Soal Tim Supervisi DPR, Komisi X: Proyek Penulisan Sejarah Tak Boleh Disusupi Kepentingan Penguasa

Suara.com - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menjelaskan soal Tim Supervisi yang dibentuk DPR untuk mengawasi proyek penulisan sejarah ulang yang digagas Kementerian Kebudayaan.

Menurutnya, tim itu nanti akan mengakomodir apa yang selama ini disuarakan oleh publik terkait proyek penulisan sejarah tersebut.

"Nah tetapi pada prinsipnya kami sangat sepakat. Karena memang banyak sekali masukan dari masyarakat. Banyak masyarakat yang curiga dalam tanda petik ya," kata Lalu ditemui di Lombok, Sabtu (12/7/2025).

"Banyak masyarakat kita yang menginginkan bahwa penulisan ini harus betul-betul netral. Tidak boleh disusupi oleh kepentingan siapapun, termasuk kepentingan penguasa," sambungnya.

Ia menegaskan, bahwa Tim Supervisi DPR itu nantinya akan memastikan proyek penulisan sejarah harus dilakukan dengan jujur.

"Nah sehingga kami berpandangan dengan adanya supervisi ini. Ya tentu DPR ingin memastikan bahwa penulisan ini dilakukan secara jujur, objektif, inklusif dan mengakomodir semua," kata dia.

Lalu sebelumnya juga meminta Kementerian Kebudayaan melibatkan Komisi X DPR dalam proses uji publik proyek penulisan ulang sejarah. Menurutnya, hal itu penting agar ada pengawasan.

"Ya tentu kami sudah ada komitmen dengan Kementerian Kebudayaan. Kami minta Kementerian Kebudayaan mengundang juga teman-teman komisi 10 untuk bersama-sama memberikan masukan," kata Lalu.

"Uji publik itu kan memberikan masukan. Mengkritik, memberikan masukan, berpendapat ya di situ," sambungnya.

Baca Juga: DPR Desak Kemenag Setop Praktik 'Haji Jalur Cepat' Pejabat Daerah

Nantinya, kata dia, Komisi X akan mengecek mana-mana saja sejarah yang dianggap penting tapi belum dimasukan.

"Dan kita cek mana yang sejarah-sejarah yang belum masuk. Jangan hanya Jawa sentris, luar Jawa juga dicek," ujarnya.

Lebih lanjut, ia berharap uji publik yang dilakukan diharapkan bisa benar-benar menyentuh masyarakat.

"Ya mudah-mudahanlah ajang uji publik ini agar masyarakat betul-betul mendapatkan informasi tentang penulisan sejarah ini," pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, akan ada tim legislator yang melakukan supervisi dalam penulisan ulang sejarah Indonesia. Lalu apa tugasnya?

Dasco mengungkap, tim supervisi dari pihak DPR itu untuk memastikan sejarah nasional Indonesia ditulis ulang secara baik dan tak ada distorsi sedikit pun.

"Tim supervisi ini dibentuk setelah berkonsultasi dengan Ketua DPR, Ibu Puan Maharani. Ini juga hasil berembuk dengan pemimpin DPR lainnya," kata Dasco, Minggu (6/7/2025).

Dasco menegaskan, tim supervisi tersebut tidak menerobos aturan apa pun dalam ketatanegaraan.

Sebaliknya, dia menegaskan tim supervisi itu dibentuk guna memenuhi serta menjalankan fungsi pengawasan DPR terhadap pihak eksekutif, dalam hal ini Kementerian Kebudayaan RI.