Suara.com - Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri kembali melakukan pemeriksaan terhadap produsen beras yang diduga curang dalam hal mutu dan takaran.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah dalam menertibkan pasar pangan dan melindungi konsumen dari praktik tidak jujur.
Informasi ini dikonfirmasi oleh Ketua Satgas Pangan Polri yang juga menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Helfi Assegaf.
Saat ditemui di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (14/7/2025), Helfi mengiyakan adanya pemeriksaan terbaru.
“Ada,” katanya singkat sambil masuk ke dalam mobil.
Namun, ketika ditanya lebih lanjut mengenai jumlah produsen beras nakal yang sudah diperiksa, ia belum memberikan rincian.
“Nanti,” ujarnya kepada awak media.
Sebelumnya, pada Kamis (10/7), Satgas Pangan telah memeriksa empat produsen beras berinisial WG, FSTJ, BPR, dan SUL/JG.
Keempatnya diduga melanggar standar mutu dan takaran dalam distribusi beras.
Baca Juga: Amran Sulaiman: Jangan Tempatkan Dokter Baru di Kota, Cari Pelosok Tanpa Lampu!
“Betul, dalam proses pemeriksaan,” kata Brigjen Pol. Helfi saat dikonfirmasi.
Langkah tegas ini menyusul temuan mengejutkan dari Kementerian Pertanian (Kementan).
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa dari 212 merek beras yang disorot karena tidak sesuai dengan standar mutu, sebanyak 10 produsen telah resmi diperiksa oleh Satgas Pangan Polri bersama Bareskrim.
"Ini harus kita selesaikan, kesempatan emas kita selesaikan. Di saat produksi kita, stok kita banyak. Kalau stok kita sedikit, tidak mungkin hal ini kita bisa lakukan karena bisa nanti memukul balik. Tapi sekarang stok kita banyak," tegas Amran.
Menurut Amran, momen ini sangat tepat untuk penindakan karena stok beras nasional sedang dalam kondisi sangat cukup.
Ia mencatat ketersediaan mencapai 4,2 juta ton, angka yang diyakini mampu menahan gejolak pasokan akibat proses hukum terhadap produsen yang curang.
Tag
Berita Terkait
-
Amran Sulaiman: Jangan Tempatkan Dokter Baru di Kota, Cari Pelosok Tanpa Lampu!
-
Petinggi PT Food Station Tjipinang Diperiksa Polisi, Benarkah BUMD DKI Jual Beras Oplosan?
-
Deretan Merek Beras Oplosan Ternama dari 4 Produsen Besar
-
Beras Oplosan Rp100 Triliun: Bukti Kegagalan Sistem Pangan Nasional
-
6 Cara Membedakan Beras Premium dan Beras Oplosan, Ini Tips Aman Membelinya Biar Tidak Tertipu
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 67 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 April 2026: Sikat Item Undersea, Evo Draco, dan AK47
- 5 Rekomendasi Parfum Lokal yang Wanginya Segar seperti Malaikat Subuh
Pilihan
-
Solidaritas Tanpa Batas: Donasi WNI untuk Rakyat Iran Tembus Rp9 Miliar
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
-
Polisi: Begal Petugas Damkar Tertangkap Saat Pesta Narkoba Didampingi Wanita di Pluit
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
Terkini
-
ILUNI UI Soroti Risiko Hukum di Balik Transformasi BUMN: Era Baru, Tantangan Baru
-
H-7 Keberangkatan, Pemerintah: Persiapan Haji 2026 Hampir Rampung 100 Persen
-
Kasus Pelecehan Seksual FH UI: Bukti Dunia Pendidikan Kita Sedang Tidak Baik-Baik Saja?
-
Tak Perlu KTP Pemilik Lama, Polri Longgarkan Syarat Pajak Kendaraan Bekas di Seluruh Daerah!
-
Eropa Bersiap AS Keluar dari NATO, Trump yang 'Mencla-mencle' Jadi Sorotan Jerman
-
Ancam Kesehatan dan Lingkungan: DKI Gelar Operasi Basmi Ikan Sapu-sapu Jumat Lusa
-
Horor di Sekolah Turki: Anak Mantan Polisi Tembak 4 Orang Tewas, 20 Lainnya Luka-luka
-
Pemimpin Fatah Marwan Barghouti Disiksa di Penjara Israel, Dipukuli hingga Diserang Anjing
-
Fakta Baru Kasus Begal Damkar di Gambir: 3 dari 5 Pelaku Ternyata Penjahat Kambuhan!
-
Catat! Ini Jadwal Lengkap Keberangkatan Haji Indonesia 2026