahun 1960 sebagai rujukan moral dalam membangun tatanan dunia baru yang lebih adil dan berkeadaban.

Hal itu disamlaikan Megawati dalam forum Global Civilizations Dialogue yang berlangsung di Wisma Tamu Negara Diaoyutai, Beijing, Kamis (10/7/2025).

Megawati menyampaikan bahwa pidato Presiden Soekarno yang berjudul “To Build the World Anew” telah menjadi bagian dari Memory of the World oleh UNESCO.

Pidato tersebut dinilainya sebagai mercusuar nilai dan arah dunia pasca-kolonialisme.

“Izinkan saya mengangkat kembali pidato yang telah menjadi mercusuar bagi generasi bangsa kami dan telah dijadikan Memory of the World oleh United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization atau UNESCO, sebuah lembaga internasional di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yakni pidato Presiden Soekarno di hadapan Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1960 yang berjudul: ‘To Build the World A New’,” kata Megawati dalam keterangannya seperti dikutip Suara.com.

Ia menjelaskan bahwa dalam pidato tersebut, Bung Karno menyampaikan seruan mendesak untuk mengakhiri dunia lama yang dibangun di atas fondasi kapitalisme eksploitatif, kolonialisme, dan imperialisme.

Sebagai gantinya, Bung Karno menawarkan gagasan mengenai tata dunia baru.

“Dalam pidato tersebut, Presiden Soekarno menyampaikan dengan lantang bahwa dunia lama yang dibangun di atas kapitalisme yang eksploitatif, kolonialisme dan imperialisme harus digantikan dengan tata dunia baru,” ujarnya.

Menurutnya, dunia baru yang dimaksud Bung Karno bukanlah tatanan yang ditentukan oleh kekuatan senjata atau siapa yang menang dalam perang, melainkan dunia yang berdiri di atas nilai-nilai luhur kemanusiaan dan keadaban.

Baca Juga: Megawati Usulkan Piagam Masa Depan Bersama untuk Tata Dunia Baru

“Dunia baru yang beliau maksud adalah dunia yang dibangun bukan di atas senjata, tetapi di atas nilai-nilai luhur kemanusiaan. Dunia yang bukan ditentukan oleh siapa yang paling kuat, tetapi oleh siapa yang paling beradab,” katanya.

Ia juga menekankan bahwa falsafah Pancasila yang ditawarkan Bung Karno dalam pidatonya bukan sekadar doktrin nasional, tetapi dapat dijadikan sebagai kerangka etik global.

“Untuk membangun dunia baru itu, Presiden Soekarno menawarkan falsafah Pancasila pada forum dunia bersejarah tersebut. Pancasila bukan hanya doktrin nasional untuk bangsa Indonesia, tetapi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat digunakan sebagai kerangka etik global,” katanya.

Lebih lanjut, Megawati menguraikan kelima sila Pancasila sebagai dasar etik global yang relevan dalam menyusun kembali fondasi moral dunia.

Yakni Ketuhanan sebagai dasar spiritual universal umat manusia; Kemanusiaan yang adil dan beradab, yang menolak rasisme, penjajahan, dan kekerasan; Persatuan, yang menolak politik pecah-belah dan mendukung persaudaraan dunia; Musyawarah dan Mufakat, yang menghormati partisipasi, bukan dominasi; dan Keadilan sosial, sebagai cita-cita kesejahteraan bersama umat manusia.

“Presiden Soekarno percaya bahwa jika kita ingin menyelamatkan dunia dari kehancuran, maka kita harus menyusun ulang tata dunia baru ini dari dasar atau fundamen, bukan hanya menambalnya. Dan fundamen itu, bagi bangsa kami, adalah Pancasila yang nilai-nilainya juga bersifat universal,” tuturnya.

Megawati meyakini bahwa pengakuan UNESCO terhadap pidato Bung Karno tersebut bukan sekadar penghargaan simbolik, melainkan pengakuan internasional terhadap kontribusi ideologis bangsa Indonesia dalam membangun peradaban dunia.

Dalam forum yang dihadiri 600 perwakilan dari 144 negara tersebut, Megawati didaulat sebagai pembicara pertama dilanjutkan sejumlah tokoh pimpinan negara seperti Nangolo Mbumba (Presiden keempat Namibia), Yukio Hatoyama (mantan PM Jepang), Essam Sharaf (mantan PM Mesir), Yves Leterme (mantan PM Belgia) dan Jhala Nath Khanal (mantan PM Nepal).