Fadli Zon Ingin Uji Publik Proyek Penulisan Sejarah, Komisi X DPR Minta Dilibatkan

Suara.com - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, meminta Kementerian Kebudayaan melibatkan Komisi X DPR dalam proses uji publik proyek penulisan ulang sejarah.

Menurutnya, hal itu penting agar ada pengawasan.

"Ya tentu kami sudah ada komitmen dengan Kementerian Kebudayaan. Kami minta Kementerian Kebudayaan mengundang juga teman-teman komisi 10 untuk bersama-sama memberikan masukan," kata Lalu ditemui Lombok, Sabtu (12/7/2025).

"Uji publik itu kan memberikan masukan. Mengkritik, memberikan masukan, berpendapat ya di situ," sambungnya.

Nantinya, kata dia, Komisi X akan mengecek mana-mana saja sejarah yang dianggap penting tapi belum dimasukan.

"Dan kita cek mana yang sejarah-sejarah yang belum masuk. Jangan hanya Jawa sentris, luar Jawa juga dicek," ujarnya.

Lebih lanjut, ia berharap uji publik yang dilakukan diharapkan bisa benar-benar menyentuh masyarakat.

"Ya mudah-mudahanlah ajang uji publik ini agar masyarakat betul-betul mendapatkan informasi tentang penulisan sejarah ini," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyambut baik pembentukan tim supervisi oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mengawal proses penulisan ulang sejarah nasional.

Baca Juga: Penulisan Ulang Sejaran dengan Tone Positif: Bagaimana Nasib Buku Kiri?

Ia menyebut langkah itu sebagai bagian dari tugas dan kewenangan DPR, khususnya dalam fungsi pengawasan dan supervisi.

"Ya bagus lah. Ini kan memang tugas DPR untuk melakukan supervisi, termasuk dari Komisi X sendiri," ujar Fadli kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (10/7/2025).

Fadli juga menyebutkan kalau keterlibatan berbagai pihak dalam proses revisi sejarah sangat penting. Oleh karena itu, kementeriannya akan menggelar uji publik yang dijadwalkan mulai digelar pada sekitar akhir Juli.

Fadli memastikan proses penulisan ulang sejarah melibatkan banyak pemangku kepentingan, termasuk dari kalangan akademisi dan sejarawan.

"Kita ingin melibatkan sebanyak-banyaknya stakeholder, termasuk dari kalangan sejarawan, apalagi DPR memang tugas utamanya, salah satunya adalah pengawasan supervisi," ucapnya.

Terkait kemungkinan adanya perbedaan atau perubahan dalam data sejarah yang disusun, Fadli menegaskan bahwa proses penulisan dilakukan langsung oleh para sejarawan, bukan oleh birokrasi kementeriannya.

"Itu kan yang menulis sejarawan. Jadi biar mereka, Kan bukan Birokrasi Kementerian Kebudayaan yang menulis. Ini kan sejarawan-sejarawan," pungkasnya.