Suara.com - Isu penugasan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Papua bukan sekadar wacana administratif.
Analisis tajam dari seorang mantan Intelijen Negara, Kolonel (Purn) Sri Radjasa Chandra, menguak adanya dugaan skenario politik tingkat tinggi untuk "menyingkirkan" Gibran dari pusat kekuasaan, yang diwarnai jejak masa lalu Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi dan keraguan mendalam dari Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Dalam podcast eksklusif di Forum Keadilan TV, Kolonel Chandra membongkar lapisan-lapisan motif di balik isu yang pertama kali dilempar oleh Menteri Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra tersebut.
Menurutnya, ini jauh lebih kompleks dari sekadar pembagian tugas wakil presiden.
Manuver Politik Menjauhkan Gibran dari Istana?
Spekulasi terkuat yang dianalisis Chandra adalah adanya upaya sistematis untuk menjauhkan putra sulung Presiden Jokowi itu dari lingkar utama kekuasaan di Jakarta. Ia menguraikan beberapa kemungkinan motif di baliknya.
Pertama, sebagai strategi Presiden Prabowo Subianto untuk "menjauhkan Gibran dari tekanan isu pemakzulan" yang sempat berhembus. Kedua, sebuah langkah untuk memutus pengaruh lingkar dalam Jokowi.
Chandra menyebut ada kemungkinan Gibran sengaja "dijauhkan dari orang-orang dekat Jokowi," yang mengindikasikan pergeseran dan perebutan pengaruh di internal pemerintahan baru.
Di sisi lain, penugasan ini juga bisa dibaca sebagai upaya membangun citra Gibran yang selama ini dinilai minim kerja konkret.
Baca Juga: Jadi 'Jebakan Batman' Prabowo? Rocky Gerung Yakin Gibran Betah Ngantor di Papua: Asal Ada Tamiya
"Penugasan ini juga dilihat sebagai upaya agar Gibran terlihat memiliki pekerjaan dan tugas kenegaraan yang jelas, menjawab kritik publik mengenai aktivitasnya yang dianggap kurang mendasar," tegas Kolonel Chandra dikutip dari YouTube pada Selasa (15/7/2025).
Jejak 'Pengkhianatan' Jokowi dan Keraguan Prabowo
Analisis Chandra menjadi semakin tajam ketika ia menarik benang merah ke masa lalu Jokowi di Papua, yang ia sebut menjadi sumber keraguan Prabowo untuk menempatkan Gibran di sana.
"Ada keraguan dari Prabowo terkait penempatan Gibran di Papua karena latar belakang masa lalu ayahnya, Jokowi, yang pernah membawa dokumen referendum Papua Barat ke Brisbane pada tahun 2014," papar Chandra.
Tindakan Jokowi pada Agustus 2014, sesaat sebelum dilantik, yang bertemu dengan Profesor Damien Kingsbury sambil membawa dokumen tersebut, "dianggap sebagai indikasi pengkhianatan," dan diduga atas rekomendasi dari Amerika Serikat.
Latar belakang inilah yang disinyalir membuat Prabowo gamang.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Body Lotion dengan Kolagen untuk Usia 50-an, Kulit Kencang dan Halus
- 8 Bedak Translucent untuk Usia 50-an, Wajah Jadi Flawless dan Natural
- Sepatu On Cloud Ori Berapa Harganya? Cek 5 Rekomendasi Paling Empuk buat Harian
- 6 Sabun Cuci Muka dengan Kolagen agar Kulit Tetap Kenyal dan Awet Muda
- 5 Sepatu Lari Rp300 Ribuan di Sports Station, Promo Akhir Tahun
Pilihan
-
Stok BBM Shell Mulai Tersedia, Cek Lokasi SPBU dan Harganya
-
Kekuatan Tersembunyi Mangrove: Bisakah Jadi Solusi Iklim Jangka Panjang?
-
Orang Pintar Ramal Kans Argentina Masuk Grup Neraka di Piala Dunia 2026, Begini Hasilnya
-
6 Rekomendasi HP Rp 3 Jutaan Terbaik Desember 2025, Siap Gaming Berat Tanpa Ngelag
-
Listrik Aceh, Sumut, Sumbar Dipulihkan Bertahap Usai Banjir dan Longsor: Berikut Progresnya!
Terkini
-
Darurat yang Tak Bisa Lagi Diabaikan: Kekerasan di Sekolah Terus Berulang, Siapa yang Lalai?
-
Lumpur Rendam RSUD Aceh Tamiang: Momen Pilu Dokter Menangis di Tengah Obat-obatan yang Rusak Parah
-
Menhub: 119,5 Juta Pemudik Siap Bergerak, Puncak Mudik Nataru Diprediksi H-1 Natal
-
Amarah Prabowo di Rapat Bencana: Bupati Umrah Saat Daerahnya Tenggelam
-
Perlindungan Anak di Medsos: Menkomdigi Tegaskan Sanksi untuk Platform, Bukan Orang Tua
-
Ratusan Korban Datangi Rumah Bos WO di Jaktim, Polisi: Situasi Sempat Memanas
-
DPR 'Sentil' Komdigi: Bantuan Triliunan Rupiah Pemerintah Jangan Kalah Viral dari Donasi Rp10 M!
-
Iqbal PKS Desak Pemerintah Tetapkan Status Bencana Nasional: Jangan Hitung-hitungan dengan Rakyat
-
Perusahaan Didesak Alihkan Dana CSR untuk Korban Banjir, Tapi Jangan Ada Iklan Terselubung
-
Hari Ini KLH Panggil PT TPL hingga PTPN III Terkait Banjir di DAS Batang Toru