Suara.com - Wacana pemberangkatan ibadah haji dan umrah menggunakan kapal laut kembali mengemuka. Namun, ide yang terdengar nostalgis ini ternyata dihadapkan pada sejumlah tantangan besar, mulai dari waktu tempuh yang bisa berbulan-bulan hingga efisiensi biaya yang masih jadi pertanyaan.
Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengakui bahwa gagasan ini tengah dijajaki bersama otoritas Arab Saudi. Namun, ia juga menekankan perlunya kajian yang sangat mendalam sebelum wacana ini bisa direalisasikan.
"Sudah lama diwacanakan itu, tapi Malaysia kayaknya lebih agresif. Kita masih perlu banyak pertimbangan. Pertama dari segi waktu, karena sangat lama," ujar Nasaruddin di Jakarta, dilansir Antara, Kamis (10/7/2025).
Menag mengingatkan pada sejarah perjalanan haji via laut di masa lalu yang bisa memakan waktu hingga empat bulan. Meskipun kapal modern lebih cepat, efisiensi waktu tetap menjadi kendala utama bagi jamaah Indonesia.
"Sekarang mungkin kapalnya lebih cepat. Jalur laut itu memang ada, tapi lebih cocok untuk negara-negara yang jaraknya lebih dekat, seperti Mesir. Kalau kita kan jauh, jadi perlu dihitung ulang," kata dia.
Kenyataan di lapangan, menurut Menag, juga belum mendukung. Sejumlah perusahaan yang menawarkan konsep ini ternyata belum memiliki armada kapal sendiri.
"Banyak sih perusahaan yang pernah datang ke kantor, mempresentasikan konsep itu. Tapi mereka juga belum punya kapal sendiri," katanya.
Kemenhub Sebut Banyak PR
Suara senada datang dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Pihaknya menegaskan bahwa rencana ini membutuhkan kajian yang komprehensif dan tidak bisa dilakukan secara terburu-buru.
Baca Juga: Misi Tuntas: Kloter Terakhir Jemaah Haji 2025 Tinggalkan Madinah
"Untuk itu (rencana kebijakan pemberangkatan ibadah umrah dan haji Indonesia melalui moda transportasi laut) dibutuhkan kajian komprehensif," kata Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub, Ernita Titis Dewi, di Jakarta, Jumat.
Kemenhub menyoroti sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, antara lain:
- Kesiapan sarana dan prasarana pelabuhan.
- Keterbatasan armada kapal yang tersedia.
- Kajian biaya, apakah benar bisa lebih terjangkau dari pesawat.
- Durasi perjalanan yang sangat lama dan pengaruhnya pada kenyamanan jamaah.
"Selain itu juga aspek sarananya, terkait kapal yang tersedia saat ini, juga hal ini terkait apakah biaya transportasi terjangkau dan pangsa pasar yang ada karena menggunakan kapal tentunya membutuhkan waktu yang lebih lama," ujarnya.
Meski penuh tantangan, pemerintah tetap membuka peluang. Menag Nasaruddin menyebut jika semua infrastruktur dan persyaratan terpenuhi, opsi ini bisa menjadi alternatif yang lebih terjangkau bagi masyarakat.
"Digagas ke depan kami kira sangat prospektif memperkenalkan umrah dan haji melalui kapal laut. Kami juga kemarin berbicara dengan sejumlah pejabat-pejabat di Saudi Arabia," ujar Menteri Agama.
Berita Terkait
-
Misi Tuntas: Kloter Terakhir Jemaah Haji 2025 Tinggalkan Madinah
-
Ketua Komisi VIII DPR: Umrah Masih Mungkin Lewat Jalur Laut, Kalau Haji Berat
-
Menag Nasaruddin Umar: Kami Belum Pernah Wacanakan Haji Via Laut
-
BP Haji Sebut Haji Jalur Laut Lebih Mahal, Menag Menyanggah: Tergantung!
-
Eks Irjen Kemenag Bongkar Dugaan Korupsi Haji Era Yaqut Tembus Rp 2 Triliun: Itu Pelanggaran Serius!
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Selevel Innova Budget Rp60 Jutaan untuk Keluarga Besar
- 5 Pilihan Ban Motor Bebas Licin, Solusi Aman dan Nyaman buat Musim Hujan
- 5 HP Memori 128 GB Paling Murah untuk Penggunaan Jangka Panjang, Terbaik November 2025
- 5 Mobil Keluarga Bekas Kuat Tanjakan, Aman dan Nyaman Temani Jalan Jauh
- Cara Cek NIK KTP Apakah Terdaftar Bansos 2025? Ini Cara Mudahnya!
Pilihan
-
Menkeu Purbaya Mau Bekukan Peran Bea Cukai dan Ganti dengan Perusahaan Asal Swiss
-
4 HP dengan Kamera Selfie Beresolusi Tinggi Paling Murah, Cocok untuk Kantong Pelajar dan Mahasiswa
-
4 Rekomendasi HP Layar AMOLED Paling Murah Terbaru, Nyaman di Mata dan Cocok untuk Nonton Film
-
Hasil Liga Champions: Kalahkan Bayern Muenchen, Arsenal Kokoh di Puncak Klasemen
-
Menkeu Purbaya Diminta Jangan Banyak Omon-omon, Janji Tak Tercapai Bisa Jadi Bumerang
Terkini
-
Perempuan Jadi Pilar Utama Ketahanan Keluarga ASN, Pesan Penting dari Akhmad Wiyagus
-
TelkomGroup Fokus Lakukan Pemulihan Layanan Infrastruktur Terdampak Bencana di Sumatra Utara - Aceh
-
Provinsi Maluku Mampu Jaga Angka Inflasi Tetap Terkendali, Mendagri Berikan Apresiasi
-
KPK Beberkan 12 Dosa Ira Puspadewi di Kasus ASDP, Meski Dapat Rehabilitasi Prabowo
-
86 Korban Ledakan SMAN 72 Dapat Perlindungan LPSK, Namun Restitusi Tak Berlaku bagi Pelaku Anak
-
Siapa Vara Dwikhandini? Wanita yang Disebut 24 Kali Check In dengan Arya Daru Sebelum Tewas
-
Prarekonstruksi Ungkap Aksi Keji Ayah Tiri Bunuh Alvaro: Dibekap Handuk, Dibuang di Tumpukan Sampah
-
Eks MenpanRB Bongkar Praktik Titipan CPNS Masa Lalu: Banyak, Kebanyakan dari Kalangan Kepala Daerah
-
Banjir Kepung Sumatera, DPR Desak Prabowo Tetapkan Status Bencana Nasional
-
Rombakan Besar Prolegnas 2026: RUU Danantara dan Kejaksaan Dihapus, RUU Penyadapan Masuk Radar Utama