Suara.com - Ibadah haji lewat jalur laut kembali memicu perdebatan antara harapan efisiensi biaya versi Menteri Agama dan kekhawatiran Badan Pengelola Haji soal potensi mahalnya ongkos kapal wisata.
Pada satu sisi, Kementerian Agama (Kemenag) melihatnya sebagai peluang prospektif, sementara di sisi lain, Badan Penyelenggara Haji (BPH) menyuarakan kekhawatiran serius.
Menjawab isu biaya haji jalur laut berpotensi lebih mahal karena menggunakan kapal wisata, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar berargumen bahwa hal tersebut bisa ditekan apabila ada persaingan usaha yang sehat.
"Tergantung, kalau banyak saingannya bisa murah. Tapi kalau pemain tunggal, mahal," kata Nasaruddin di Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta, Kamis (10/7/2025).
Nasaruddin mengatakan, rencana keberangkatan haji lewat laut ini sudah lama diwacanakan, bahkan negara tetangga seperti Malaysia dinilai lebih agresif merealisasikannya.
Namun, untuk Indonesia, pertimbangannya lebih kompleks, terutama soal durasi perjalanan yang sangat lama.
"Dulu kan memang kita sudah punya pengalaman dengan laut ya. Ada Belle Abeto, ada Gunung Jati tapi itu tiga bulan, empat bulan. Nah sekarang ini mungkin kapalnya lebih cepat ya. Itu ada juga jalur lautnya, tapi terutama dekat-dekat situ ya," kata Nasaruddin.
"Misalnya di Mesir, rata-rata jemaah hajinya itu lebih dekat pakai laut ya. Kayak naik feri aja kan. Tapi kita kan jauh ya dan nantilah kita lihat penyelenggarannya yang akan datang," sambungnya.
Jangan Bebani Jemaah
Baca Juga: Eks Irjen Kemenag Bongkar Dugaan Korupsi Haji Era Yaqut Tembus Rp 2 Triliun: Itu Pelanggaran Serius!
Pandangan berbeda datang dari Kepala Badan Penyelenggara Haji (BPH) Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan.
Ia dengan tegas menolak opsi yang berpotensi menambah beban biaya bagi calon jemaah haji.
Menurutnya, penawaran yang ada saat ini justru membuat biaya haji lebih mahal karena menggunakan kapal wisata dengan durasi perjalanan yang lebih lama dibandingkan pesawat.
"Pernah bertemu dengan penawaran untuk jalur laut ini, memang pertama waktunya lebih lama. Kemudian penawaran yang pertama yang kita terima memang lebih mahal juga karena ini pakai kapal wisata," kata Gus Irfan kepada wartawan, Rabu (9/7/2025).
"Sehingga tentu kita tidak mau menambah biaya untuk jemaah haji. Kecuali ini untuk mereka-mereka yang memang dananya lebih sehingga mau ngambil-ngambil itu," sambung Gus Irfan.
Nasaruddin menegaskan bahwa wacana ini belum masuk ke tahap pembahasan yang lebih lanjut di tingkat pemerintah.
Berita Terkait
Terpopuler
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Dijemput Kejagung, 2 Lainnya Dikejar untuk Ditangkap
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Diperiksa Kejagung, Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya Ikut Diciduk
- 5 Motor yang Jadi Mimpi Buruk Mekanik, Montir Langsung Pura-Pura Sibuk
- realme C100i Jadi Andalan Anak Muda, Baterai Awet 6 Tahun dan Reverse Charging
- 5 HP dengan Kamera Telefoto Terbaik untuk Konten Media Sosial
Pilihan
-
Mengejutkan! Ini Pesan Terakhir Wamen Imipas Silmy Karim Sebelum Dicari KPK Terkait OTT Imigrasi
-
Siasat Dadan Hindayana Cs Korupsi MBG: Pakai Yayasan Sendiri, Sedot Miliaran Rupiah Tiap Hari!
-
Momen Unik Penahanan Dadan Cs, Satu Tersangka Tertinggal Mobil Tahanan hingga 'Dikepung' Wartawan
-
Pakai Rompi Pink dan Diborgol, Kejagung Resmi Tahan Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Cs
-
Drama 'Penjemputan' Dadan Hindayana Cs, Ada yang Sempat Lari ke Jabar
Terkini
-
Kritik Kunjungan LN Prabowo, Mahfud MD: Terlalu Sering Itu Boros, Produknya Harus Jelas!
-
Detik-detik Wamen Imipas Silmy Karim Serahkan Diri ke KPK, Ajudan Dorong Awak Media
-
Silmy Karim Diburu KPK, Menteri Imipas Angkat Bicara
-
Megawati Bakal Terima Penghargaan dari Timor Leste, PDIP Jajaki Kerja Sama Strategis
-
Prabowo ke Petugas MBG: Tak Mau Bekerja Baik, Silakan Minggir!
-
Dadan Hindayana Ditahan, Irma Suryani Prihatin DPR Tak Punya Alat Sanksi untuk Mitra Kerja
-
Jabar Raih Penghargaan Terbaik Dalam Anugerah Kearsipan 2026, Bukti Hormati Setiap Jejak Sejarah
-
KPK Sita 7 Mobil hingga Emas dalam OTT Imigrasi Jakbar
-
KPK Ungkap Wamen Imigrasi Silmy Karim Diduga Terlibat Kasus Izin Tinggal WNA
-
Tolak Wacana Rusun, Korban Kebakaran Kemayoran Minta Pemerintah Bantu Bangun Rumah Lagi