Suara.com - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali menjadi ancaman serius di Sulawesi Selatan (Sulsel).
Kementerian Kehutanan mencatat total luas lahan yang terbakar sejak Januari hingga awal Juli 2025 mencapai 474,91 hektare.
Luas ini sama dengan sekitar 664 lapangan sepak bola ukuran standar.
Wilayah terparah berada di luar kawasan hutan, khususnya Areal Penggunaan Lain (APL).
Hal tersebut diungkapkan Staf Ahli Menteri Kehutanan Bidang Hubungan Antar Lembaga, Fahrizal saat berkunjung ke Kantor Gubernur Sulsel, Jumat, 11 Juli 2025.
Kata Fahrizal, sebagian besar titik panas atau hotspot teridentifikasi berada di wilayah pertanian dan perkebunan milik warga.
"Untuk hotspot cukup banyak. Setelah diidentifikasi sebagian itu adalah pada kawasan pertanian dan perkebunan. Di luar kawasan hutan, dia berada di kawasan APL (Areal Penggunaan Lain) dan luasannya kurang lebih 400 hektare dari Januari sampai Juli awal," ujar Fahrizal.
Dari data yang dihimpun, Kabupaten Pinrang menjadi daerah dengan tingkat kebakaran tertinggi dengan 311,01 hektare.
Disusul oleh sejumlah daerah lain seperti Sidrap 85,09 hektare, Wajo 68,71 hektare, Enrekang 6,94 hektare, Luwu Timur 2,12 hektate, dan Luwu 1,04 hektare.
Baca Juga: Indonesia Dukung Mekanisme Pendanaan Baru untuk Hutan Tropis: Apa Itu TFFF dan Mengapa Penting?
"Yang terbesar untuk luasan itu terjadi di Pinrang. Ada 300 hektare lebih," katanya.
Fahrizal menjelaskan, mayoritas kebakaran dipicu oleh kebiasaan lama petani yang membakar jerami sisa panen sebagai bagian dari proses pembersihan lahan.
Praktik ini meski dinilai cepat dan efisien oleh pelaku, justru memicu potensi kebakaran yang tak terkendali.
"Berdasarkan identifikasi di lapangan itu, seperti yang disampaikan oleh Kepala KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan), itu terjadi karena lahan pertanian di saat mereka membersihkan setelah panen, itu dibakar," ucapnya.
Ia menyebut perlu adanya edukasi kepada masyarakat agar beralih ke metode yang lebih ramah lingkungan. Salah satunya, dengan memanfaatkan jerami menjadi pakan ternak dalam bentuk silase.
"Ini yang mungkin yang disampaikan oleh Pak Gubernur bahwa perlu edukasi kepada masyarakat jerami-jerami itu tidak perlu dibakar. Bisa dimanfaatkan menjadi pakan ternak. Diubah menjadi silase nantinya. Jadi, di saat kita paceklik untuk pakan ternak itu bisa digunakan untuk pakan ternak," sebutnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Selamat Datang Elkan Baggott, Belum Kering Tangis Timnas Indonesia
- Pondok Pesantren Lirboyo Disorot Usai Kasus Trans 7, Ini Deretan Tokoh Jebolannya
- Pengamat Pendidikan Sebut Keputusan Gubernur Banten Nonaktifkan Kepsek SMAN 1 Cimarga 'Blunder'
- Biodata dan Pendidikan Gubernur Banten: Nonaktifkan Kepsek SMA 1 Cimarga usai Pukul Siswa Perokok
- 6 Shio Paling Beruntung Kamis 16 Oktober 2025, Kamu Termasuk?
Pilihan
-
Prabowo Mau Beli Jet Tempur China Senilai Rp148 Triliun, Purbaya Langsung ACC!
-
Menkeu Purbaya Mulai Tarik Pungutan Ekspor Biji Kakao 7,5 Persen
-
4 Rekomendasi HP 2 Jutaan Layar AMOLED yang Tetap Jelas di Bawah Terik Matahari
-
Patrick Kluivert Bongkar Cerita Makan Malam Terakhir Bersama Sebelum Dipecat
-
Dear PSSI! Ini 3 Pelatih Keturunan Indonesia yang Bisa Gantikan Patrick Kluivert
Terkini
-
Dituding Lamban Perbaiki Pasar Taman Puring, Gubernur Pramono: Ada Pedagang yang Menolak
-
Bercanda Soal 'Bensin Susah Terbakar', Pemuda Ini Alami Luka Bakar 80 Persen Usai Nyalakan Korek
-
Bela 11 Warga Adat Maba Sangaji usai Divonis Bersalah, Dandhy Laksono Sebut 'Logika Sesat' Negara
-
Di Hari Spesial Prabowo ke-74, Ketua MPR Muzani Kirim Doa Langsung di Istana
-
Niat Protes Konten Trans7, Ratusan Santri Malah Demo di Depan Transmart Jember
-
Mendagri: Program Tiga Juta Rumah adalah Wujud Kebijakan Ekonomi Kerakyatan Presiden Prabowo
-
Sekap Pasutri Bak Hewan, Pemerasnya Pakai Nopol Dinas Palsu, Seragam Polisi hingga Airsoft Gun
-
PKS Siap Perkuat Bela Negara, Tawarkan Kerja Sama Pelatihan Komcad dengan Kemenhan
-
Mensesneg Ungkap Garuda hingga Pertamina Berpotensi Dipimpin WNA
-
SNDC Indonesia Belum Diserahkan Jelang COP30, Apa yang Sebenarnya Dipertimbangkan Pemerintah?