Suara.com - Skenario politik pasca-Pilpres 2024 memanas setelah pengamat politik Rocky Gerung melontarkan prediksi tajam.
Ia tak hanya menyebut Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka sebagai beban, tetapi juga meramal posisinya bisa digantikan oleh politisi PDI Perjuangan jika terjadi pemakzulan.
Analisis kontroversial ini diungkapkan Rocky Gerung dalam perbincangannya di podcast Hendri Satrio Official.
Prediksinya sontak memicu spekulasi liar mengenai kemungkinan adanya lobi-lobi politik tingkat tinggi, yang bahkan bisa mengarah pada kesepakatan dengan Ketua DPR RI, Puan Maharani.
Gibran Dianggap 'Beban' Karena Inkapasitas
Dalam diskusi tersebut, Rocky Gerung secara gamblang menempatkan harapan besar pada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Namun, pandangan berbeda ia berikan terhadap Gibran Rakabuming Raka, yang dinilainya justru menjadi sebuah liabilitas.
"Gibran itu dianggap sebagai 'liability' atau beban bagi presiden karena dinilai memiliki 'inkapasitas'," ujar Rocky Gerung dikutip dari YouTube pada Rabu (16/7/2025).
Kritik tajam ini bahkan disertai dengan saran menohok. Menurut Rocky, putra sulung Presiden Jokowi itu masih perlu menempuh pendidikan politik yang panjang dan substantif untuk layak menjadi pemimpin nasional di masa depan.
"Disarankan agar Gibran pergi ke Papua untuk belajar tentang kebijakan publik, HAM, politik global, isu lingkungan, dan budaya lokal jika ingin menjadi pemimpin di masa depan," tambahnya.
Baca Juga: Ancaman Purnawirawan TNI Duduki MPR Jika Gibran Tak Dimakzulkan, Apakah Termasuk Makar?
Pernyataan ini seolah menggarisbawahi pandangan Rocky bahwa Gibran belum memiliki kapasitas dan pengalaman yang memadai untuk menangani isu-isu krusial kenegaraan.
Skenario Pemakzulan dan Karpet Merah untuk PDIP?
Lebih jauh, Rocky Gerung turut menganalisis skenario pemakzulan Gibran. Meski proses formal melalui DPR, MPR, hingga Mahkamah Konstitusi (MK) dikenal rumit dan berliku, ia menyoroti adanya jalan pintas yang lebih efektif.
Menurutnya, tekanan publik yang masif bisa menjadi kunci perubahan. "Cara yang lebih efisien adalah melalui tekanan politik, seperti demonstrasi mahasiswa, yang bisa mendorong Gibran untuk mengundurkan diri," tegas Rocky.
Namun, bagian paling mengejutkan dari analisisnya adalah prediksi mengenai siapa yang akan mengisi kekosongan jabatan wakil presiden. Rocky dengan yakin menunjuk satu partai politik yang menurutnya paling berkepentingan.
"Jika Gibran dimakzulkan, penggantinya kemungkinan besar berasal dari partai politik, dengan PDI Perjuangan disebut memiliki urgensi," ungkapnya.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Selamat Datang Elkan Baggott, Belum Kering Tangis Timnas Indonesia
- Pondok Pesantren Lirboyo Disorot Usai Kasus Trans 7, Ini Deretan Tokoh Jebolannya
- Apa Acara Trans7 yang Diduga Lecehkan Pesantren Lirboyo? Berujung Tagar Boikot di Medsos
- 3 Alasan Presiden Como Mirwan Suwarso Pantas Jadi Ketum PSSI yang Baru
- 5 Sepatu Nineten Terbaik untuk Lari, Harga Terjangkau Mulai Rp300 Ribu
Pilihan
-
IHSG Rebound Fantastis di Sesi Pertama 16 Oktober 2025, Tembus Level 8.125
-
Dipecat PSSI, Ini 3 Pekerjaan Baru yang Cocok untuk Patrick Kluivert
-
4 Fakta Radiasi Cs-137 PT PMT Cikande: Pemilik Diduga WNA Kabur ke Luar Negeri?
-
Harga Emas Melonjak! Antam Tembus Level Rp 2.622.000 di Pegadaian, UBS Ikut Naik
-
Purbaya Mau Turunkan Tarif PPN, Tapi Dengan Syarat Ini
Terkini
-
PSSI Akhirnya Pecat Patrick Kluivert Dkk, DPR: Setuju! Ini Jawab Keresahan Publik
-
Tulis Surat Jelang Praperadilan Besok, Delpedro Marhaen Tantang Menko Yusril: Semoga Anda Gentlemen!
-
Lagi! Menkeu Purbaya Terciduk Lahap Makan Ayam Penyet Pinggir Jalan
-
Cak Imin Soroti 12,5 Juta Warga Miskin di Desa: Jangan Hanya Andalkan Bansos!
-
Pembelian J-10 Buatan China Ganggu Hubungan RI-AS? Ini Kata Menteri Pertahanan
-
Isu Pindah Partai Ahmad Sahroni ke PSI Dipatahkan, Ini Penjelasan Ahmad Ali
-
Ending Saling Maaf-maafan, Kasus Kepsek SMAN 1 Cimarga Tampar Murid Perokok Bakal Dicabut?
-
Laporkan Trans7 ke Polisi Buntut Program Xpose Uncensored, Alumni Pesantren: Hukum Harus Ditegakkan!
-
Banyak Galian di Akhir Tahun, Pramono Akui Masih Ada Budaya Program Kejar Setoran
-
Prabowo Perintahkan TNI Kawal Kejagung Sita 100 Ribu Ha Sawit Ilegal yang 18 Tahun Mangkrak!