Suara.com - Forum Purnawirawan Prajurit TNI (FPPTNI) menanggapi pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang menduga ada "agenda besar politik" di balik isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Inisiator FPPTNI, Dwi Tjahyo Soewarsono, menegaskan gerakan yang digalang para purnawirawan ini murni didasari semangat menjaga kepentingan bangsa, bukan manuver politik untuk menyerang siapa pun.
"Tujuan kami itu hanya satu, untuk menyelamatkan bangsa dan negara, untuk kepentingan bangsa dan negara. Tidak ada motivasi lain, tidak ada keinginan lain," kata Dwi kepada Suara.com, Rabu (17/7/2025).
Dwi dengan tegas membantah tudingan bahwa forum yang ia inisiasi bertujuan menjatuhkan Jokowi. Menurutnya, tuduhan tersebut tidak berdasar.
"Kalau kami dituduh ingin menjatuhkan reputasi Jokowi, nggak usah dijatuhkan, reputasinya sudah jatuh sendiri. Jadi untuk apa kami jatuhkan?" sindirnya.
Dwi juga menepis anggapan bahwa gerakan pemakzulan Gibran ditunggangi kepentingan politik atau diarahkan oleh pihak tertentu. FPPTNI, kata Dwi, tidak memiliki afiliasi dengan partai politik mana pun, apalagi mencalonkan sosok pengganti Gibran.
"Tujuan kami untuk menuntut pemakzulan Gibran itu kami ingin menyelamatkan bangsa dan negara. Itu saja tujuan kami. Kami enggak punya tujuan apa-apa. Dan kami juga tidak mencalonkan siapapun atau dari partai manapun sebagai penggantinya," tegas Dwi.
Ia memastikan, gerakan tersebut murni lahir dari keprihatinan para mantan prajurit terhadap kondisi bangsa yang mereka nilai mulai menyimpang dari konstitusi.
"Jadi itu saya pastikan tidak ada yang mengorkestrasi gerakan kami menuntut pemakzulan Gibran tersebut," jelasnya.
Baca Juga: Drama Ijazah Jokowi Jilid 2? Bukti Baru Muncul, Kubu Jokowi vs TPUA Kembali Berseteru
Sebut Ada Agenda Besar
Sebelumnya, Jokowi menyampaikan kecurigaan bahwa serangkaian isu yang menyerangnya belakangan ini, mulai dari tuduhan ijazah palsu hingga pemakzulan Gibran putra sulungnya, merupakan bagian dari skenario politik yang sistematis.
"Saya berperasaan memang kelihatannya ada agenda besar politik di balik isu ijazah palsu, pemakzulan," kata Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Senin (14/7/2025).
Menurutnya, tujuan dari isu-isu itu jelas: merusak reputasi politik dan menghapus jejak prestasi yang telah ia bangun selama dua periode menjabat.
"Perasaan politik saya mengatakan ada agenda besar politik untuk menurunkan reputasi politik, untuk men-downgrade," ungkap Jokowi.
Meski begitu, mantan gubernur DKI Jakarta itu mengaku tidak terlalu memusingkan serangan-serangan yang diarahkan kepadanya.
Berita Terkait
-
Jokowi Sebut Ada Agenda Politik Besar, Dokter Tifa: Tak Usah Stres, Kami Cuma Mau Lihat Ijazah Asli
-
CEK FAKTA: Presiden Prabowo Utus Gibran ke Papua untuk Misi Perdamaian, Benarkah?
-
Wamen Noel Puas Banget Tertawa Lihat Wapres Ketemu Gibran KW di Tangerang
-
MPLS Jawa Barat Libatkan TNI/Polri, Menteri PPPA: Sebetulnya Nggak Sampai Segitu Juga!
Terpopuler
- Resmi Dibuka, Pusat Belanja Baru Ini Hadirkan Promo Menarik untuk Pengunjung
- Nggak Perlu Jutaan! Ini 5 Sepatu Lari Terbaik Versi Dokter Tirta untuk Pemula
- Kenapa Motor Yamaha RX-King Banyak Dicari? Motor yang Dinaiki Gary Iskak saat Kecelakaan
- 5 Shio Paling Beruntung di 1 Desember 2025, Awal Bulan Hoki Maksimal
- 5 Moisturizer dengan Kolagen agar Kulit Tetap Elastis dan Muda
Pilihan
-
Geger Isu Patrick Kluivert Dipecat Karena Warna Kulit?
-
Parah! SEA Games 2025 Baru Dimulai, Timnas Vietnam U-22 Sudah Menang Kontroversial
-
Adu Gaji Giovanni van Bronckhorst vs John Heitinga, Mana yang Pas untuk Kantong PSSI?
-
5 Tablet RAM 8 GB Paling Murah untuk Kebutuhan Produktivitas dan Gaming
-
5 HP RAM 12 GB Paling Murah Terbaru Desember 2025, Pilihan Wajib Gamer Berat dan Multitasker Ekstrem
Terkini
-
Akhirnya! Pemerintah Akui Kerusakan Lingkungan Perparah Bencana Banjir Sumatra
-
Hasil DNA Kerangka Positif, Jenazah Alvaro Kiano akan Dimakamkan Besok
-
Awas Cuaca Ekstrem, DPR Minta Kemenhub hingga BMKG 'Kawin' Data Demi Mudik Nataru Aman
-
TOK! Hakim Djuyamto Cs Dibui 11 Tahun Gegara Jual Vonis Kasus CPO
-
Percepat Penanganan, Mendagri Ajak Pemda Bantu Daerah Terdampak Bencana
-
Puan Maharani Soal Bantuan Bencana Dilempar dari Heli: Jaga Martabat Korban
-
Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa Gelontorkan Rp90 Miliar, 26 Ribu Siswa Kini Sekolah Gratis!
-
Mensos Ingatkan Instansi Pemerintah dan Swasta Harus Beri Kesempatan Kerja untuk Disabilitas
-
Pentingnya Pembangunan Berbasis Aglomerasi untuk Gerakkan Ekonomi Kawasan
-
Banjir Sumatra Penuh Kayu Gelondongan, DPR Panggil Menhut Besok, Buka Peluang Bentuk Pansus