Suara.com - Isu penugasan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Papua bukan sekadar wacana administratif.
Analisis tajam dari seorang mantan Intelijen Negara, Kolonel (Purn) Sri Radjasa Chandra, menguak adanya dugaan skenario politik tingkat tinggi untuk "menyingkirkan" Gibran dari pusat kekuasaan, yang diwarnai jejak masa lalu Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi dan keraguan mendalam dari Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Dalam podcast eksklusif di Forum Keadilan TV, Kolonel Chandra membongkar lapisan-lapisan motif di balik isu yang pertama kali dilempar oleh Menteri Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra tersebut.
Menurutnya, ini jauh lebih kompleks dari sekadar pembagian tugas wakil presiden.
Manuver Politik Menjauhkan Gibran dari Istana?
Spekulasi terkuat yang dianalisis Chandra adalah adanya upaya sistematis untuk menjauhkan putra sulung Presiden Jokowi itu dari lingkar utama kekuasaan di Jakarta. Ia menguraikan beberapa kemungkinan motif di baliknya.
Pertama, sebagai strategi Presiden Prabowo Subianto untuk "menjauhkan Gibran dari tekanan isu pemakzulan" yang sempat berhembus. Kedua, sebuah langkah untuk memutus pengaruh lingkar dalam Jokowi.
Chandra menyebut ada kemungkinan Gibran sengaja "dijauhkan dari orang-orang dekat Jokowi," yang mengindikasikan pergeseran dan perebutan pengaruh di internal pemerintahan baru.
Di sisi lain, penugasan ini juga bisa dibaca sebagai upaya membangun citra Gibran yang selama ini dinilai minim kerja konkret.
Baca Juga: Jadi 'Jebakan Batman' Prabowo? Rocky Gerung Yakin Gibran Betah Ngantor di Papua: Asal Ada Tamiya
"Penugasan ini juga dilihat sebagai upaya agar Gibran terlihat memiliki pekerjaan dan tugas kenegaraan yang jelas, menjawab kritik publik mengenai aktivitasnya yang dianggap kurang mendasar," tegas Kolonel Chandra dikutip dari YouTube pada Selasa (15/7/2025).
Jejak 'Pengkhianatan' Jokowi dan Keraguan Prabowo
Analisis Chandra menjadi semakin tajam ketika ia menarik benang merah ke masa lalu Jokowi di Papua, yang ia sebut menjadi sumber keraguan Prabowo untuk menempatkan Gibran di sana.
"Ada keraguan dari Prabowo terkait penempatan Gibran di Papua karena latar belakang masa lalu ayahnya, Jokowi, yang pernah membawa dokumen referendum Papua Barat ke Brisbane pada tahun 2014," papar Chandra.
Tindakan Jokowi pada Agustus 2014, sesaat sebelum dilantik, yang bertemu dengan Profesor Damien Kingsbury sambil membawa dokumen tersebut, "dianggap sebagai indikasi pengkhianatan," dan diduga atas rekomendasi dari Amerika Serikat.
Latar belakang inilah yang disinyalir membuat Prabowo gamang.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pratama Arhan dan Azizah Salsha Dikabarkan Rujuk, Ini Penjelasaan Pengadilan Agama Tigaraksa
- Sahroni Ditemukan Tewas, Dikubur Bersama 4 Anggota Keluarganya di Halaman Belakang Rumah
- Link Resmi Template Brave Pink Hero Green Lovable App, Tren Ubah Foto Jadi Pink Hijau
- Penuhi Tuntutan Demonstran, Ketua DPRA Setuju Aceh Pisah dari Indonesia
- Presiden Prabowo Tunjuk AHY sebagai Wakilnya ke China, Gibran ke Mana?
Pilihan
-
Pelatih Persija Kasihan dengan Gerald Vanenburg, Soroti Situasi Timnas Indonesia U-23
-
Harga Emas Antam Lebih Murah Hari Ini Jadi Rp 2.042.000 per Gram
-
Video Lawas Nadiem Makarim Viral Lagi, Ngaku Lahir di Keluarga Anti Korupsi!
-
Mees Hilgers Main Lagi, Pelatih FC Twente Resmi Dipecat!
-
Mees Hilgers Tiba-tiba Kembali Masuk Starting XI FC Twente, Kok Bisa?
Terkini
-
Soal Peluang Jadi Tersangka Kasus BJB, KPK Akan Periksa Ridwan Kamil Dulu
-
Dapat Ratusan Ribu dari DANA Kaget? Ini Cara Kerja dan Tips Biar Beruntung
-
Dihadiri Prabowo hingga Menhan, Peringatan Maulid Nabi Momentum Teladani Akhlak Rasulullah SAW
-
Prabowo Sebut Ada Makar dan Terorisme, Ferry Irwandi: Ibarat Kapal Tenggelam, Jangan Salahkan Air
-
BEM SI Desak Prabowo Bentuk Tim Investigasi Makar dan Tolak Militerisme
-
Prabowo Minta Tim Ekonomi Tingkatkan Lapangan Kerja Secara Merata, Tidak Terpusat di Jakarta
-
Gibran Tinjau Pasar Cipulir Malam Hari, Tiru Gaya Jokowi?
-
Hasil Dialog Bareng Mahasiswa di Istana: Tuntutan 17+8 Dibawa Menteri Sampai ke Meja Presiden
-
BEM SI Tagih Janji 19 Juta Lapangan Pekerjaan Wapres Gibran ke DPR RI, Malah Tuai Nyinyiran
-
BEM SI Kerakyatan "Gedor" Istana: Desak RUU Perampasan Aset, Usut Makar, Tolak Militerisme