Suara.com - Pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang mencium adanya 'agenda politik besar' untuk menjatuhkannya dinilai sebagai sinyal kekhawatiran yang tak biasa. Analis komunikasi politik, Hendri Satrio (Hensa), membaca ini sebagai tanda bahwa Jokowi mulai merasakan perubahan arah angin politik pasca-lengser.
Menurut Hensa, sikap Jokowi yang kini vokal menyuarakan kecurigaannya sangat berbeda dari citranya yang selama ini dikenal tenang dan cenderung menghindari konfrontasi.
“Tumben, saat ini kelihatan banget Jokowi mulai khawatir dengan isu ijazah, pemakzulan Gibran, dan mungkin juga nasib Bobby,” kata Hensa kepada wartawan, Selasa (15/7/2025).
“Ini menunjukkan Jokowi sudah mulai paham akan arah angin politik saat ini. Biasanya beliau santai, tapi kali ini seperti ada beban yang membuatnya harus bicara,” ujarnya.
Hensa menilai, kekhawatiran Jokowi bukan tanpa dasar. Rentetan isu yang terus-menerus menyerang lingkaran terdekatnya, mulai dari polemik ijazah yang tak kunjung usai, ancaman pemakzulan terhadap putranya Wapres Gibran Rakabuming Raka, hingga kasus yang menyeret menantunya Bobby Nasution, menjadi beban berat.
“Memang kalau dilihat dari kondisi yang terjadi, isu ijazah itu bikin dia pusing karena enggak selesai-selesai. Belum lagi isu Bobby, isu Gibran dimakzulkan. Kemudian yang terakhir kan ini tentang PSI, tapi kelihatannya PSI ya Jokowi lah, jadi Jokowi sebagai seorang yang sangat mumpuni sepertinya mulai menyadari dan pasti paham arah anginnya sudah mulai berubah,” sambungnya.
Melihat situasi ini, Hensa pun menyarankan agar Jokowi mempertimbangkan untuk mengambil langkah seperti yang dilakukan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY): menarik diri dari panggung politik praktis dan kembali menjadi bapak bangsa.
“Sebaiknya memang Jokowi, sebelum arah angin ini berubah total, mengambil jalur sebagai tokoh bangsa lagi. Kembali saja, contoh Pak SBY dan tidak perlu kembali lagi masuk ke dunia politik karena eranya sudah selesai,” katanya.
Hensa menambahkan, sudah saatnya Jokowi membiarkan anak dan menantunya bertanggung jawab atas posisi politik mereka masing-masing. “Soal Bobby, ya biarkan saja dia mempertanggungjawabkan jabatan dia, termasuk juga Gibran mempertanggungjawabkan jabatan dia, tidak perlu lagi Jokowi turun tangan,” imbuhnya.
Baca Juga: Jokowi Tuding Ada Agenda Besar, Aria Bima PDIP: Rakyat Jangan Diajak Mikir Hal-hal Nggak Perlu
Sebelumnya, dari kediamannya di Solo, Jokowi secara terbuka menyatakan firasatnya soal adanya kekuatan besar yang sengaja mengorkestrasi rentetan serangan hukum serta politik terhadap dirinya dan keluarga.
"Saya berperasaan memang kelihatannya ada agenda besar politik di balik isu ijazah palsu, pemakzulan,” kata Jokowi saat ditemui di Solo, Jawa Tengah, Senin (14/7/2025).
Menurutnya, tujuan dari semua ini adalah untuk merusak reputasinya secara sistematis.
Berita Terkait
-
Jokowi Tuding Ada Agenda Besar, Aria Bima PDIP: Rakyat Jangan Diajak Mikir Hal-hal Nggak Perlu
-
Dokter Tifa Ketemu Beathor Suryadi: Otak Pemalsu Ijazah dan Pembakar Pasar Pramuka Terungkap?
-
Tak Gentar Dipolisikan, Beathor Suryadi: Saya Yakin 101 Persen Ijazah Jokowi Dibuat di Pasar Pramuka
-
Jokowi Dinilai Mulai Panik Isu Ijazah Palsu dan Pemakzulan Gibran, Termasuk Cemaskan Nasib Bobby?
-
Ceritakan soal Jokowi Batal Daftar Calon Ketum PSI, Kaesang Minta Doa: Saya Ingin Sekali Lagi
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 5 Rekomendasi Parfum Lokal yang Wanginya Segar seperti Malaikat Subuh
- 67 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 April 2026: Sikat Item Undersea, Evo Draco, dan AK47
Pilihan
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
-
Polisi: Begal Petugas Damkar Tertangkap Saat Pesta Narkoba Didampingi Wanita di Pluit
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
Terkini
-
Legislator Golkar Tagih Revisi UU Pemilu: Banyak Putusan MK Mendesak Segera Ditindaklanjuti
-
Ketegangan di Yerusalem Meningkat usai Pemasangan Pintu Besi di Kawasan Bersejarah
-
Di Balik Layar OTT KPK: Membongkar Gurita Sindikasi 'Jatah Preman' Kepala Daerah Lewat Ajudan
-
Menteri PPPA: Hentikan Normalisasi Candaan Merendahkan Martabat Perempuan
-
Revisi UU Pemilu Masuk Tahap Awal, Anggota Komisi II DPR Beberkan 10 Isu yang Akan Dikaji
-
22 Tahun Digantung DPR, Aktivis Sebut Penundaan RUU PPRT Sebagai Ujian Moral Bangsa
-
Menkes Budi Bongkar Jutaan Orang Kaya Nikmati Subsidi BPJS: Demi Keadilan Kita Hapus!
-
Hasil Studi IHDC: 1 dari 5 Anak Jakarta Alami Gangguan Memori Akibat Anemia
-
Rekrutmen Nasional 30 Ribu Manajer Koperasi Desa Resmi Dibuka, Ini Syaratnya
-
Rismon Bantah Terima Uang Damai Kasus Ijazah Jokowi, Sebut Tuduhan Tak Masuk Akal