Suara.com - Nama Jurist Tan kini menjadi pusat perhatian dalam skandal korupsi raksasa di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Mantan Staf Khusus (Stafsus) Mendikbudristek ini menjadi buronan Kejaksaan Agung dan kini jejaknya terendus hingga ke Australia.
Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mendesak Kejaksaan Agung untuk tidak tinggal diam dan segera memasukkan nama Jurist Tan ke dalam daftar Red Notice Interpol.
"Dalam sistem pergaulan internasional untuk memulangkan tersangka dalam negeri maka dibutuhkan kerja sama dengan Interpol (polisi Internasional). Untuk itu, kami mendesak Kejagung segera memasukkan Jurist Tan ke dalam daftar Red Notice Interpol di kantor pusat Interpol di Lyon, Prancis," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman, dilansir Antara, Rabu (16/7/2025).
Boyamin bahkan mengaku pihaknya telah melakukan penelusuran mandiri. Hasilnya, Jurist Tan diduga telah tinggal di Australia selama dua tahun terakhir.
"Jurist Tan diduga pernah terlihat di Kota Sydney, Australia, dan terdapat jejak di sekitar kota pedalaman Alice Spring," katanya.
Menurut Boyamin, jika Red Notice diterbitkan, maka kepolisian di negara mana pun, termasuk Australia, wajib menangkap dan memulangkan Jurist Tan ke Indonesia untuk diadili.
Jurist Tan adalah satu dari empat tersangka dalam kasus dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan periode 2019–2022 yang merugikan negara hingga Rp1,9 triliun. Kasus ini terkait pengadaan laptop Chromebook yang dinilai tidak sesuai spesifikasi untuk daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal).
Direktur Penyidikan Jampidsus, Abdul Qohar, mengungkapkan bahwa para tersangka, termasuk Jurist Tan, diduga telah menyalahgunakan kewenangan dengan mengarahkan pengadaan ke produk tertentu, yaitu Chrome OS.
"Dalam pelaksanaan pengadaan tersebut, SW, MUL, JT, dan IBAM telah melakukan perbuatan melawan hukum menyalahgunakan kewenangan dengan membuat petunjuk pelaksanaan yang mengarah ke produk tertentu, yaitu Chrome OS untuk pengadaan TIK pada tahun anggaran 2020–2020," kata Qohar.
Baca Juga: Desak Kejagung Kirim Red Notice ke Interpol, MAKI Ungkap Lokasi Persembunyian Stafsus Nadiem Makarim
Dalam pengembangan kasus, Kejaksaan Agung bahkan mengungkap adanya dugaan perintah langsung dari mantan Mendikbudristek, Nadiem Makarim.
"Dalam rapat Zoom meeting tersebut, NAM (Nadiem Makarim) memerintahkan melaksanakan pengadaan TIK tahun 2020–2022 menggunakan Chrome OS dari Google, sedangkan saat itu pengadaan belum dilaksanakan," kata Qohar.
Perintah ini kemudian ditindaklanjuti oleh para tersangka lain, yakni Sri Wahyuningsih (SW) selaku Direktur SD dan Mulyatsyah (MUL) selaku Direktur SMP, untuk mengarahkan pengadaan ke satu penyedia, yaitu PT Bhinneka Mentari Dimensi.
Saat ini, SW dan MUL telah ditahan di Rutan Kejaksaan Agung. Sementara tersangka lain, Ibrahim Arief, menjadi tahanan kota karena sakit. Hanya Jurist Tan yang masih bebas berkeliaran dan menjadi buronan. MAKI juga mendesak Kejagung untuk tidak ragu menetapkan tersangka lain, termasuk Nadiem Makarim, jika ditemukan minimal dua alat bukti yang cukup.
Berita Terkait
-
Desak Kejagung Kirim Red Notice ke Interpol, MAKI Ungkap Lokasi Persembunyian Stafsus Nadiem Makarim
-
Kejagung Tetapkan 4 Tersangka Kasus Korupsi Laptop Kemenbudristek
-
Mengungkap Alur Dugaan Korupsi Laptop Rp9,9 T yang Menyeret Nadiem Makarim ke Kejagung
-
Diperiksa Selama 9 Jam, Nadiem Makarim Ucapkan Terima Kasih
-
Nadiem Makarim Kembali Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Laptop
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
Sukses, Peserta dari Empat Provinsi Antusias Ikuti Workshop "AI Tools for Journalists" di Palembang
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK
-
Soal Usul Duet Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Wacana dan Hiburan Buat Rakyat
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian
-
Semangat Berdikari, Soekarno Run Runniversary 2026 Siapkan Beasiswa Pelajar dan Inovasi 'Zero Waste'
-
Anggota DPRD DKI beberkan kondisi memprihatinkan Flyover Pesing